Koster mengundang Bupati Bangli, Bupati Karangasem, serta jajaran pimpinan PT PLN (Persero) di Bali dalam rapat pada 31 Agustus 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas pola pengelolaan dan pengoperasian dua PLTS yang telah dibangun sejak 2013.

Hasil rapat menyepakati bahwa PLTS di Bangli dan Karangasem selanjutnya akan dikelola secara penuh oleh PLN Bali. Sementara itu, lahan tempat fasilitas PLTS berdiri yang menjadi milik pemerintah daerah akan disewa oleh PLN.

Dengan skema tersebut, PLN bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan, perbaikan, hingga pengoperasian pembangkit.

“PLTS di Bangli dan Karangasem dikelola penuh oleh PLN Bali, dan lahan di lokasi PLTS milik Pemda Bangli dan Karangasem disewa oleh PLN,” kata Koster dalam keterangannya.

PLTS Bangli dan Karangasem masing-masing memiliki kapasitas 1 MW. Kedua fasilitas energi terbarukan tersebut dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2013, kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Setelah proses hibah, pengelolaan PLTS Bangli diserahkan kepada perusahaan daerah (Perusda). Pembangkit tersebut telah beroperasi, tetapi pemanfaatannya belum optimal.

Kondisi berbeda terjadi di Karangasem. PLTS yang telah dibangun lebih dari satu dekade lalu itu hingga kini belum beroperasi karena belum memiliki pengelola.

Menurut Koster, persoalan tersebut terjadi karena pola pengoperasian PLTS di Bangli dan Karangasem belum tertata dengan baik di antara lembaga-lembaga yang terkait.

Kondisi itu dinilai perlu segera diselesaikan mengingat pembangunan PLTS sejak awal ditujukan untuk menyediakan sumber energi bersih sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan baru tersebut, PLN Bali juga akan menangani perbaikan panel maupun komponen PLTS yang mengalami kerusakan sehingga kedua fasilitas pembangkit tersebut dapat segera beroperasi secara optimal.

Koster mengatakan, kesepakatan antara pemerintah daerah dan PLN telah memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kedua PLTS.

“Berdasarkan kesepakatan tersebut, PLN bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan mengoperasikan PLTS, termasuk perbaikan panel yang rusak, sehingga segera bisa beroperasi,” ujar Koster.

Ia menyebut persoalan pengelolaan PLTS Bangli dan Karangasem dengan demikian telah menemukan solusi. Tahapan selanjutnya adalah memastikan proses teknis dan perbaikan fasilitas dapat segera diselesaikan oleh PLN.

Optimalisasi dua PLTS tersebut diharapkan membuat aset pembangkit energi terbarukan yang telah dibangun pemerintah dapat kembali produktif sekaligus menambah pemanfaatan energi bersih di Bali.

“Dengan demikian, masalah PLTS di Bangli dan Karangasem dinyatakan sudah selesai. Akan segera dioperasikan oleh PLN sehingga memberi manfaat bagi masyarakat untuk menggunakan energi bersih,” kata Koster.

Pengoperasian kembali PLTS Bangli dan Karangasem juga menjadi bagian penting dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Bali, sekaligus memastikan infrastruktur energi bersih yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Tuntaskan Masalah PLTS Bangli dan Karangasem, Pengelolaan Diserahkan ke PLN Bali appeared first on Balipustakanews.

Dalam konteks itulah langkah Gubernur Bali Wayan Koster layak diapresiasi. Pertemuan awal Bali–NTB–NTT di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada 3 November 2025 menjadi titik penting dalam membangun kembali spirit Sunda Kecil melalui pola yang lebih modern. Bukan menghidupkan kembali struktur administratif lama, melainkan menciptakan kerja sama regional yang relevan dengan tantangan zaman.

Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan di Mandalika, NTB, pada 25 November 2025 dan di The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, pada 28 Januari 2026. Dari rangkaian itu terlihat bahwa gagasan yang dimulai di Bali tidak berhenti sebagai percakapan politik. Ia bergerak menuju kesepakatan dan kerja sama teknis dalam bidang energi bersih, konektivitas, pariwisata, perdagangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Koster patut dilihat sebagai salah satu penggerak utama regionalisme baru ini. Selama ini, Bali lebih sering ditempatkan sebagai destinasi tunggal dan pusat pertumbuhan pariwisata. Melalui kerja sama Bali–NTB–NTT, posisi Bali diarahkan menjadi penghubung yang membuka akses pasar, investasi, pengetahuan, dan jaringan internasional bagi kawasan yang lebih luas.

