Balipustakanews.com, Denpasar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menghadapi kendala serius di tengah cuaca ekstrem yang belakangan memicu rentetan bencana di Pulau Dewata.
Instansi tersebut kini mengalami krisis sumber daya manusia (SDM) dengan kekurangan hampir 50 personel.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, tidak menampik kondisi tersebut. Ia menyebutkan, saat ini jumlah personel yang dimiliki, termasuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), hanya 105 orang. Padahal, berdasarkan analisis beban kerja, instansinya masih membutuhkan tambahan sekitar 45 orang.
Kondisi ini diperparah dengan jadwal pensiun 11 pegawai tahun ini, serta minimnya minat aparatur di lingkungan Pemprov Bali untuk dimutasi ke BPBD.
“Secara ideal kami memang kurang, tapi kami selalu berusaha maksimal menjalankan tugas dengan SDM yang kami miliki,” ujar Teja, Senin (26/1).
Demi menutupi kekurangan tersebut, Teja menerapkan strategi peran ganda. Pegawai yang bertugas di bagian administrasi diwajibkan turut serta dalam piket lapangan.
Teja menegaskan, saat bencana terjadi, seluruh fokus personel diarahkan untuk penanganan di lokasi kejadian, sementara urusan administrasi dikesampingkan sementara waktu.
“Kami masih kurang sekitar 45 orang. Ini tantangan bagi kami agar tetap maksimal di tengah keterbatasan. Bahkan tim administrasi ikut piket lapangan,” tuturnya.
Meski pengajuan penambahan pegawai telah dilakukan, BPBD Bali hingga kini belum mendapatkan formasi tambahan.
Ancaman Banjir hingga Kekeringan
Teja mengingatkan bahwa potensi bencana di Bali tidak hanya terbatas pada banjir dan longsor di musim hujan.
Pada musim kemarau, wilayah perbukitan di Kabupaten Buleleng dan Karangasem rutin mengalami kekeringan yang menuntut distribusi air bersih melalui medan berat.
“Selama ini perhatian publik sering tertuju pada banjir dan longsor, padahal kekeringan juga termasuk bencana,” kata Teja.
Khusus wilayah perkotaan seperti Denpasar dan Badung, Teja menyoroti faktor infrastruktur sebagai penyebab utama banjir, bukan semata curah hujan.
Penyempitan lahan resapan dan sistem drainase yang tidak terintegrasi—banyak yang dangkal dan terputus—membuat genangan cepat muncul.
“Di beberapa titik Denpasar dan Badung, curah hujan di bawah 100 milimeter saja sudah bisa menimbulkan banjir,” ungkapnya.
Sebagai catatan, Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi di Bali mencapai 150 kejadian.
Posisi selanjutnya disusul Kabupaten Gianyar dengan 80 kejadian, Karangasem 67 kejadian, Jembrana 44 kejadian, Badung 32 kejadian, Tabanan 31 kejadian, Bangli 25 kejadian, Klungkung 21 kejadian, dan Buleleng 11 kejadian.
BPBD Bali mengimbau masyarakat untuk memperkuat gotong royong dan mitigasi bencana, termasuk menjaga kebersihan lingkungan guna menekan risiko kerusakan di masa mendatang (red).
