๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Pemerintah Provinsi Bali mendorong penguatan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor dalam penanganan kebakaran serta penyelamatan melalui konsep โSamasta Raksa Baliโ atau Bali Harus Diamankan oleh Semua Pihak.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan tindakan penyelamatan tidak mengenal batas administratif. Karena itu, kecepatan respons, kesiapan sumber daya, dan koordinasi antarpihak harus menjadi prioritas untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Bali bertajuk โSamasta Raksa Baliโ di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (30/9/2026).
โKetika suatu kejadian terjadi, yang dibutuhkan masyarakat bukan melihat siapa kewenangannya, tetapi seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi masyarakat,โ kata Giri Prasta.
Menurut beliau, Bali sebenarnya memiliki potensi sumber daya penanganan kebakaran dan penyelamatan yang cukup luas. Sumber daya tersebut tersebar di Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis dan objek vital hingga unsur masyarakat, desa adat, dan pecalang.
Seluruh kekuatan tersebut, kata beliau, perlu dihubungkan melalui satu jejaring agar personel maupun peralatan dapat segera dimobilisasi ketika terjadi keadaan darurat.
โSamasta berarti seluruh unsur atau keseluruhan dan kebersamaan sebagai satu kesatuan, sedangkan raksa berarti menjaga, melindungi, dan memelihara. Jadi, Samasta Raksa Bali adalah seluruh unsur bersatu untuk menjaga dan melindungi Bali,โ ujarnya.
Giri Prasta menegaskan, Samasta Raksa Bali bukan untuk membentuk kewenangan baru ataupun mengambil alih tugas institusi yang telah ada. Konsep tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga melalui kerja sama lintas daerah dan lintas sektor.
Dengan pola tersebut, suatu daerah yang menghadapi kebakaran atau keadaan darurat berskala besar dapat memperoleh dukungan personel serta peralatan dari daerah maupun institusi lain secara lebih cepat.
โYang kita bangun bukan hanya komitmen di atas kertas, tetapi sistem yang dapat bekerja ketika keadaan darurat benar-benar terjadi,โ kata beliau.
๐๐ถ๐บ๐ฎ ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ต ๐๐ผ๐ป๐ธ๐ฟ๐ฒ๐
Agar kolaborasi tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, Giri Prasta mendorong lima langkah tindak lanjut.
Pertama, melakukan pemetaan sumber daya, mulai dari personel, armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis hingga pemangku kepentingan yang dapat memberikan dukungan.
Kedua, menyusun mekanisme mobilisasi bantuan lintas wilayah dan lintas sektor. Ketiga, memperkuat kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.
Keempat, menyusun standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor agar koordinasi, komunikasi, mobilisasi personel, serta pengerahan peralatan dapat berlangsung cepat.
Kelima, meningkatkan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan melalui latihan bersama, simulasi, dan peningkatan kompetensi petugas.
โSemakin baik kita mempersiapkan diri sebelum kejadian, semakin cepat kita dapat bertindak ketika kejadian benar-benar terjadi,โ ujarnya.
Menurut Giri Prasta, sistem keselamatan menjadi semakin penting karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Pertumbuhan pariwisata, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur, menurut beliau, perlu diikuti sistem perlindungan yang memadai.
โBali harus maju, pariwisatanya berkualitas, ekonominya tumbuh dan berputar sehat, infrastrukturnya berkembang, tetapi pada saat yang sama masyarakat dan wisatawan juga harus merasa aman dan terlindungi,โ katanya.
๐ง๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐ ๐ฅ๐ฒ๐๐ฝ๐ผ๐ป๐ ๐๐๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฑ๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ญ๐ฑ ๐ ๐ฒ๐ป๐ถ๐
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, Bali memiliki sejumlah aset strategis yang membutuhkan perlindungan bersama, mulai dari bandara, pelabuhan, infrastruktur energi, pusat ekonomi dan pariwisata, kawasan suci hingga permukiman.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sendiri menegaskan pembangunan Bali diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah.
Menurut Rai Dharmadi, kebakaran berskala besar dapat membutuhkan dukungan lintas kabupaten/kota sehingga jejaring kolaborasi harus disiapkan sebelum keadaan darurat terjadi.
Samasta Raksa Bali juga diarahkan mendukung pemenuhan standar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dalam standar tersebut, daerah layanan pemadaman pada setiap WMK dirancang dengan jarak perjalanan maksimal 7,5 kilometer dan waktu tanggap kurang dari 15 menit.
Giri Prasta berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memandang penanganan kebakaran dan penyelamatan semata berdasarkan batas administratif.
โJangan berpikir, ini wilayah saya atau ini bukan wilayah saya. Kalau masyarakat Bali membutuhkan pertolongan, kita harus hadir sebagai satu kesatuan,โ ujar beliau.
Melalui Samasta Raksa Bali, Pemprov Bali berharap terbentuk sistem penanganan kebakaran dan penyelamatan yang semakin terintegrasi, cepat, responsif, serta mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia di Bali.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
