๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2026, Bali mendapat target bantuan sebanyak 4.184 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi 31 unit pada 2025.
Hingga akhir September 2026, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi mencapai 1.410 unit. Sementara itu, sebanyak 387 unit rumah dilaporkan telah rampung 100 persen.
Capaian tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali yang diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual, Rabu (30/9/2026) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Lilik Lastantyo Adiarso mengatakan, percepatan diperlukan agar target bantuan perumahan dapat dikejar dalam tiga bulan terakhir 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk langkah gubernur mengirimkan surat imbauan kepada seluruh bupati dan wali kota di Bali untuk mendukung percepatan program tersebut.
โTerima kasih atas dukungan Pemprov Bali,โ ujar Lilik dalam rapat.
Dengan 1.410 SK penerima yang telah terealisasi, pemerintah masih menghadapi pekerjaan untuk mempercepat penetapan penerima sekaligus penyelesaian fisik rumah hingga akhir tahun.
๐ฅ๐๐๐๐ป ๐๐ป๐๐๐ธ ๐ ๐๐ฅ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐ป๐ถ๐บ๐ฎ๐ป
Selain program bantuan perbaikan rumah, Kementerian PKP juga menyiapkan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Denpasar.
Rusun tersebut dirancang sebanyak satu tower dengan 60 unit tipe 36. Hunian ini juga diprioritaskan bagi pekerja seni yang masuk kategori MBR.
Kementerian PKP sebelumnya menyebut rusun tersebut direncanakan dibangun di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali seluas sekitar 3.328 meter persegi di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan. Bangunan dirancang maksimal empat lantai dengan 60 unit hunian, terdiri atas 58 unit reguler dan dua unit ramah penyandang disabilitas.
Penyediaan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu alternatif di Denpasar karena keterbatasan lahan serta kebutuhan terhadap rumah layak dan terjangkau di kawasan perkotaan.
๐ฅ๐๐บ๐ฎ๐ต ๐ฆ๐๐ฏ๐๐ถ๐ฑ๐ถ ๐๐ถ๐๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐ญ.๐ญ๐ญ๐ฐ ๐จ๐ป๐ถ๐
Program perumahan di Bali juga dijalankan melalui skema non-APBN, salah satunya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembiayaan rumah subsidi.
Pada 2026, target FLPP di Bali mencapai 1.114 unit.
Selain FLPP, pemerintah menjalankan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat koordinasi, realisasi KPP di Bali mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi capaian penyaluran pembiayaan perumahan di Bali. Ia menyebut Bali termasuk daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi, termasuk kontribusi Bank BPD Bali.
KPP merupakan skema pembiayaan bersubsidi yang menyasar pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan. Dari sisi penyediaan, pembiayaan dapat diberikan kepada pengembang, kontraktor hingga pedagang bahan bangunan. Sementara dari sisi permintaan, fasilitas pembiayaan dapat digunakan pelaku UMKM untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usahanya.
๐๐ผ๐๐๐ฒ๐ฟ ๐ ๐ถ๐ป๐๐ฎ ๐ฃ๐ฟ๐ผ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ถ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฐ๐ฒ๐ฝ๐ฎ๐
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dialokasikan untuk Bali.
Menurut Koster, program tersebut memberikan manfaat terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi belum mampu memenuhi kebutuhan hunian secara mandiri.
โProgram ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,โ kata Koster.
Ia meminta pelaksanaan program bedah rumah terus dipercepat agar semakin banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Menurut Koster, persoalan rumah layak huni membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sehingga program dapat tepat sasaran dan diselesaikan sesuai target.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
Editor: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
