๐๐๐ก๐ฃ๐๐ฆ๐๐ฅ – Provinsi Bali kembali mengukir sejarah sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya dipercaya menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat tersebut.
โBali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut,โ ujar Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Dewa Indra menegaskan, penugasan ini bukan sekadar amanah dari pemerintah pusat, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Saat ini, program masih berada dalam tahap awal. Setelah proses pendataan 8.029 agen selesai dan data diunggah, tahapan selanjutnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang kemudian akan dilanjutkan dengan Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.
Target besar telah menanti di depan mata. Dewa Indra mengungkapkan bahwa pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan berkunjung langsung ke Bali untuk melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program digitalisasi ini. โSaya berharap seluruh agen dapat bekerja serius dan maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial secara digital,โ tegasnya.
Ia juga mendorong agar penyusunan laporan dilakukan secara lengkap dengan progres tinggi, sehingga seluruh target dan batas waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
Senada dengan hal itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menyampaikan bahwa transformasi digital, termasuk adopsi AI, bertujuan menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif. Digitalisasi bansos menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat.
Dengan sistem digital, perlindungan sosial diharapkan tepat sasaran dan transparan. Pemerintah dapat memantau langsung agar subsidi benar-benar sampai ke keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, yang juga hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi potensi kebocoran.
โDengan berbasis IKD, aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi kunci utama. Data penerima bantuan disinkronkan dengan data kependudukan,โ jelasnya.
Kementerian Sosial melakukan uji coba sistem digital ini di 41 kabupaten/kota pada 2026. Inisiatif ini menyederhanakan prosedur, mempercepat registrasi dan pengusulan, serta membuat proses verifikasi, validasi, penetapan, hingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran. Integrasi data juga terhubung langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan.
Melalui program ini, diharapkan terjadi transformasi penyaluran bansos dari metode manual menuju sistem elektronik terpadu yang menekankan akurasi, efektivitas, dan transparansi. Alur prosedur yang semula tujuh tahapan, kini berhasil disederhanakan menjadi hanya tiga tahapan. (AA)
