๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ, ๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Bali adalah etalase kebanggaan Indonesia di mata dunia. Ketika indikator makro pembangunanโpertumbuhan ekonomi yang menembus 5,82 persen, kemiskinan di angka 3,42 persen, dan pengangguran yang berhasil ditekan hingga 1,45 persenโmenunjukkan tren yang sangat positif, kita patut memberikan apresiasi. Namun, di balik gemerlap angka tersebut, Bali dihadapkan pada tantangan pelik terkait daya dukung lingkungan dan tata kelola pariwisata yang kian mendesak untuk diselesaikan.
Dalam konteks inilah, langkah proaktif Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan seluruh elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus dan kepala daerah se-Bali pada Kamis (19/2/2026) lalu, patut kita dukung penuh. Rapat koordinasi tersebut bukan sekadar respons reaktif atas arahan Presiden Republik Indonesia, melainkan sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat waktu ( timely ) dan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan muruah pariwisata Bali.
Kita berdiri di barisan yang sama dengan komitmen Gubernur Koster. Ketegasan beliau menyoroti persoalan klasik seperti tumpukan sampah kiriman di Pantai Kuta pada siklus musim angin barat, hingga karut-marut sampah di daratan, sungai, dan danau, adalah bentuk diagnosis masalah yang akurat.
Pencanangan Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang akan bergulir serentak pada 1 Maret 2026 adalah inisiatif strategis yang harus dikawal bersama. Inisiatif ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tidak menutup mata terhadap masalah, melainkan berani mengambil posisi di garda terdepan untuk mencari jalan keluar.
Dukungan publik dan seluruh elemen negara wajib diberikan karena tugas maha berat ini tidak mungkin dipikul oleh Gubernur sendirian. Ada beberapa alasan mengapa langkah strategis ini harus menjadi gerakan kolektif:
โข Meruntuhkan Egosektoral: Penegasan Gubernur agar seluruh pemerintah kabupaten/kota bergerak bersama adalah kunci. Sampah dan kemacetan tidak mengenal batas administratif wilayah. Oleh karena itu, para bupati dan wali kota harus membuang jauh-jauh ego kewilayahan dan tunduk pada satu visi besar: Bali Era Baru.
โข Keberanian Menata Ruang: Kita mendukung penuh arahan Gubernur untuk menertibkan spanduk ilegal, merapikan kabel telekomunikasi yang merusak estetika, serta mengendalikan alih fungsi lahan produktif. Kebijakan ini mungkin tidak populis bagi segelintir pihak, tetapi mutlak diperlukan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas ( quality tourism ).
โข Sinergi Tanpa Henti: Keterlibatan TNI, Polri, desa adat, dan komunitas lingkungan menunjukkan pendekatan komprehensif. Peran instrumen keamanan dan kekuatan kultural (desa adat) adalah fondasi tak tertandingi yang dimiliki Bali dalam menegakkan aturan lingkungan hidup.
“Mendukung upaya Gubernur Bali sejatinya adalah mendukung upaya menjaga martabat bangsa. Kita tidak boleh membiarkan citra Bali tergerus oleh kelalaian dalam mengelola tata ruang dan lingkungan.”
Langkah tegas, terukur, dan terpadu yang dipimpin oleh Gubernur Koster memberikan harapan baru bahwa pembangunan Bali tidak akan mengorbankan kelestarian alam dan budaya. Kita mendorong agar seluruh komitmen dalam rapat koordinasi ini segera dieksekusi tanpa keraguan.
Bali harus tetap menjadi destinasi unggulan dunia yang bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global. Dan untuk mewujudkan hal itu, kita butuh kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi masa depan yang berkelanjutanโsebuah langkah yang kini tengah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Bali (aa).
