𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan konsep Ekonomi Kerthi Bali merupakan fondasi utama agar Pulau Dewata mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Menurut Gubernur Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu, kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali,” ujar Gubernur Koster dalam keterangannya.
Ia melanjutkan, di sektor hilir harus dipastikan bahwa IKM maupun koperasi mampu menyerap sumber daya lokal. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk membeli produk lokal.
“Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗿𝗼 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗸𝗿𝗼
Gubernur jebolan ITB ini menekankan pentingnya strategi ekonomi yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro.
Ia meminta agar UMKM, IKM, dan koperasi terus diperkuat sebagai mesin penggerak utama ekonomi daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuh Gubernur Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memaparkan kinerja positif perekonomian Bali dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen.
Tercatat, inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Namun, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski penguatan sinergi TPID tetap dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur Koster menyoroti sektor pangan sebagai faktor utama pembentuk inflasi. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan harus diperkuat lewat peningkatan produksi, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendorong penggunaan produk lokal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
“Ini terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang,” kata Gubernur asal Desa Sembiran tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen.
Kendati demikian, Erwin mengingatkan adanya peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
“Sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif perlu terus diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri,” tutur Erwin.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa komoditas seperti beras, cabai, dan bawang masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi.
“Diperlukan penguatan produksi lokal dan optimalisasi cadangan pangan pemerintah guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup,” pungkas Astawa (red/aa).
