Menuntut panen saat benih baru saja disemai adalah kebiasaan buruk yang terus dipelihara oleh para kritikus pembangunan. Menjelang penyelesaian tahap kedua Turyapada Tower di Buleleng, narasi sumbang kembali bergema.
Tuduhan bahwa proyek ini hanya menguntungkan “kelompok tertentu” dan mengabaikan masyarakat lokal adalah lagu lama yang diputar ulang setiap kali ada mega-proyek di Bali.
Mari kita bedah satu per satu kekhawatiran prematur ini dengan kacamata realitas, bukan sekadar asumsi berbalut pesimisme.
𝟭. 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮? 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸𝗻𝘆𝗮 𝗦𝗮𝗷𝗮 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶!
Narasi yang mempertanyakan “masyarakat Bali mana yang merasakan manfaatnya” saat ini adalah sebuah kecacatan logika. Bagaimana mungkin sebuah infrastruktur pariwisata yang masih berwujud kerangka dan alat berat diharapkan sudah meneteskan uang ke kantong warga?
Turyapada Tower dibangun sebagai investasi jangka panjang untuk memecah konsentrasi pariwisata yang selama ini hanya menumpuk di Bali Selatan. Menghakimi dampak ekonomi dari sebuah proyek yang baru ditargetkan beroperasi akhir 2026 sama lucunya dengan mengeluhkan rasa masakan yang masih berada di atas kompor.
𝟮. 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗮: 𝗖𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗗𝗶𝘁𝘂𝗱𝘂𝗵 𝗥𝗮𝘄𝗮𝗻, 𝗟𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁 𝗗𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗸𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗸𝗿𝗮𝗸
Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pembebasan lahan karena gondola dari China akan tiba bulan Juni. Ini adalah bentuk efisiensi dan komitmen pada timeline kerja. Namun, langkah ini justru dicurigai “rawan konflik” dan “tidak transparan”.
Publik sering kali terjebak dalam standar ganda:
Jika proyek lambat, pemerintah dituduh tidak becus dan membiarkan proyek mangkrak.
Jika proyek dikebut agar sesuai target, pemerintah dituduh gegabah dan mengabaikan warga.
Pembebasan lahan untuk kepentingan umum selalu ada regulasi dan tim appraisal-nya. Mengasumsikan akan terjadi perampasan hak tanpa ada bukti di lapangan hanyalah ketakutan yang sengaja diciptakan untuk memicu polemik.
𝟯. 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗴𝗮𝘁 𝗡𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶 “𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸 𝗘𝗹𝗶𝘁”
Klaim bahwa proyek ini hanya menguntungkan “pihak tertentu” adalah tuduhan yang malas. Siapa yang dimaksud dengan “pihak tertentu”? Apakah investor dan kontraktor? Tentu saja mereka mendapat untung, ini adalah proyek bisnis dan infrastruktur, bukan kegiatan amal.
Namun, apakah warga Buleleng hanya akan jadi penonton? Itu sepenuhnya tergantung pada warga sendiri.
Siapa yang akan mengisi ribuan lapangan kerja di sektor hospitality, pemeliharaan, restoran, dan UMKM di sekitar tower nanti?
Apakah warga lokal akan bersiap meningkatkan kapasitas diri, atau lebih suka duduk di pinggir jalan sambil meratapi nasib dan merasa menjadi “korban pembangunan”?
Sebuah fasilitas kelas dunia membutuhkan manajemen kelas dunia (termasuk teknologi gondola dari China yang sudah teruji skalanya). Jika skema pengelolaannya melibatkan pihak profesional, itu demi memastikan Turyapada Tower tidak menjadi aset rongsokan dalam lima tahun ke depan. Transparansi memang wajib, tapi menuntut data mentah bisnis dibuka saat negosiasi masih berjalan adalah hal yang tidak realistis dalam dunia investasi.
𝗕𝗲𝗿𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 “𝗦𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝗷𝗶𝗻𝗮𝗹𝗸𝗮𝗻”
Pertanyaan “siapa yang diuntungkan, perorangan atau golongan?” sebenarnya mencerminkan ketakutan kita sendiri untuk bersaing. Turyapada Tower adalah kail, bukan ikan yang disuapkan langsung ke mulut masyarakat.
Jika pada akhir 2026 warga Buleleng benar-benar hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, mungkin kita harus berhenti menyalahkan menara yang berdiri tegak, dan mulai mengevaluasi mengapa kita menolak belajar memanjat. Infrastruktur sudah dibangun, dan sekarang saatnya masyarakat menyiapkan diri.
