𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Bali, pada Kamis (26/2/2026).
Bali resmi ditunjuk sebagai wilayah percontohan (piloting) kedua penerapan bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Rakor yang digelar secara tertutup tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster beserta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali. Pertemuan ini berfokus pada penyelarasan operasional, kesiapan wilayah, serta pembagian peran untuk memastikan kelancaran program di delapan kabupaten dan satu kota di Pulau Dewata.
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝟮𝟳.𝟬𝟬𝟬 𝗔𝗽𝗹𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻
Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyoroti banyaknya aplikasi pemerintahan yang saat ini beroperasi secara tumpang tindih. Ia menyebutkan, ada sekitar 27.000 aplikasi dari tingkat daerah hingga kementerian yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan ribuan aplikasi itu ke dalam satu sistem terpadu yang didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI).
“Dari Banyuwangi, ini menjadi contoh model, dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi lebih transparan dan efisien,” kata Luhut didampingi Gubernur Koster usai rapat.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini juga menjelaskan bahwa uji coba di Banyuwangi telah menunjukkan perkembangan positif.
“Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi, kami akan jalan paralel sekarang ke Bali. Bali ini satu provinsi dari sekian provinsi, tapi kita ambil (secara utuh) delapan kabupaten dan satu kota,” paparnya.
𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟬 𝗝𝘂𝘁𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗮
Lebih lanjut, Luhut menetapkan peta jalan (timeline) yang ambisius untuk transformasi digital ini. Pada April 2026, pemerintah merencanakan uji coba serupa di 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Puncaknya, sistem digitalisasi pelayanan publik dan bansos ini ditargetkan dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Kami berharap pada saat itu sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang memiliki aplikasi digital ini,” tegas Luhut.
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶
Menanggapi penunjukan wilayahnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya untuk segera mengeksekusi arahan pemerintah pusat. Ia menilai digitalisasi ini sangat krusial agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik.
“Terima kasih, Bapak Luhut. Digitalisasi pemerintahan, terutama untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah, sangat penting supaya terkelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster memastikan akan langsung bergerak cepat mengoordinasikan jajaran di bawahnya. “Itu akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi pada hari Sabtu ini. Saya kira akan segera tuntas di seluruh kabupaten/kota di Bali,” pungkasnya.
Sebagai informasi, langkah percepatan transformasi digital ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis. Rakor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Pemkab Banyuwangi, serta Vice President United in Diversity (UID) Cokorda Istri Dewi.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mengefisienkan anggaran negara, serta mendongkrak daya saing Indonesia di era ekonomi digital global (aa).