Cara pandang tersebut penting. Bali tidak mungkin tumbuh sendirian di tengah kawasan yang saling terhubung. Persoalan energi, pangan, transportasi, lingkungan, dan pariwisata tidak lagi mengenal batas administratif. Gangguan distribusi di NTB dapat berdampak pada Bali. Keterbatasan konektivitas di NTT dapat menghambat pembentukan satu kawasan ekonomi yang kompetitif. Sebaliknya, kekuatan Bali dalam jasa dan pariwisata dapat memberi nilai tambah bagi potensi produksi dan destinasi di NTB dan NTT.

Kerja sama ini juga relevan untuk menjawab kesenjangan pembangunan manusia. IPM Bali pada 2025 mencapai 79,37, NTB 73,97, sedangkan NTT 69,89. Berdasarkan klasifikasi BPS, Bali dan NTB berada dalam kategori tinggi, sementara NTT masih berada dalam kategori sedang.

Data tersebut tidak seharusnya digunakan untuk membangun hierarki antardaerah. Justru, perbedaan itu menegaskan perlunya transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan pendidikan vokasi, dan pembentukan rantai ekonomi yang lebih setara.

Dalam hal ini, arah yang ditawarkan Koster cukup jelas. Bali dapat berperan sebagai pusat promosi, jasa, pendidikan kepariwisataan, industri kreatif, dan akses pasar global. NTB memiliki kekuatan pada pertanian, peternakan, kelautan, wisata olahraga, dan energi. NTT memiliki potensi besar dalam peternakan, perikanan, pertanian lahan kering, pariwisata alam-budaya, serta energi surya dan angin.

Jika dirancang dengan tepat, ketiga wilayah ini bukan pesaing, melainkan mitra yang saling melengkapi.

Agenda energi bersih menjadi contoh paling strategis. Gagasan membangun jaringan energi terbarukan Bali–NTB–NTT dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi kawasan. Bali membutuhkan pasokan energi bersih untuk menopang pertumbuhan, sedangkan NTB dan NTT memiliki potensi energi terbarukan yang besar.

Namun, inisiatif ini tetap harus dilaksanakan secara adil. NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi energi, sementara keuntungan dan pekerjaan bernilai tinggi terkonsentrasi di tempat lain. Justru di sinilah kepemimpinan regional diperlukan: memastikan manfaat ekonomi, transfer teknologi, lapangan kerja, dan akses energi dibagi secara proporsional.

Konektivitas juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Jalur laut dan udara antara Bali, NTB, dan NTT harus mampu mendukung pariwisata sekaligus perdagangan rakyat. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari bertambahnya wisatawan, tetapi juga dari turunnya biaya pengiriman hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk UMKM.

Koster tampaknya memahami bahwa masa depan Bali tidak hanya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Masa depan Bali juga ditentukan oleh kekuatan kawasan sekitarnya. Semakin kuat NTB dan NTT, semakin besar pula peluang membentuk satu ekosistem ekonomi regional yang stabil dan berdaya saing.

Dari sisi kelembagaan, Bali, NTB, dan NTT sebenarnya telah tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama yang memiliki Sekretariat Bersama. Karena itu, kerja sama khusus tiga provinsi sebaiknya tidak menambah birokrasi baru yang tidak diperlukan.

Yang dibutuhkan adalah mekanisme pelaksanaan yang ramping, target yang terukur, dan pembagian tugas yang jelas. Apabila agenda dapat dijalankan melalui MPU, gunakan forum yang telah tersedia. Namun, untuk program yang sangat spesifik—seperti jaringan energi antarpulau, integrasi transportasi, dan paket investasi regional—mekanisme khusus tetap dapat dibentuk secara terbatas dan efektif.

Inisiatif Koster juga mengandung pesan politik yang kuat. Tiga gubernur berasal dari latar kepartaian berbeda dan memimpin masyarakat dengan karakter agama serta budaya yang berlainan. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama.

Di tengah politik yang sering mempertajam sekat, Koster menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah dapat bergerak melampaui kepentingan partai. Kompetisi politik tetap berjalan, tetapi urusan kesejahteraan rakyat menuntut kolaborasi.

Sunda Kecil tidak perlu kembali sebagai satu wilayah administratif. Namun, semangatnya dapat hidup kembali dalam bentuk yang lebih relevan: energi bersih, konektivitas, pertukaran pengetahuan, perdagangan yang saling menguntungkan, dan pembangunan yang lebih merata.

Koster telah membuka jalan. Kini, tantangannya adalah memastikan jalan itu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, NTB, dan NTT. (AA)

The post Kepemimpinan Gubernur Koster Membuka Jalan Baru Kerja Sama Bali–NTB–NTT appeared first on Balipustakanews.

Langkah itu dimulai melalui pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada 3 November 2025. Pertemuan berikutnya berlangsung di Mandalika, NTB, pada 25 November 2025, lalu dilanjutkan di The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, pada 28 Januari 2026. Rangkaian tersebut menandai pergeseran dari gagasan menuju perjanjian kerja sama teknis.

