𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran pengurus Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Jayasabha, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap investasi pariwisata, dengan catatan investasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya Bali.
Gubernur Koster menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada integritas Bali. Ia melontarkan pertanyaan reflektif kepada para pemangku kepentingan mengenai arah pembangunan Pulau Dewata.
“Membangun Bali atau membangun di Bali? Pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan budaya,” ujar Gubernur Koster di Denpasar, Selasa.
Mantan anggota DPR RI ini menyambut baik gagasan NCPI untuk menggelar forum ekonomi dan investasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam merumuskan arah ekonomi Bali masa depan yang lebih kokoh dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
“Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegasnya.
𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗞𝗘𝗞 𝗦𝗮𝗻𝘂𝗿
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW NCPI Provinsi Bali periode 2025–2030, Agus Maha Usadha memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang.
Agus menjelaskan, forum ini mengusung konsep bundling untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bank Indonesia, akademisi, hingga praktisi bisnis.
“Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari para stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku bisnis, dan perbankan,” kata Agus.
Selain membahas iklim investasi, NCPI juga berkomitmen mendorong transformasi pariwisata digital yang berbasis budaya melalui konsep Kerthi Bali Shanti.
Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik pariwisata ilegal dan menertibkan wisatawan yang melanggar aturan norma di Bali.
𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗔𝗹𝗶𝗵 𝗙𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗟𝗮𝗵𝗮𝗻
Selain membahas investasi, Gubernur Koster juga menyinggung isu krusial mengenai alih fungsi lahan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah memproses Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian alih fungsi lahan.
Gubernur Koster memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan melakukan penindakan tegas setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” pungkas Gubernur Koster (red/aa).
