๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Elektrifikasi Taksi bersama pelaku usaha transportasi dan pengurus koperasi taksi di Ruang Rapat Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (14/5/2026). Pertemuan ini bertujuan menampung aspirasi langsung dari lapangan sekaligus memperkuat percepatan transisi angkutan umum berbasis listrik di Pulau Dewata.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengelolaan transportasi yang tertib, modern, dan ramah lingkungan merupakan pilar penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Ia membuka ruang dialog untuk mendengar kendala operasional yang dihadapi pelaku usaha.
โBerkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,โ ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster mengacu pada Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang menjadi landasan hukum mendorong adopsi energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam melestarikan kesucian dan keharmonisan alam.
โYang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,โ tegasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, memaparkan bahwa Bali merupakan satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui regulasi tersebut serta Rencana Aksi Daerah KBLBB 2022โ2026. Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik. Sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Untuk menopang elektrifikasi taksi, Dishub Bali telah menyiapkan roadmap dengan dua skema. Pada skema optimistis 2026โ2028, ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik. Skema moderat 2026โ2030 menargetkan jumlah yang sama dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp1,262 triliun.
Mudarta menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan lintas sektor, mencakup skema pembiayaan, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), peningkatan kompetensi teknisi, serta penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya, menyatakan dukungan penuh terhadap program peremajaan armada taksi menjadi kendaraan listrik. Namun, ia meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi kaidah angkutan umum.
Arthaya juga mengusulkan asistensi atau bantuan pengadaan kendaraan, serta penataan ulang jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan Badung Selatan guna mengurai kepadatan lalu lintas.
Sementara itu, Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta, mengungkap bahwa koperasinya telah memulai langkah elektrifikasi sejak pelaksanaan G20, dengan dukungan operasional di kawasan bandara. Proses transisi dilakukan bertahap seiring dengan modernisasi fasilitas pendukung di area bandara.
Tahun ini, pihak koperasi menargetkan sekitar 25 persen armada taksi telah beralih ke kendaraan listrik. Sucipta menyoroti keterbatasan koperasi dibandingkan perusahaan berbadan hukum PT dalam hal skema pembiayaan, sehingga mengharapkan dukungan finansial khusus bagi pengemudi.
โSaat ini kami terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik,โ ujarnya.
Melalui forum ini, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem transportasi rendah emisi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan kepastian usaha dan kesejahteraan bagi pelaku transportasi di Bali. (AA)





