Dalam sejarah politik Indonesia, hubungan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak pernah bisa dibaca secara sederhana sebagai hubungan kawan atau lawan. Keduanya pernah bertemu dalam satu panggung besar bernama revolusi nasional, sama-sama memakai bahasa anti-imperialisme, sama-sama mengklaim diri dekat dengan rakyat kecil, dan sama-sama berusaha menjadi penafsir paling sah atas gagasan politik Sukarno. Namun pada saat yang sama, PNI dan PKI juga saling mencurigai, saling meniru, saling mendesak, dan akhirnya terjebak dalam konflik sosial-politik yang ikut membuka jalan menuju tragedi 1965.
Di sinilah kalimat “musuh terbesar adalah guru terbaik” menemukan konteks historisnya. PNI memang tidak menjadi PKI. Tetapi dalam banyak hal, PNI belajar dari PKI: tentang pentingnya organisasi massa, disiplin kader, kerja akar rumput, propaganda politik, dan kemampuan mengubah penderitaan sosial menjadi energi politik. J. Eliseo Rocamora, dalam kajiannya tentang PNI periode 1963–1965, mencatat dengan tajam bahwa dalam situasi Demokrasi Terpimpin, “the PNI had much to learn from the PKI”. Bahkan Ali Sastroamidjojo pada 1960 mengingatkan bahwa “The PNI should not have a Communist-phobia.” Sikap yang dianjurkan bukan tunduk pada PKI, tetapi berkompetisi merebut dukungan massa.
Akar drama itu sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum Republik berdiri. PKI lahir dari tradisi kiri awal abad ke-20, melalui perkembangan gerakan sosialis yang kemudian menjadi partai komunis. Setelah pemberontakan komunis 1926–1927 dihancurkan pemerintah kolonial Belanda, ruang politik anti-kolonial tidak hilang; ia berubah bentuk. Pada 1927, Sukarno mendirikan PNI sebagai kendaraan nasionalisme radikal yang menolak kerja sama dengan kolonialisme. Bila PKI membawa bahasa kelas dan perlawanan buruh-tani, PNI membawa bahasa kebangsaan, persatuan nasional, dan kemudian Marhaenisme.
Setelah kemerdekaan, medan persaingan berubah. PNI dan PKI sama-sama bergerak dalam Republik yang masih muda, rapuh, dan dipenuhi tarik-menarik antara demokrasi parlementer, militer, partai Islam, nasionalis, dan komunis. Peristiwa Madiun 1948 memperdalam trauma politik terhadap PKI. Britannica mendefinisikan Peristiwa Madiun sebagai pemberontakan komunis terhadap pemerintahan Hatta-Sukarno pada September 1948, sementara PKI sendiri kemudian tetap berusaha memulihkan posisi politiknya setelah periode represi dan delegitimasi.
Pemilu 1955 menjadi panggung besar yang menunjukkan kekuatan nyata kedua partai. PNI keluar sebagai pemenang Pemilu DPR dengan 8.434.653 suara atau 22,32 persen dan 57 kursi. PKI berada di posisi keempat dengan 6.179.914 suara atau 16,36 persen dan 39 kursi. Angka itu menunjukkan dua hal sekaligus: PNI masih menjadi kekuatan nasionalis terbesar, tetapi PKI sudah tumbuh menjadi kekuatan massa yang tidak bisa diremehkan.
PNI memenangkan simbol. PKI memenangkan ritme kerja massa. PNI punya warisan Sukarno, Marhaenisme, dan jaringan elite nasionalis. PKI punya disiplin organisasi, serikat buruh, organisasi tani, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan jaringan kebudayaan. Dalam politik elektoral, PNI masih lebih unggul. Tetapi dalam politik mobilisasi sosial, PKI sering bergerak lebih lincah, lebih sistematis, dan lebih agresif.
Pelajaran pertama yang dipetik PNI dari PKI adalah bahwa partai modern tidak cukup dibangun di atas tokoh besar. Ia harus memiliki tubuh sosial. Ia harus hadir dalam rapat desa, organisasi buruh, kelompok tani, sekolah kader, surat kabar, selebaran, dan panggung kebudayaan. Dalam catatan Rocamora, setelah 1963, PNI mulai memperkuat organisasi massanya: federasi buruh KBM, organisasi tani Petani, serta front-front baru untuk intelektual, pelajar, dan kelompok sosial lain. Langkah ini jelas memparalelkan model organisasi yang sudah lebih dulu dikerjakan PKI.
Pelajaran kedua adalah pentingnya isu material. PNI berbicara tentang bangsa, revolusi, dan Marhaen. PKI berbicara tentang tanah, upah, pangan, dan ketimpangan. Di desa-desa, bahasa yang paling cepat dipahami bukan selalu ideologi besar, melainkan soal siapa menguasai tanah, siapa bekerja, siapa menikmati panen, dan siapa hidup dalam kemiskinan. Karena itu, isu land reform menjadi titik panas utama dalam kompetisi PNI-PKI.
