๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Gubernur Bali Wayan Koster menilai upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem pemerintahan dan pengawasan institusi. Menurut dia, integritas harus dibangun sejak dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026).
Bimtek bertema โMewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsiโ tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo.
Koster mengatakan, keluarga memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku seseorang. Suami dan istri, menurut dia, perlu saling mengingatkan agar tekanan maupun tuntutan kehidupan tidak mendorong anggota keluarga mengambil jalan yang melanggar hukum.
โSering kali hal-hal yang kurang baik, kurang sehat, muncul karena tekanan-tekanan dalam kehidupan,โ kata Koster.
Ia mencontohkan tekanan dapat muncul ketika kebutuhan atau keinginan dalam rumah tangga tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam situasi seperti itu, komunikasi dan pengendalian diri menjadi penting agar seseorang tidak memilih cara yang tidak benar untuk memenuhi tuntutan tersebut.
โMungkin istri yang berlebihan, inginnya ini itu, suami tidak mampu, akhirnya mengambil cara yang tidak bagus, atau sebaliknya. Itu sering sekali terjadi,โ ujarnya.
Karena itu, Koster menilai pendekatan KPK melalui program Keluarga Berintegritas menjadi relevan karena pencegahan korupsi dilakukan dari sumber pembentukan karakter seseorang.
KPK sendiri menempatkan keluarga sebagai salah satu ruang penting pendidikan integritas dan keteladanan antikorupsi. Dalam materi pendidikan Keluarga Berintegritas, lembaga antirasuah menekankan antara lain nilai tanggung jawab, keadilan, serta keberanian menerima konsekuensi atas tindakan.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan sejumlah langkah reformasi birokrasi yang telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Menurut Koster, Pemprov Bali sejak awal mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satunya dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi. Struktur jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Bali sebelumnya berjumlah 49, kemudian dipangkas menjadi 41 dan selanjutnya 38 pada 2021.
Pengisian jabatan, kata Koster, juga diarahkan menggunakan merit system dengan mempertimbangkan persyaratan administratif, prestasi, kinerja, dan rekam jejak pejabat. Kebijakan merit system serta digitalisasi pemerintahan sebelumnya juga tercatat sebagai bagian dari reformasi birokrasi Pemprov Bali.
Koster juga menegaskan bahwa selama kepemimpinannya ia tidak pernah meminta uang dari aparatur untuk memperoleh promosi jabatan.
โSepanjang saya menjadi gubernur, tidak pernah minta-minta uang untuk mengisi jabatan. Boleh dicek yang jadi eselon II, eselon III, eselon IV, tidak pernah kami promosi minta uang,โ katanya.
Menurut dia, praktik transaksi dalam pengisian jabatan berisiko menciptakan persoalan baru karena pejabat yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi dapat terdorong mencari cara mengembalikan biaya tersebut.
Selain penataan jabatan, Pemprov Bali juga memperketat perjalanan dinas dan memperluas digitalisasi pelayanan publik. Pada Agustus 2026, Koster juga menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2026 yang antara lain melarang aparatur meminta imbalan atas pelayanan, menyalahgunakan kewenangan, serta menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Namun, Koster mengingatkan bahwa sistem yang baik tetap bergantung pada integritas individu yang menjalankannya.
โSeandainya sistem sudah baik, kalau orangnya tidak berintegritas, segala hal bisa terjadi. Di situlah peran keluarga, suami-istri saling mengingatkan,โ ujarnya.
Ia berharap Bimtek Keluarga Berintegritas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi penguatan nilai antikorupsi yang diterapkan dalam keluarga sekaligus lingkungan pemerintahan.
Koster juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi dapat terus diperkuat.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