Namun, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan penandatanganan dokumen. Ukurannya harus nyata: biaya logistik yang menurun, rute transportasi yang bertambah, pasokan energi yang lebih andal, investasi yang lebih merata, serta kualitas pelayanan publik yang meningkat.

Secara historis, Bali, NTB, dan NTT pernah berada dalam satu kesatuan administratif bernama Sunda Kecil. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 kemudian membentuk ketiganya sebagai daerah tingkat I yang berdiri sendiri. Undang-undang itu lahir ketika Indonesia telah kembali menjadi negara kesatuan dan masih menggunakan UUD Sementara 1950, bukan pada masa Republik Indonesia Serikat.

Kini, masing-masing provinsi telah memiliki dasar hukum tersendiri: NTB melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, NTT melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022, dan Bali melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Karena itu, semangat Sunda Kecil tidak perlu dimaknai sebagai keinginan menghidupkan kembali satu wilayah administratif lama. Ia harus ditempatkan sebagai modal historis untuk membangun regionalisme baru dalam kerangka otonomi daerah.

Kerja sama ini juga penting karena dipimpin tiga gubernur dengan latar politik berbeda. Wayan Koster merupakan kader PDI Perjuangan, Lalu Muhamad Iqbal kader Partai Gerindra, dan Emanuel Melkiades Laka Lena kader Partai Golkar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pembangunan daerah dapat ditempatkan di atas sekat kepartaian.

Ketiga provinsi juga merepresentasikan kebinekaan Indonesia. Bali memiliki basis masyarakat Hindu yang kuat, NTB mayoritas berpenduduk Muslim, sedangkan NTT memiliki basis masyarakat Kristen Protestan dan Katolik yang besar. Perbedaan agama dan budaya seharusnya menjadi kekuatan sosial, bukan jarak politik.

Kerja sama regional semakin relevan ketika melihat kesenjangan kesejahteraan. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 3,42 persen di Bali, 11,38 persen di NTB, dan 17,50 persen di NTT. Indeks Pembangunan Manusia 2025 juga memperlihatkan jarak: Bali 79,37, NTB 73,97, dan NTT 69,89.

Kesenjangan itu tidak boleh dibaca sebagai hierarki antardaerah, melainkan sebagai alasan untuk membangun pembagian peran dan transfer kapasitas. Bali memiliki kekuatan pada jasa, pariwisata internasional, ekonomi kreatif, dan pendidikan kepariwisataan. NTB memiliki potensi pada pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan wisata olahraga. NTT kuat dalam peternakan, perikanan, pertanian lahan kering, wisata alam-budaya, serta energi surya dan angin.

Agenda energi bersih menjadi salah satu peluang terbesar. Gagasan membangun jaringan energi terbarukan Bali–NTB–NTT layak dikembangkan, tetapi harus didasarkan pada studi kelayakan yang transparan. Biaya investasi, teknologi penyimpanan, harga listrik, dampak lingkungan, dan pembagian keuntungan antardaerah harus dijelaskan kepada publik.

NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi energi, sementara pekerjaan bernilai tinggi dan keuntungan ekonomi terpusat di tempat lain. Transisi energi hanya adil apabila masyarakat di sekitar proyek memperoleh akses listrik yang lebih baik, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi langsung.

Konektivitas juga harus menjadi prioritas. Jalur laut, udara, dan darat yang terintegrasi penting bukan hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi petani, nelayan, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha. Ukurannya bukan sekadar seberapa cepat wisatawan berpindah dari Bali ke Mandalika atau Labuan Bajo, tetapi seberapa besar ongkos pengiriman ikan, daging, sayuran, dan produk UMKM dapat ditekan.

Dalam sektor pariwisata, integrasi kawasan dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan menyebarkan belanja ke lebih banyak daerah. Namun, NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi destinasi tambahan dari Bali. Setiap provinsi harus memperoleh posisi tawar yang setara, sementara masyarakat lokal harus masuk dalam rantai nilai melalui desa wisata, usaha akomodasi, kuliner, kerajinan, pemanduan, dan transportasi.

Pelatihan sumber daya manusia juga harus mencakup aparatur pemerintahan. Ketiga provinsi dapat membangun pusat pelatihan regional untuk perencanaan pembangunan, digitalisasi layanan, mitigasi bencana, pengelolaan investasi, energi, ketahanan pangan, dan manajemen destinasi.

Kami mendukung kerja sama Bali, NTB, dan NTT. Namun, kerja sama itu memerlukan sekretariat bersama, peta jalan, pembagian tanggung jawab, pembiayaan yang transparan, dan indikator kinerja yang dapat diperiksa publik.

Keberhasilannya harus diukur dari berapa rute baru yang beroperasi, berapa biaya logistik yang turun, berapa kapasitas energi bersih yang dibangun, berapa nilai perdagangan meningkat, serta seberapa jauh kemiskinan dan kesenjangan pembangunan manusia dapat dipersempit.

