๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pendataan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kabupaten dan kota.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, melindungi sistem subak, serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif akibat tekanan pembangunan.
Komitmen itu disampaikan Koster saat menerima Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (20/7/2026).
โLahan produktif kita jaga. Kita dukung penuh dengan penguatan infrastruktur,โ kata Koster dalam pertemuan tersebut.
Menurut Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan kebijakan yang membatasi pemanfaatan lahan pertanian produktif untuk kepentingan investasi. Pemerintah juga menyiapkan insentif agar pemilik lahan tetap mempertahankan fungsi pertaniannya.
โKita punya perda untuk melindungi lahan produktif. Tidak akan keluar izin investasi di lahan produktif. Pembangunan fasilitas pariwisata atau lainnya boleh dilakukan, tetapi bukan di lahan produktif,โ ujarnya.
Koster mengatakan, perlindungan LP2B sejalan dengan arah pembangunan Bali yang berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pertanian sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta kebudayaan Bali.
Ia meminta program tersebut diselaraskan dengan rencana pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai proyek percontohan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
โIni kontekstual dan cocok untuk masa depan Bali. Tindak lanjuti juga keinginan Menteri Bappenas agar Bali menjadi pilot project pembangunan SDGs,โ kata Koster.
Menanggapi hal tersebut, Suyus menyatakan Kementerian ATR/BPN siap membantu mempercepat penyelesaian dokumen tata ruang yang masih berproses di sejumlah wilayah Bali.
โRencana tata ruang wilayah yang belum selesai akan kita bantu percepat. Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur,โ ujar Suyus.
LP2B merupakan kawasan pertanian yang dilindungi secara hukum agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian. Pemilik lahan yang masuk dalam kawasan tersebut dapat memperoleh insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, bantuan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pertanian.
Di Bali, perlindungan lahan pertanian dinilai strategis karena berkaitan dengan kelangsungan sistem irigasi tradisional subak. Pengendalian pemanfaatan ruang juga mengacu pada RTRW Provinsi Bali Tahun 2023โ2043 dan regulasi daerah mengenai perlindungan lahan produktif.
Melalui pendataan LP2B, penguatan tata ruang, pemberian insentif, dan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah berharap sektor pariwisata tetap berkembang tanpa mengorbankan lahan pertanian, ketahanan pangan, dan keberlanjutan subak. (AA)