Rocamora menyebut land reform pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai campuran antara “radical rhetoric and conservative reality”. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 lahir dari kompromi antara kekuatan yang mendorong prinsip “land to the tiller” dengan kelompok yang mempertahankan hak milik tanah. Di atas kertas, land reform tampak revolusioner. Di lapangan, pelaksanaannya sering tersumbat oleh elite lokal, tuan tanah, aparat desa, dan komite land reform yang dikuasai mereka yang justru berkepentingan mempertahankan struktur lama.
Di sinilah tubuh PNI tampak terbelah. Di pusat, sebagian elite muda PNI mulai mengadopsi bahasa kiri, mendesak demokratisasi desa, dan mengkritik lambannya land reform. Tetapi di daerah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, banyak struktur PNI beririsan dengan kelompok pemilik tanah dan elite lokal. Rocamora mencatat bahwa di wilayah-wilayah tersebut, komite lokal PNI bahkan memakai pengaruhnya untuk membantu tuan tanah mengakali aturan.
PKI membaca kelambanan ini sebagai peluang. Melalui Barisan Tani Indonesia atau BTI, PKI mendorong aksi-aksi sepihak. Petani tak bertanah mulai mengambil langkah sendiri: menduduki tanah sengketa, menolak pembagian lama, dan menekan aparat desa. Menurut Rocamora, aksi sepihak merupakan akibat logis dari jurang antara retorika radikal dan realitas konservatif land reform.
Dari titik ini, persaingan PNI-PKI tidak lagi hanya berlangsung di parlemen atau pidato politik. Ia masuk ke sawah, desa, kantor kelurahan, organisasi tani, dan hubungan sosial paling dasar. PKI menantang struktur lama. PNI, yang di pusat ingin tampak revolusioner, di daerah kerap terseret mempertahankan tatanan lama. Inilah kontradiksi besar PNI: ingin menjadi partai massa radikal, tetapi masih membawa beban elite lokal, birokrasi, dan patronase.
Demokrasi Terpimpin membuat hubungan itu semakin rumit. Sukarno mendorong konsep Nasakom—nasionalis, agama, komunis—sebagai formula persatuan politik. Secara teoritis, Nasakom memberi ruang bagi PNI dan PKI dalam satu front revolusioner. Tetapi secara praktis, Nasakom justru membuat keduanya saling berebut posisi paling dekat dengan Sukarno. Britannica mencatat bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan Sukarno sangat bergantung pada keseimbangan antara Angkatan Darat dan PKI; Sukarno juga berkali-kali melindungi PKI dari upaya pembatasan oleh militer.
PNI berada dalam posisi sulit. Bila terlalu keras terhadap PKI, PNI bisa tampak berseberangan dengan Sukarno. Bila terlalu dekat dengan PKI, PNI berisiko kehilangan basis konservatif dan berhadapan dengan Angkatan Darat. Maka PNI mengambil posisi yang ambigu: meniru metode PKI, tetapi menolak dilebur secara ideologis; mendekati Sukarno, tetapi tidak ingin kehilangan identitas Marhaenis; mendukung revolusi, tetapi masih bergantung pada jaringan elite lokal.
Dalam dokumen internal PNI yang dikutip Rocamora, terlihat bagaimana PNI memandang PKI sebagai ancaman sekaligus contoh. Sebuah laporan khusus PNI menyebut komunisme mengancam Marhaenisme karena militansi dan kemampuan PKI menampilkan diri sebagai pejuang paling waspada bagi tujuan revolusi nasional. Artinya, PNI memahami bahwa bahaya PKI bukan hanya ideologi, melainkan efektivitas politiknya. PKI menjadi ancaman karena mampu bekerja, bukan sekadar berbicara.
Puncak drama itu terjadi pada 1965. Gerakan 30 September menjadi titik balik yang mengakhiri bukan hanya PKI, tetapi juga seluruh konfigurasi politik lama. Interpretasi atas G30S masih diperdebatkan. Sciences Po mencatat bahwa versi resmi Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang, sementara kajian John Roosa menunjukkan bahwa sebagian kecil pemimpin puncak PKI memainkan peran dalam plot, tetapi pengetahuan sebelumnya terbatas pada lingkaran sangat kecil di dalam partai.
Setelah G30S, Angkatan Darat bergerak cepat menguasai tafsir. Media kiri ditutup, narasi anti-PKI disebarkan, dan pembunuhan massal mulai berlangsung. National Security Archive mencatat bahwa dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat yang dideklasifikasi menunjukkan pemerintah AS memiliki pengetahuan rinci bahwa Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye pembunuhan massal terhadap PKI sejak 1965. Dokumen itu juga menyebut hingga 500.000 orang yang dituduh pendukung PKI dibunuh antara Oktober 1965 dan Maret 1966, sementara hingga satu juta orang dipenjara.
Tragedi ini tidak hanya menghancurkan PKI. Ia juga mengubah nasib PNI. Setelah PKI dihancurkan, ruang politik sipil ikut menyempit. PNI memang selamat secara formal, tetapi kehilangan medan politik lamanya. Orde Baru tidak membutuhkan partai massa yang hidup; ia membutuhkan partai yang dikendalikan. Dalam kerangka ini, PNI tidak benar-benar menang atas PKI. PNI kehilangan pesaing terbesarnya, tetapi juga kehilangan sistem politik yang memungkinkan partai sipil berkompetisi secara terbuka.
