𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Komisi I DPRD Kabupaten Badung menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja, keterbatasan sarana operasional pemerintah, hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Badung bersama sejumlah perangkat daerah di Ruang Gosana Lantai 2, Gedung DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan program APBD 2026 serta koordinasi program tahun 2027 tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara.
Turut hadir anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Rai Wirata, dan Tommy Martana. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Kepala Dinas PMPTSP Made Surya Darma, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗯𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗴𝗮𝘄𝗮𝗶
Dalam rapat tersebut, Lanang Umbara mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung masih menghadapi kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung, itu salah satunya,” ujar Lanang Umbara.
Menurut beliau, kebutuhan tenaga kerja tersebut mencakup tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satpol PP serta pemadam kebakaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Badung telah meminta instansi kepegawaian daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh solusi terkait kebijakan pengangkatan pegawai.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami dari DPRD Kabupaten Badung, kita akan berangkat bersama-sama,” ungkapnya.
Beliau berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Badung memenuhi kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
𝗞𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗮𝘁𝗽𝗼𝗹 𝗣𝗣 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶
Selain persoalan kepegawaian, Komisi I juga menyoroti pengadaan kendaraan operasional Satpol PP Badung yang belum terealisasi sejak diajukan pada 2023.
Lanang Umbara menyebut kondisi sejumlah kendaraan operasional yang mengalami kerusakan sudah cukup memprihatinkan.
Beliau menduga keterlambatan pengadaan tersebut berkaitan dengan prioritas pengalokasian anggaran untuk kebutuhan lainnya.
“Itu akan kita telusuri, kenapa itu bisa terhambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kita itu cukup memprihatinkan,” tegasnya.
𝗧𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗷𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗺𝗯𝘂𝘀 𝗥𝗽𝟴𝟬𝟬 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah tunggakan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang, menurut Lanang Umbara, telah mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Beliau menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan wisatawan melalui pelaku usaha merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung.
“Yang namanya pajak hotel dan restoran itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya perhatian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Badung.
Editor: Anugrah Arifanto