Bali, NTB, dan NTT tidak perlu kembali menjadi satu wilayah administratif. Ketiganya cukup menjadi satu kawasan kerja sama yang saling memperkuat. Sejarah telah menyediakan ikatan, geografi menciptakan kebutuhan, dan tantangan masa depan menuntut kolaborasi.

Sunda Kecil dalam pola baru tidak boleh hanya dikenang sebagai masa lalu. Ia harus dibangun sebagai kekuatan regional yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. (AA)

The post Kerja Sama Bali, NTB, dan NTT: Membangun Kekuatan Regional Sunda Kecil appeared first on Balipustakanews.

Di London, Gubernur Bali Wayan Koster datang bukan sekadar sebagai kepala daerah dari pulau wisata paling terkenal di Indonesia, bahkan di Dunia. Beliau membawa Bali sebagai daerah yang sedang menyusun masa depan pembangunan baru: lebih bersih, lebih tertata, lebih sehat, dan lebih berpihak kepada keberlanjutan.

Kehadiran Gubernur Koster dalam London Climate Action Week 2026 menjadi bagian dari langkah Bali memperluas kerja sama global. Forum itu mempertemukan pemerintah daerah, pembuat kebijakan, investor, pelaku usaha, lembaga filantropi, dan komunitas iklim dunia. Di ruang itulah Bali diperkenalkan sebagai daerah yang telah memiliki arah kebijakan hijau melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Bagi masyarakat Bali, rangkaian agenda ini memiliki arti yang lebih dekat dari sekadar pertemuan internasional. Yang dibawa oleh Gubernur Koster ke London adalah urusan sehari-hari warga: udara yang lebih bersih, sampah yang lebih tertangani, energi yang lebih mandiri, transportasi yang lebih rapi, pertanian yang tetap hidup, dan pariwisata yang memberi manfaat lebih luas.

Sejak awal kunjungan, arah itu sudah tampak. Gubernur Koster bertemu Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya untuk membahas peluang kerja sama strategis di bidang investasi, pendidikan, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, ia bergerak ke agenda teknis yang menyentuh salah satu persoalan utama Bali: sampah.

Bersama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Koster meninjau BIFFA, perusahaan pengelolaan limbah dan daur ulang di Inggris. Di sana, Bali melihat model pemilahan sampah modern, terutama untuk sampah nonorganik dari rumah tangga dan industri. Sampah plastik dipilah untuk menjadi bahan baku industri. Sampah kemasan diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi.

Dari agenda itu, Bali membawa satu arah penting: Extended Producer Responsibility atau EPR. Melalui kebijakan ini, produsen ikut bertanggung jawab terhadap kemasan yang mereka hasilkan. Bagi warga Bali, skema ini kelak dapat membantu mengurangi beban masyarakat dan pemerintah dalam menangani sampah kemasan. Sampah tidak lagi hanya menjadi urusan hilir, tetapi ditangani sejak dari rantai produksi.

Agenda berikutnya menyentuh transportasi. Dalam pertemuan dengan PwC dan Transport for London, Gubernur Koster membahas model transportasi ramah lingkungan dan terintegrasi untuk kawasan Sarbagita: Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kawasan ini merupakan pusat aktivitas masyarakat, pariwisata, perdagangan, dan pemerintahan. Jika sistem transportasi bersih dan terintegrasi berjalan, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa perjalanan yang lebih tertata, polusi yang menurun, dan kawasan wisata yang lebih nyaman.

Di forum utama London Climate Action Week, posisi Bali semakin kuat. Gubernur Koster hadir dalam pertemuan yang diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai benua. Beliau menjadi satu-satunya gubernur dari Asia yang hadir dalam acara utama tersebut. Pada forum yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pentingnya transisi energi bersih, pengurangan emisi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pesan global itu sejalan dengan arah kebijakan Bali. Gubernur Koster memaparkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Beliau juga memaparkan kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019.

Dalam arah kebijakan energi bersih Bali, pembangkit listrik tidak lagi diarahkan menggunakan batubara. Standar paling minimum adalah bahan bakar gas sebagai energi transisi, sedangkan tujuan utamanya adalah energi terbarukan. Pembangkit berbasis batubara dan minyak diarahkan untuk dikonversi menuju energi bersih. Inilah fondasi penting agar Bali dapat bergerak menuju udara yang lebih sehat dan energi yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu langkah yang dipercepat adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS. Bali memiliki banyak ruang untuk mengembangkan PLTS, mulai dari kantor pemerintah, hotel, restoran, mal, fasilitas publik, hingga kawasan wisata. Jika ini berjalan luas, masyarakat dapat merasakan perubahan dalam bentuk energi yang lebih bersih, biaya lingkungan yang lebih rendah, dan citra pariwisata yang semakin kuat.

