𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperkuat sistem komunikasi krisis melalui pengembangan Sistem Informasi Gerak Cepat Antisipasi dan Penanganan Isu Publik (BALI SIGAP). Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap persoalan yang berkembang di masyarakat dapat ditangani secara cepat, terkoordinasi, dan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Uji Coba Terbatas Tata Kelola Komunikasi Krisis Terintegrasi dan Strategis (TAKTIS) melalui BALI SIGAP, yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (2/11/2026).
Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto, mengatakan bahwa perkembangan informasi yang semakin cepat menuntut pemerintah memiliki mekanisme penanganan isu publik yang jelas.
Menurut beliau, sejumlah peristiwa seperti banjir hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pembelajaran penting mengenai perlunya koordinasi yang efektif antarperangkat daerah.
“Ketika krisis terjadi, waktu menjadi sangat berharga. Jangan sampai informasi dan pemberitaan berkembang di masyarakat tanpa arah karena pemerintah belum memiliki mekanisme koordinasi yang jelas. Kita harus tahu siapa melakukan apa, siapa yang memverifikasi fakta, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang menyampaikan informasi kepada publik,” jelasnya.
Suadnyana menegaskan, penanganan persoalan publik tidak dapat hanya mengandalkan respons masing-masing perangkat daerah. Diperlukan sistem yang mengatur pembagian kewenangan, verifikasi informasi, pengambilan keputusan, hingga penyampaian keterangan resmi kepada masyarakat.
Melalui TAKTIS dan BALI SIGAP, Pemprov Bali berupaya membangun mekanisme kerja berjenjang sesuai tingkat urgensi serta dampak suatu persoalan.
Dengan demikian, permasalahan yang masih dapat diselesaikan oleh perangkat daerah tidak harus langsung ditangani pimpinan daerah. Sebaliknya, persoalan yang berpotensi berkembang menjadi krisis dapat segera dikoordinasikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I.B. Surja Manuaba, menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat seiring perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Beliau menjelaskan, informasi kini dapat menyebar dalam hitungan detik dan membentuk persepsi publik sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi.
“Kecepatan penyebaran informasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan 10–20 tahun lalu. Sebuah persoalan bisa dengan cepat menjadi perhatian publik. Karena itu, komunikasi krisis tidak bisa lagi dilakukan secara parsial,” tegasnya.
Surja Manuaba berharap sistem tersebut mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah sekaligus memastikan informasi yang disampaikan pemerintah bersumber dari data yang akurat.
𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸
Dalam rancangan TAKTIS melalui BALI SIGAP, penanganan persoalan masyarakat dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
Pertama, Isu Publik, yakni persoalan dengan dampak terbatas yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah. Pengambilan keputusan menjadi kewenangan kepala perangkat daerah terkait.
Kedua, Isu Prioritas, yaitu persoalan yang mengganggu pelayanan publik, menimbulkan keresahan masyarakat, atau membutuhkan koordinasi beberapa perangkat daerah, tetapi belum mengancam keselamatan jiwa. Penanganannya memerlukan persetujuan kepala perangkat daerah utama setelah berkoordinasi dengan kepala biro.
Ketiga, Isu Terindikasi Krisis, yakni persoalan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, mengganggu ketertiban umum, menghentikan layanan dasar, atau menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat secara luas.
Untuk kategori terakhir, penanganan melibatkan Tim Komunikasi Krisis, sedangkan keputusan terkait penyampaian informasi kepada publik berada pada Gubernur Bali.
Melalui purwarupa BALI SIGAP, setiap persoalan akan diproses melalui tahapan pencatatan, analisis, klasifikasi, penugasan perangkat daerah, hingga verifikasi fakta di lapangan.
Hasil verifikasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan materi komunikasi yang harus memperoleh persetujuan pejabat berwenang sebelum disampaikan kepada masyarakat.
𝗗𝗶𝘂𝗷𝗶 𝗠𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗦𝗸𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan perangkat daerah mengikuti simulasi secara luring maupun daring. Peserta terdiri atas sekretaris perangkat daerah atau pejabat yang membidangi urusan kehumasan.
Simulasi dilaksanakan dalam tiga putaran sesuai klasifikasi isu, mulai dari persoalan publik biasa, isu prioritas, hingga persoalan yang terindikasi berkembang menjadi krisis.
Selain menguji mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan, kegiatan ini menjadi sarana menghimpun masukan untuk penyempurnaan prosedur operasional serta fitur BALI SIGAP.
Pemprov Bali berharap pengembangan sistem tersebut dapat meminimalkan keterlambatan respons, mencegah perbedaan informasi antarinstansi, serta meningkatkan akuntabilitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Dengan sistem yang masih dalam tahap pengembangan dan pengujian ini, penanganan isu publik diharapkan semakin terarah, berdasarkan fakta, dan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Editor: Anugrah Arifanto
