𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan keterangan resmi terkait progres, tata kelola, serta dampak strategis Kawasan Turyapada Tower di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (18/5/2026). Dalam paparan terstrukturnya, Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek ikonik ini menelan total investasi mencapai Rp 645 miliar dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada November 2026.
Beliau menguraikan sembilan poin kunci yang menjadi landasan perencanaan, pelaksanaan, hingga model keberlanjutan kawasan yang berlokasi di Desa Adat Merta Sari, Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng tersebut.
Penentuan lokasi menara tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil kajian mendalam dari Tim Universitas Udayana (UNUD). Kajian tersebut mengonfirmasi bahwa posisi strategis ini mampu menjangkau minimal 85 persen wilayah Bali Utara dengan kualitas siaran televisi yang optimal.
Lahan yang dikembangkan seluas 13,9 hektar merupakan area pertanian milik masyarakat setempat yang secara historis memang dikhususkan untuk budidaya bunga. Berdasarkan kondisi tanah dan iklim di lokasi tersebut yang kurang optimal untuk komoditas pertanian lain, alih fungsi lahan dinilai tidak mengganggu struktur agraris maupun mata pencaharian utama petani.
Pembebasan lahan diimplementasikan secara bertahap untuk memastikan pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan sumber daya yang lebih terukur. Tahap I mencakup 6,6 hektar, sementara Tahap II seluas 7,3 hektar.
Gubernur Koster menekankan bahwa seluruh proses pembebasan lahan dilaksanakan sesuai kerangka perundang-undangan yang berlaku. Nilai kompensasi ditetapkan oleh lembaga penilai independen (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP) dan disepakati melalui musyawarah mufakat dengan pemilik lahan. Mengingat anggaran bersumber dari keuangan negara, seluruh transaksi telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjamin prinsip kewajaran, transparansi, dan kepatuhan, tanpa ruang untuk penetapan harga secara sepihak.
Pembangunan Tahap I yang menelan anggaran Rp 349,3 miliar telah dinyatakan rampung. Fasilitas yang telah berdiri meliputi menara utama, planetarium, restoran berputar 360 derajat, skywalk, restoran statis, jembatan kaca, ruang konvensi, dan zona UMKM.
Secara operasional, menara telah berfungsi dan saat ini dimanfaatkan oleh 30 stasiun televisi. Dampak langsungnya, lebih dari 90 persen masyarakat Kabupaten Buleleng kini dapat menerima siaran televisi secara langsung tanpa perlu antena parabola, dengan jangkauan sinyal yang bahkan meluas hingga wilayah Jembrana.
Bagi penyelenggara siaran, infrastruktur ini menawarkan efisiensi signifikan. Stasiun televisi tidak lagi perlu repot melakukan akuisisi lahan atau pembangunan menara transmisi secara mandiri. Cukup melalui kerja sama strategis berupa sewa dengan Pemerintah Provinsi Bali, seluruh kebutuhan pancaran sinyal dapat terakomodasi secara terpusat dan terstandarisasi.
Saat ini, pembangunan Tahap II dengan alokasi anggaran Rp 295,7 miliar sedang berlangsung. Fokus pengerjaan meliputi penyelesaian interior, pengadaan furnitur, penataan lansekap kawasan, serta pembangunan fasilitas gondola dan akses jalan masuk. Berdasarkan jadwal kontrak, seluruh pengerjaan ditargetkan rampung pada November 2026.
Gubernur Koster juga menegaskan, Kawasan Turyapada Tower dirancang untuk menjadi destinasi wisata berstandar internasional sekaligus growth center ekonomi baru di Bali Utara. Dengan standar pengembangan yang diterapkan, kawasan ini diproyeksikan menjadi satu-satunya objek wisata berkelas dunia di Indonesia, yang setara dengan landmark global seperti Menara Eiffel, Tokyo Tower, dan CN Tower Toronto.
Keberadaannya diproyeksikan menciptakan efek multiplier yang meretas potensi ekonomi kawasan Bedugul hingga Wanagiri, mendorong integrasi dan pemerataan pembangunan pariwisata regional.
Pengelolaan operasional akan diserahkan kepada pihak ketiga yang kompeten melalui mekanisme seleksi yang transparan, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng. Proses pemilihan operator akan dilaksanakan mendekati penyelesaian Tahap II, setelah proyeksi bisnis dan potensi pendapatan dapat dikalkulasi secara akurat.
Gubernur Koster memproyeksikan pendapatan dari pengelolaan kawasan dapat mengembalikan anggaran pembangunan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan setelah itu akan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi provinsi.
Di tingkat komunitas, masyarakat lokal difasilitasi untuk membentuk koperasi dan mengembangkan UMKM di kawasan tersebut. Prioritas penyerapan tenaga kerja juga diberikan kepada warga setempat yang telah mengikuti program pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Rekrutmen tenaga kerja saat ini pun telah mengutamakan pemuda sekitar.
“Dengan demikian, dipastikan warga lokal tidak akan sekadar menjadi penonton, melainkan pelaku aktif yang menikmati manfaat ekonomi secara langsung,” tegas Gubernur Koster.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial, Pemprov Bali juga akan merenovasi sekitar 40 rumah warga di sekitar kawasan menjadi rumah layak huni agar harmonis dengan suasana Turyapada Tower, dengan biaya penuh dari APBD Provinsi. Pemprov juga menyiapkan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk membangun Pura dan Wantilan sesuai permohonan Desa Adat Merta Sari.
Pembangunan Turyapada Tower terus berjalan sesuai jadwal dengan pengawasan ketat terhadap aspek tata kelola, lingkungan, dan transparansi anggaran, guna memastikan proyek ini benar-benar menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Bali Utara. (AA)