Dalam wawancara khusus dengan Reuters, Gubernur Koster menegaskan percepatan energi bersih dan kendaraan listrik dimulai pada 2026. Bali menyiapkan zona kawasan rendah emisi di Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. Kawasan-kawasan ini adalah etalase pariwisata Bali. Ketika kendaraan listrik dan energi bersih diterapkan di kawasan wisata utama, manfaatnya akan dirasakan oleh warga, pekerja pariwisata, pelaku usaha, dan wisatawan.

Udara bersih menjadi kebutuhan dasar. Transportasi listrik bukan hanya soal teknologi baru, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, menata mobilitas, dan memperkuat daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia. Dengan kebijakan ini, pariwisata Bali diharapkan dapat bergerak dari sekadar menjual keindahan alam menuju model pariwisata yang menjaga alamnya sendiri.

Selain energi dan transportasi, Gubernur Koster juga membawa pertanian Bali ke forum global. Dalam dialog kebijakan global untuk pertanian berkelanjutan yang diselenggarakan UK FCDO, World Bank Group, dan Clim-Eat, ia memaparkan sistem pertanian organik, subak, dan Sad Kerthi sebagai modal besar Bali menghadapi tantangan iklim dan pangan.

Subak tidak hanya menjadi warisan budaya. Ia adalah tata kelola air, pertanian, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat Bali. Dengan membawa subak ke forum dunia, Gubernur Koster menunjukkan bahwa Bali memiliki kekuatan lokal yang relevan dengan kebutuhan global: menjaga pangan, air, desa, dan ekosistem.

Kebijakan pertanian organik melalui Perda Nomor 8 Tahun 2019, pengendalian alih fungsi lahan produktif melalui Perda Nomor 4 Tahun 2026, perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2020, serta pemanfaatan produk lokal Bali oleh hotel, restoran, katering, dan pusat perbelanjaan melalui Pergub Nomor 99 Tahun 2018 menjadi rangkaian kebijakan yang saling melengkapi.

Bagi petani Bali, arah ini penting. Pertanian tidak ditempatkan sebagai sektor pinggiran, melainkan bagian dari masa depan ekonomi dan budaya Bali. Ketika produk lokal terserap oleh sektor pariwisata, petani mendapatkan pasar yang lebih pasti. Ketika lahan produktif dilindungi, sawah dan subak memiliki ruang untuk tetap hidup. Ketika pertanian organik diperkuat, Bali menjaga pangan, kesehatan tanah, air, dan kualitas lingkungan.

Pada agenda Indonesia Climate Leadership Luncheon, Gubernur Koster membawa pesan Bali ke ruang investasi. Beliau membuka peluang kerja sama di sektor energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa agenda hijau Bali tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga pembiayaan, teknologi, dan kemitraan.

Bali Net Zero Emission 2045 menjadi sasaran besar. Target ini lebih cepat 15 tahun dari target nasional 2060. Untuk mencapainya, Bali membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, investor, akademisi, desa adat, komunitas, dan generasi muda. Gubernur Koster membawa arah itu ke London untuk memperluas dukungan, membuka jejaring, dan memperkuat posisi Bali dalam percakapan global.

Dukungan Bloomberg Philanthropies terhadap kebijakan hijau Gubernur Koster menjadi sebuah pengakuan penting. Lembaga itu menilai Bali memiliki komitmen kuat dan arah kebijakan progresif dalam energi bersih, transportasi ramah lingkungan, pembatasan plastik sekali pakai, dan sistem pertanian organik. Pengakuan ini memperkuat keyakinan bahwa Bali sudah berada pada jalur pembangunan yang sejalan dengan arah dunia.

Yang dilakukan oleh Gubernur Koster di London pada akhirnya dapat dibaca sebagai kerja untuk warga Bali. Energi bersih berarti udara lebih baik. Transportasi rendah emisi berarti kawasan wisata dan kota yang lebih nyaman. Pengelolaan sampah modern berarti lingkungan yang lebih terjaga. Pertanian organik berarti pangan yang lebih sehat dan petani yang lebih diperhatikan. Perlindungan subak berarti budaya dan sumber air tetap hidup. Investasi hijau berarti peluang ekonomi baru.

Bali sedang menata jalan panjangnya. Dari London, Gubernur Koster membawa dukungan, jejaring, dan pengakuan. Di Bali, kerja itu diteruskan menjadi kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Inilah arah pembangunan yang layak didukung: Bali yang tetap berbudaya, tetap indah, tetapi juga semakin bersih, sehat, mandiri energi, dan kuat menghadapi masa depan. (AA)

The post Gubernur Koster Buktikan Bali Tak Hanya Bicara Wisata, tapi Juga Masa Depan Hijau appeared first on Balipustakanews.

