๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ, ๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Pulau Bali selama ini menjadi magnet ekonomi layaknya oase di tengah gurun pasir. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali dinilai menyediakan lapangan pekerjaan yang melimpah di saat banyak daerah lain minim kesempatan kerja.
Tak heran, banyak warga dari luar Bali merantau ke Pulau Seribu Pura ini demi menggantungkan harapan hidup yang lebih layak. Namun, tingginya arus urbanisasi ini memunculkan gesekan sosial yang belakangan menjadi sorotan.
Banyak oknum perantau dinilai gagal beradaptasi dengan norma-norma adat yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. Keresahan ini memuncak seiring maraknya tindak kriminal dan keonaran yang dilakukan oknum pendatang, hingga memicu munculnya istilah-istilah berbau sentimen kedaerahan atau fisik, seperti ‘nas berit’ dan ‘dauh tukad’.
Menanggapi fenomena ini, Anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, angkat bicara. Ia mengaku memahami kegelisahan masyarakat Bali terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tersebut, namun ia menekankan agar masyarakat tidak terjebak dalam penggunaan istilah rasis.
“Saya mengajak masyarakat agar tidak menggunakan istilah rasis, itu tidak produktif,” ujar Parta, Senin (16/2/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penggunaan istilah yang menyudutkan ras atau golongan tertentu justru berpotensi memicu perpecahan antarwarga negara.
๐ฆ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ฝ ๐ง๐ฒ๐ด๐ฎ๐ ๐๐ฒ๐๐ฎ ๐๐ฑ๐ฎ๐
Keresahan masyarakat lokal terhadap ulah oknum pendatang ‘nakal’ ini bukan tanpa alasan. Belakangan, isu mengenai ‘nas berit’ menjadi perhatian utama. Bahkan, sejumlah banjar atau desa adat dikabarkan mulai mengambil sikap tegas secara diam-diam (sembunyi-sembunyi).
Sikap tersebut berupa pelarangan bagi masyarakat adatโbaik pemilik kos, kontrakan, maupun pengusahaโuntuk menerima kelompok pendatang tertentu. Langkah ini diambil karena banyaknya oknum yang berbuat onar di wilayah adat.
Bagi masyarakat Bali, keonaran di wilayah adat bukan sekadar gangguan keamanan, melainkan dianggap “mengotori” kesucian wilayah (leteh). Untuk memulihkannya, desa adat harus menggelar upacara penyucian yang memakan waktu dan biaya besar.
๐ง๐ฎ๐ป๐ด๐ด๐๐ป๐ด ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฏ ๐ง๐ผ๐ธ๐ผ๐ต ๐ฃ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐ด
Menyikapi kompleksitas masalah ini, Nyoman Parta meminta peran aktif dari para tokoh masyarakat pendatang. Ia mendesak para tokoh tersebut untuk tidak lepas tangan dan turut mengawasi warganya yang sedang mengadu nasib di Bali.
“Dan, untuk tokoh warga pendatang agar mengawasi warganya, jangan dilepas begitu saja, berikan mereka pemahaman,” tegas Anggota Komisi III DPR RI asal Sukawati, Gianyar tersebut.
Parta menegaskan bahwa Bali terbuka bagi siapa saja, asalkan para pendatang mau menghormati nilai-nilai budaya setempat (“di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”).
“Siapapun boleh ke Bali, namun harus ikut menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya dan keluhuran Bali,” pungkasnya (red/aa).