Bali menjadi salah satu contoh paling keras dari drama PNI-PKI. Di Bali, konflik bukan hanya soal komunisme versus nasionalisme. Ia juga menyangkut tanah, kasta, otoritas agama, patronase desa, dan persaingan elite lokal. Sciences Po, merujuk Geoffrey Robinson, mencatat bahwa sekitar 80.000 orang tewas di Bali. Robinson menekankan bahwa ketegangan di Bali berkaitan dengan dorongan PKI mengubah relasi sosial yang kaku terkait sistem kasta dan menantang otoritas pemimpin agama Hindu; BTI juga aktif dalam implementasi land reform, yang memicu keresahan pihak-pihak yang kehilangan tanah. Dalam kekerasan pasca-1965, militer memainkan peran sentral dengan mendorong milisi yang terkait dengan PNI untuk membalas PKI.
Keterangan itu penting karena memperlihatkan bahwa tragedi 1965 tidak bisa direduksi menjadi konflik ideologis abstrak. Di banyak tempat, termasuk Bali, kekerasan lahir dari tumpukan dendam sosial, konflik agraria, kecemasan elite lokal, propaganda, dan mobilisasi militer. PKI dibasmi sebagai organisasi politik, tetapi banyak korban bukan elite partai. Banyak di antara mereka adalah anggota organisasi tani, buruh, pemuda, perempuan, seniman, atau warga biasa yang dianggap terhubung dengan jaringan kiri.
Pada 2023, negara akhirnya mengakui bahwa peristiwa 1965–1966 termasuk dalam daftar pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam pernyataan resmi 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia “acknowledge that gross violations of human rights did occur” dan menyebut “1965–1966 incident” sebagai salah satu dari 12 peristiwa. Pemerintah menyatakan komitmen memulihkan hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.
Namun pengakuan negara tidak otomatis menyelesaikan persoalan sejarah. Drama PNI-PKI tetap menjadi ruang perdebatan karena ia menyangkut banyak lapisan: sejarah partai, sejarah negara, sejarah kekerasan, sejarah korban, dan sejarah bagaimana sebuah bangsa mengingat masa lalunya sendiri. Yang jelas, membaca PNI dan PKI hanya sebagai hitam-putih membuat kita kehilangan pelajaran terpenting dari periode itu.
Pelajaran itu sederhana tetapi keras: dalam politik massa, musuh sering kali mengajarkan hal yang tidak bisa diajarkan oleh kawan. PNI belajar dari PKI bahwa rakyat tidak cukup disebut dalam pidato; rakyat harus diorganisasi. PNI belajar bahwa simbol nasionalisme harus disambungkan dengan isu konkret. PNI belajar bahwa partai yang tidak punya akar sosial akan mudah dikalahkan oleh partai yang bekerja dari bawah.
Tetapi PNI juga memperlihatkan batas dari proses belajar itu. Sebuah partai tidak bisa hanya meniru metode lawan tanpa menyelesaikan kontradiksi internalnya sendiri. PNI ingin menjadi partai pelopor, tetapi masih terikat elite lokal. PNI ingin radikal di pusat, tetapi konservatif di daerah. PNI ingin menjadi pewaris Sukarno, tetapi tidak selalu mampu mengikuti tuntutan politik massa yang dikagumi Sukarno dari PKI.
Maka drama PNI dan PKI bukan hanya cerita tentang dua partai yang saling bermusuhan. Ia adalah cerita tentang bagaimana ideologi, massa, tanah, negara, dan kekerasan bertemu dalam satu periode paling genting dalam sejarah Indonesia modern. PKI menjadi guru bagi PNI dalam soal organisasi dan mobilisasi. Tetapi ketika sejarah berbelok ke arah kekerasan, baik guru maupun murid sama-sama ditelan oleh konfigurasi kekuasaan baru: militerisme Orde Baru.
Di ujungnya, sejarah memberi ironi. PNI belajar dari PKI untuk menjadi partai massa yang lebih hidup. Namun setelah PKI dihancurkan, justru politik massa itu sendiri dimatikan. Yang tersisa bukan kemenangan ideologis PNI, melainkan lahirnya rezim baru yang mencurigai semua bentuk mobilisasi rakyat di luar kendali negara.
𝗦𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗿𝘂𝗷𝘂𝗸𝗮𝗻
1. J. Eliseo Rocamora, The Partai Nasional Indonesia 1963–1965, Cornell University/Ecommons.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, data hasil Pemilu 1955 untuk DPR dan Konstituante.
3. Encyclopaedia Britannica, History of Indonesia: Independent Indonesia to 1965 dan Madiun Affair.
4. Sciences Po Mass Violence & Resistance, The Indonesian Killings of 1965–1966.
5. National Security Archive, George Washington University, U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965.
6. Sekretariat Kabinet RI, pernyataan Presiden tentang PPHAM, 11 Januari 2023.