Kebijakan tersebut mencakup energi bersih, transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta sistem pertanian organik.

Sejumlah kebijakan itu dinilai sebagai upaya nyata Pemerintah Provinsi Bali dalam menurunkan emisi karbon untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2045.

Bloomberg Philanthropies juga menyatakan dukungan terhadap percepatan pelaksanaan penurunan emisi karbon yang dijalankan oleh Gubernur Koster.

Penilaian itu menguat setelah rangkaian London Climate Action Week 2026 yang mempertemukan pemimpin dunia, pemimpin daerah, lembaga internasional, pelaku usaha, dan komunitas iklim dari berbagai negara.

Dalam forum tersebut, isu yang dibahas berkaitan dengan transisi energi bersih, pengurangan emisi karbon, transportasi rendah emisi, pengendalian sampah plastik, hingga pertanian berkelanjutan.

Arah pembahasan itu dinilai sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Kebijakan tersebut juga telah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Dengan demikian, arah pembangunan Bali disebut selaras dengan agenda pembangunan dunia sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, pemimpin dunia, pemimpin daerah dari berbagai negara, dan lembaga internasional.

Pengakuan tersebut sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai daerah yang mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, kebijakan publik, dan transisi hijau.

Namun, Pemerintah Provinsi Bali menekankan bahwa pengakuan internasional harus diikuti pelaksanaan kebijakan secara konsisten dan terukur.

Sebab, keberhasilan agenda rendah emisi tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah, tetapi juga kolaborasi seluruh pihak.

Pemerintah Provinsi Bali menyebut tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai target pembangunan hijau tersebut.

Dukungan masyarakat, pelaku usaha, investor, akademisi, lembaga pembangunan, serta seluruh komponen masyarakat Bali dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan agenda Net Zero Emission 2045.

Kebijakan hijau Bali kini tidak hanya menjadi agenda domestik, tetapi juga masuk dalam percakapan global mengenai aksi iklim.

Melalui energi bersih, transportasi listrik, pengurangan plastik sekali pakai, dan pertanian organik, Bali berupaya menempatkan diri sebagai daerah yang berkontribusi dalam penurunan emisi karbon sekaligus menjaga daya saing sebagai destinasi wisata dunia. (AA)

The post Bloomberg Philanthropies Dukung Kebijakan Hijau Gubernur Koster, Bali Dinilai Sejalan dengan Agenda Iklim Dunia appeared first on Balipustakanews.

Wawancara yang berlangsung pukul 15.20-15.35 waktu setempat itu membahas energi bersih, transportasi berkelanjutan, tantangan yang dihadapi Bali, serta aksi nyata yang telah dan akan dijalankan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam wawancara tersebut, Gubernur Koster memaparkan arah kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019.

Beliau juga menjelaskan kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang diatur melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019.

Gubernur Koster menyampaikan, kebijakan energi bersih di Bali diarahkan untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mempercepat penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.

Menurut Gubernur Koster, percepatan pemanfaatan energi bersih dan kendaraan listrik akan mulai dilakukan pada 2026.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan zona kawasan rendah emisi di sejumlah objek wisata utama Bali.

Kawasan yang menjadi sasaran awal antara lain Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida.

Gubernur Koster menyebut kebijakan tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Beliau menegaskan, energi bersih dan transportasi listrik bukan hanya bagian dari agenda lingkungan, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai penting untuk mendukung ekosistem lingkungan serta meningkatkan citra dan daya saing pariwisata Bali sebagai destinasi wisata utama dunia.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Bali memperkuat arah pembangunan rendah emisi melalui transisi energi, penggunaan PLTS, kendaraan listrik, dan pengelolaan kawasan pariwisata yang lebih ramah lingkungan.

Dengan kebijakan tersebut, Bali ingin menempatkan sektor pariwisata sebagai bagian dari transformasi hijau, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai ruang penerapan energi bersih dan transportasi berkelanjutan. (AA)

The post Wawancara dengan Reuters, Gubernur Koster Paparkan Rencana Zona Rendah Emisi di Nusa Dua hingga Ubud appeared first on Balipustakanews.

Forum yang berlangsung pukul 08.00-11.00 waktu setempat itu dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai negara. Peserta terdiri dari kepala daerah, pembuat kebijakan daerah, lembaga internasional, komunitas lingkungan, serta partisipan dari Amerika, Amerika Latin, Eropa, Afrika, dan Asia.

Dalam forum tersebut, terdapat 26 undangan VIP kepala daerah, terdiri dari 8 gubernur, sejumlah wali kota, serta unsur kementerian yang membidangi energi, transportasi, dan lingkungan hidup.

