๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Pemerintah Provinsi Bali mencatat tren positif dalam implementasi kebijakan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Sepanjang tahun 2025, kebijakan ini berhasil menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 369 miliar.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi tinggi kepada wisatawan mancanegara yang telah mematuhi ketentuan pembayaran guna mendukung pelestarian alam dan budaya Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster dalam konferensi pers di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Sabtu (16/5/2026).
Gubernur Koster memaparkan, PWA senilai Rp 150.000 per orang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024. Pada tahun pertama, tercatat sekitar 2,1 juta dari total 6,3 juta wisatawan asing, atau sekitar 32 persen, telah membayar pungutan tersebut dengan total pendapatan mencapai Rp 318 miliar.
“Pada tahun 2025, angka partisipasi meningkat menjadi 2,4 juta dari 7 juta wisatawan asing, atau mencapai sekitar 34 persen. Total dana yang terkumpul pun naik menjadi Rp 369 miliar,” ujar Gubernur Koster.
Ia menyoroti tingginya tingkat kedisiplinan wisatawan, di mana lebih dari 96 persen telah menyelesaikan pembayaran PWA secara daring sebelum kedatangan mereka ke Bali.
Sistem 100 Persen Digital, Tutup Rapat Celah Korupsi
Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran PWA dilakukan secara 100 persen digital. Mekanisme ini menghilangkan transaksi tunai dan kontak fisik langsung dengan petugas, sehingga menutup potensi pungutan liar (pungli) maupun penyelewengan dana.
Seluruh dana pungutan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
“Sistem ini sangat transparan dan pemanfaatannya langsung diaudit oleh BPK. Pihak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) juga telah melakukan kajian komprehensif dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaannya,” tegas Gubernur Koster.
Alokasi untuk Pelestarian dan Kampanye Apresiasi
Dana yang terhimpun dari PWA diarahkan sepenuhnya untuk program pelestarian budaya, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan destinasi wisata di Bali.
Sebagai bentuk penghargaan kepada wisatawan yang tertib, Pemprov Bali pada hari yang sama secara resmi meluncurkan kampanye apresiasi berupa video dan konten grafis. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata serta Direktorat Jenderal Imigrasi, dan akan disebarluaskan secara masif melalui kanal digital pemerintah maupun media massa.
Bentuk Tim Terpadu untuk Optimalkan Partisipasi
Meski menunjukkan tren naik, Pemprov Bali menyadari angka partisipasi sebesar 34 persen masih perlu ditingkatkan. Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu bersama pemerintah pusat yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi), Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan.
Pada 21 Mei 2026 mendatang, Pemprov Bali juga dijadwalkan mengundang 34 Konsul Jenderal negara sahabat yang berkedudukan di Bali. Forum ini akan membahas langkah kolaboratif guna mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran PWA dari masing-masing negara asal wisatawan.
“Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini semakin tersosialisasi dengan baik,” pungkas Gubernur Koster.
Melalui optimalisasi kebijakan PWA, Pemprov Bali menargetkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan. Dana tersebut diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ekosistem pariwisata Bali yang berkualitas, ramah lingkungan, dan tetap berlandaskan nilai kearifan lokal di masa depan. (AA)





