Kerja sama Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur patut dibaca sebagai langkah maju dalam tata kelola pembangunan regional. Ketiga provinsi yang berbeda secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik memilih membangun satu agenda bersama: memperkuat energi bersih, konektivitas, pariwisata, perdagangan, serta kapasitas sumber daya manusia.
Langkah itu dimulai melalui pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada 3 November 2025. Pertemuan berikutnya berlangsung di Mandalika, NTB, pada 25 November 2025, lalu dilanjutkan di The Golo Mori, Manggarai Barat, NTT, pada 28 Januari 2026. Rangkaian tersebut menandai pergeseran dari gagasan menuju perjanjian kerja sama teknis.
Namun, kerja sama ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan penandatanganan dokumen. Ukurannya harus nyata: biaya logistik yang menurun, rute transportasi yang bertambah, pasokan energi yang lebih andal, investasi yang lebih merata, serta kualitas pelayanan publik yang meningkat.
Secara historis, Bali, NTB, dan NTT pernah berada dalam satu kesatuan administratif bernama Sunda Kecil. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 kemudian membentuk ketiganya sebagai daerah tingkat I yang berdiri sendiri. Undang-undang itu lahir ketika Indonesia telah kembali menjadi negara kesatuan dan masih menggunakan UUD Sementara 1950, bukan pada masa Republik Indonesia Serikat.
Kini, masing-masing provinsi telah memiliki dasar hukum tersendiri: NTB melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, NTT melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022, dan Bali melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Karena itu, semangat Sunda Kecil tidak perlu dimaknai sebagai keinginan menghidupkan kembali satu wilayah administratif lama. Ia harus ditempatkan sebagai modal historis untuk membangun regionalisme baru dalam kerangka otonomi daerah.
Kerja sama ini juga penting karena dipimpin tiga gubernur dengan latar politik berbeda. Wayan Koster merupakan kader PDI Perjuangan, Lalu Muhamad Iqbal kader Partai Gerindra, dan Emanuel Melkiades Laka Lena kader Partai Golkar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pembangunan daerah dapat ditempatkan di atas sekat kepartaian.
Ketiga provinsi juga merepresentasikan kebinekaan Indonesia. Bali memiliki basis masyarakat Hindu yang kuat, NTB mayoritas berpenduduk Muslim, sedangkan NTT memiliki basis masyarakat Kristen Protestan dan Katolik yang besar. Perbedaan agama dan budaya seharusnya menjadi kekuatan sosial, bukan jarak politik.
Kerja sama regional semakin relevan ketika melihat kesenjangan kesejahteraan. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 3,42 persen di Bali, 11,38 persen di NTB, dan 17,50 persen di NTT. Indeks Pembangunan Manusia 2025 juga memperlihatkan jarak: Bali 79,37, NTB 73,97, dan NTT 69,89.
Kesenjangan itu tidak boleh dibaca sebagai hierarki antardaerah, melainkan sebagai alasan untuk membangun pembagian peran dan transfer kapasitas. Bali memiliki kekuatan pada jasa, pariwisata internasional, ekonomi kreatif, dan pendidikan kepariwisataan. NTB memiliki potensi pada pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan wisata olahraga. NTT kuat dalam peternakan, perikanan, pertanian lahan kering, wisata alam-budaya, serta energi surya dan angin.
Agenda energi bersih menjadi salah satu peluang terbesar. Gagasan membangun jaringan energi terbarukan BaliโNTBโNTT layak dikembangkan, tetapi harus didasarkan pada studi kelayakan yang transparan. Biaya investasi, teknologi penyimpanan, harga listrik, dampak lingkungan, dan pembagian keuntungan antardaerah harus dijelaskan kepada publik.
NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi lokasi produksi energi, sementara pekerjaan bernilai tinggi dan keuntungan ekonomi terpusat di tempat lain. Transisi energi hanya adil apabila masyarakat di sekitar proyek memperoleh akses listrik yang lebih baik, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi langsung.
Konektivitas juga harus menjadi prioritas. Jalur laut, udara, dan darat yang terintegrasi penting bukan hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi petani, nelayan, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha. Ukurannya bukan sekadar seberapa cepat wisatawan berpindah dari Bali ke Mandalika atau Labuan Bajo, tetapi seberapa besar ongkos pengiriman ikan, daging, sayuran, dan produk UMKM dapat ditekan.
Dalam sektor pariwisata, integrasi kawasan dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan dan menyebarkan belanja ke lebih banyak daerah. Namun, NTB dan NTT tidak boleh hanya menjadi destinasi tambahan dari Bali. Setiap provinsi harus memperoleh posisi tawar yang setara, sementara masyarakat lokal harus masuk dalam rantai nilai melalui desa wisata, usaha akomodasi, kuliner, kerajinan, pemanduan, dan transportasi.
Pelatihan sumber daya manusia juga harus mencakup aparatur pemerintahan. Ketiga provinsi dapat membangun pusat pelatihan regional untuk perencanaan pembangunan, digitalisasi layanan, mitigasi bencana, pengelolaan investasi, energi, ketahanan pangan, dan manajemen destinasi.
Kami mendukung kerja sama Bali, NTB, dan NTT. Namun, kerja sama itu memerlukan sekretariat bersama, peta jalan, pembagian tanggung jawab, pembiayaan yang transparan, dan indikator kinerja yang dapat diperiksa publik.
Keberhasilannya harus diukur dari berapa rute baru yang beroperasi, berapa biaya logistik yang turun, berapa kapasitas energi bersih yang dibangun, berapa nilai perdagangan meningkat, serta seberapa jauh kemiskinan dan kesenjangan pembangunan manusia dapat dipersempit.
Bali, NTB, dan NTT tidak perlu kembali menjadi satu wilayah administratif. Ketiganya cukup menjadi satu kawasan kerja sama yang saling memperkuat. Sejarah telah menyediakan ikatan, geografi menciptakan kebutuhan, dan tantangan masa depan menuntut kolaborasi.
Sunda Kecil dalam pola baru tidak boleh hanya dikenang sebagai masa lalu. Ia harus dibangun sebagai kekuatan regional yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. (AA)