Koster menjadi satu-satunya gubernur dari Asia yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Acara utama London Climate Action Week 2026 diisi sambutan pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg, serta pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Dalam pidatonya, Guterres menyoroti krisis energi dan krisis iklim yang dipicu ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ia juga menekankan pentingnya transisi menuju energi bersih, bukan hanya sebagai kebutuhan lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi dan keamanan.

Guterres juga menyinggung peluang ekonomi dari energi terbarukan, urgensi pengurangan emisi gas metana, serta dampak perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap kebutuhan energi.

Ia menyerukan agar seluruh pusat data atau data center menggunakan energi terbarukan pada 2030. Menurutnya, transformasi digital harus berjalan seiring dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam forum tersebut, Guterres juga menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi krisis iklim. Aksi iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, investor, lembaga filantropi, akademisi, dan masyarakat sipil.

Merespons agenda tersebut, Koster menyampaikan bahwa Bali telah menerapkan sejumlah kebijakan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Sejumlah kebijakan yang dipaparkan antara lain Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019, serta Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai melalui Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018.

Selain itu, Bali juga memiliki kebijakan Sistem Pertanian Organik melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019, serta Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut melalui Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menurunkan emisi karbon dan mempercepat pencapaian target Net Zero Emission Bali pada 2045. Target ini lebih cepat 15 tahun dibandingkan target nasional pada 2060.

Dalam kesempatan itu, Koster juga sempat berbincang singkat dengan Antonio Guterres dan Michael Bloomberg. Kehadiran Koster dalam forum tersebut mendapat apresiasi dari kedua tokoh dunia itu serta sejumlah kepala daerah dari negara lain.

Setelah menghadiri acara utama, Koster melanjutkan agenda London Climate Action Week 2026 dengan mengikuti Local Climate Action Summit pada pukul 13.30-15.30 waktu setempat.

Pertemuan itu membahas praktik terbaik kebijakan pemerintah daerah dari berbagai negara, khususnya implementasi kebijakan terkait energi bersih, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Pada pukul 15.45-17.00, Koster juga menghadiri Dialog Negara Bagian dan Wilayah Under2 Coalition. Forum ini mempertemukan gubernur, menteri, dan pemimpin regional untuk membahas strategi ketahanan energi serta pengembangan sistem energi bersih yang terjangkau guna mendukung industrialisasi berkelanjutan.

Kehadiran Bali dalam rangkaian forum tersebut menjadi ruang untuk menampilkan kebijakan iklim daerah di hadapan jejaring global, sekaligus memperkuat posisi Bali dalam agenda pembangunan rendah karbon. (AA)

The post Gubernur Koster Menjadi Satu-satunya Gubernur Asia di Forum Utama London Climate Action Week appeared first on Balipustakanews.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengelolaan transportasi yang tertib, modern, dan ramah lingkungan merupakan pilar penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Ia membuka ruang dialog untuk mendengar kendala operasional yang dihadapi pelaku usaha.

“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster mengacu pada Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang menjadi landasan hukum mendorong adopsi energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam melestarikan kesucian dan keharmonisan alam.

“Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, memaparkan bahwa Bali merupakan satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui regulasi tersebut serta Rencana Aksi Daerah KBLBB 2022–2026. Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik. Sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Untuk menopang elektrifikasi taksi, Dishub Bali telah menyiapkan roadmap dengan dua skema. Pada skema optimistis 2026–2028, ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik. Skema moderat 2026–2030 menargetkan jumlah yang sama dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp1,262 triliun.

Mudarta menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan lintas sektor, mencakup skema pembiayaan, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), peningkatan kompetensi teknisi, serta penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program peremajaan armada taksi menjadi kendaraan listrik. Namun, ia meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Arthaya juga mengusulkan asistensi atau bantuan pengadaan kendaraan, serta penataan ulang jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan Badung Selatan guna mengurai kepadatan lalu lintas.

Sementara itu, Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta, mengungkap bahwa koperasinya telah memulai langkah elektrifikasi sejak pelaksanaan G20, dengan dukungan operasional di kawasan bandara. Proses transisi dilakukan bertahap seiring dengan modernisasi fasilitas pendukung di area bandara.

Tahun ini, pihak koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi telah beralih ke kendaraan listrik. Sucipta menyoroti keterbatasan koperasi dibandingkan perusahaan berbadan hukum PT dalam hal skema pembiayaan, sehingga mengharapkan dukungan finansial khusus bagi pengemudi.

“Saat ini kami terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik,” ujarnya.

Melalui forum ini, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem transportasi rendah emisi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kepastian usaha dan kesejahteraan bagi pelaku transportasi di Bali. (AA)

The post Gubernur Koster Percepat Elektrifikasi Taksi di Bali, Target Tambah 3.155 Unit appeared first on Balipustakanews.

Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan, lima kawasan yang dibidik sebagai lokasi awal penerapan zonasi kendaraan listrik meliputi Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida. Khusus untuk Nusa Penida, kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pulau ramah lingkungan atau Green Island.

