𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tegas membantah isu yang beredar di media sosial mengenai adanya penambahan 3.000 hingga 10.000 armada taksi listrik baru di Pulau Dewata.
Kepala Dishub Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menyatakan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar. Ia menegaskan, kuota taksi di Bali saat ini tetap merujuk pada hasil kajian tahun 2015, yakni maksimal sebanyak 3.500 unit.
“Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah menerbitkan kuota taksi tambahan di luar jumlah yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian tersebut. Bahwa informasi yang menyatakan telah adanya penambahan tiga ribu hingga sepuluh ribu taksi listrik baru di Bali adalah tidak benar,” ujar Kadek Mudarta dalam keterangan resminya, Senin (23/2/2026).
𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗼𝘁𝗮
Lebih lanjut, Mudarta meluruskan bahwa langkah Pemprov Bali saat ini berfokus pada transisi atau penggantian armada taksi konvensional ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), bukan menambah kuota armada baru.
Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penggunaan KBLBB Provinsi Bali Tahun 2022–2026 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Proses elektrifikasi tersebut dilakukan melalui peremajaan armada. Mengacu pada Surat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nomor: B.16.000/2162/AKT.JALAN/DISHUB, Pemprov Bali telah mewajibkan seluruh peremajaan armada taksi yang beroperasi menggunakan kendaraan listrik terhitung mulai 1 Januari 2026.
“Kebijakan elektrifikasi ini dilaksanakan berupa penggantian armada taksi berbahan bakar minyak secara bertahap, menyesuaikan dengan umur kendaraan dan rencana bisnis perusahaan atau koperasi taksi,” jelas Mudarta.
𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹
Terkait adanya minat dari pihak atau badan usaha baru yang ingin merambah bisnis angkutan taksi di Bali, Dishub mengimbau agar mereka tidak membuka izin baru, melainkan berkolaborasi dengan pelaku usaha eksisting.
“Setiap badan usaha baru didorong melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan taksi yang telah beroperasi dan memiliki izin penyelenggaraan, sesuai dengan kuota resmi,” tegasnya.
Pemprov Bali juga memberikan catatan penting agar para pelaku bisnis tersebut wajib memberdayakan sumber daya dan tenaga kerja masyarakat Bali.
“Pemerintah akan terus memastikan bahwa setiap penyelenggaraan angkutan taksi di Provinsi Bali berjalan secara tertib, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bali,” tutup Mudarta (aa).