“Ini bisa kita gerakkan dan dorong. Bisa kita mulai dari zonasi kendaraan listrik awal di Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida. Bupati Klungkung sudah siap dan mendukung rencana kebijakan ini,” kata Gubernur Koster usai rapat koordinasi dengan PT PLN (Persero) di Rumah Jabatan Gubernur, Jayasabha, Denpasar, Sabtu (24/1).

Rencana strategis ini sebenarnya telah dirancang sejak lama sebagai implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Namun, eksekusinya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 yang menghantam sektor ekonomi Bali. Kini, seiring membaiknya perekonomian masyarakat, Gubernur Koster menilai momentum transisi ke kendaraan berbasis baterai sudah tepat untuk digenjot kembali.

𝗛𝗲𝗺𝗮𝘁 𝗕𝗶𝗮𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗺𝗮𝗵 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻

Dalam pertemuan yang dihadiri Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto tersebut, Gubernur Koster menekankan bahwa penggunaan EV menawarkan efisiensi tinggi bagi masyarakat. Selain bebas polusi suara dan asap, biaya operasional kendaraan listrik dinilai jauh lebih ringan dibandingkan kendaraan konvensional.

“Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat dan efisien. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, servisnya juga lebih ringan,” ujarnya.

Guna memuluskan transisi ini, Pemprov Bali mendorong PLN dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbanyak infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Gubernur Koster juga meminta agar kampanye penggunaan kendaraan listrik digencarkan dengan melibatkan komunitas masyarakat dan pelaku usaha.

Ia berharap ada berbagai gelaran (event) promosi yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mengedukasi publik mengenai manfaat ekosistem e-mobility bagi pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan (red).

The post Gubernur Koster Siapkan 5 Kawasan Wisata Bali Jadi Zona Khusus Kendaraan Listrik appeared first on Balipustakanews.

Tanggapan tersebut diberikan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda): yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Bali 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Gubernur menyampaikan apresiasinya terhadap masukan seluruh fraksi, yang dinilainya konstruktif dan memperkaya penyempurnaan substansi kedua Raperda.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2025–2030, serta sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional seperti RPJMN, RPJPD, RTRW, KLHS, hingga Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan.

Terkait masukan Fraksi mengenai Pungutan Wisatawan Asing (PWA), Gubernur menyatakan sepakat dan menyebut bahwa optimalisasi pemungutan terus dilakukan, termasuk melalui kerja sama dengan pelaku usaha pariwisata. Per akhir Juni, penerimaan PWA telah mencapai Rp168 miliar atau sekitar Rp933 juta per hari. Jika tren ini berlanjut, proyeksi pendapatan PWA mencapai Rp340 miliar per tahun, dan akan meningkat dengan diterapkannya Perda serta Pergub terbaru mulai Agustus.

Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi di Bali. Ia menyebut beberapa rencana pembangunan pembangkit listrik di Bali—antara lain PLTG Pesanggaran (2026), pembangkit 450 MW di Gianyar (2027), dan dua unit 450 MW di Celukan Bawang—telah masuk dalam RUPTL PLN dan akan menambah kapasitas 1.500 MW hingga 2029.

Ia secara tegas menolak tambahan pasokan energi 500 MW dari luar Bali, karena hal itu justru meningkatkan ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Menurutnya, kebutuhan energi harus dipenuhi dari pembangkit yang dibangun langsung di Bali.

Gubernur juga memaparkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mendorong produktivitas BUMD, penguatan model bisnis, dan evaluasi atas rencana pembentukan BUMD baru.

Dalam sesi tersebut, ia juga menanggapi isu pengelolaan pendapatan dari sewa aset di Nusa Dua, dengan menegaskan bahwa pencatatan sudah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), baik secara akrual maupun kas.

Untuk sektor infrastruktur strategis, Pemprov Bali berencana menggunakan kontribusi 10% dari realisasi PHR di Badung, Denpasar, dan Gianyar. Dana yang diperkirakan mencapai Rp1,38 triliun ini akan dialokasikan 50% untuk proyek lintas kabupaten (seperti Sunset Road, Gatsu Barat, Canggu, dan underpass Jimbaran), dan 50% untuk pembangunan infrastruktur dasar di enam kabupaten lainnya yang tertinggal, sebagai bagian dari upaya pemerataan dan pelestarian lahan produktif. Anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan mulai dicantumkan dalam APBD kabupaten masing-masing mulai 2026.

Di akhir penyampaiannya, Gubernur Koster mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berakar kuat pada budaya lokal. Ia berharap kedua Raperda dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah. (*/pr)

The post Jawab Pandangan Umum Fraksi, Gubernur Bali Komitmen Tata Kelola APBD, PWA, Energi Bersih dan Infrastruktur Strategis appeared first on Balipustakanews.