BALIPUSTAKANEWS, DENPASAR – Bank Indonesia melaksanakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 secara hybrid pada Rabu, 30 Desember 2022. Forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.
Forum PTBI 2022 dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS, Gubernur dan Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, media nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5 – 5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7 – 5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, preemptive, dan forward looking.
Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.
Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability).
Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut berpesan bahwa kondisi global kedepannya masih tidak pasti dan sulit untuk diprediksi. Maka dari itu, pada 2023 kita harus berhati-hati dan waspada tanpa mengurangi optimisme.
Dalam melakukan perumusan kebijakan, sinergi fiskal dan moneter perlu terus diperkuat agar kebijakan ekonomi nasional yang dihasilkan memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Award tahun 2022 kepada 58 mitra strategis yang berasal dari kalangan perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi atas dukungannya dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sepanjang tahun 2022.
Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Pada kesempatan tersebut, Bali berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus dari Bank Indonesia dalam ajang BI Award 2022. Tiga penghargaan yang berhasil diraih adalah kepada Pemerintah Provinsi Bali pada kategori pemerintah provinsi dengan implementasi QRIS terbaik di wilayah Bali Nusra, penghargaan kepada Bank BPD Bali pada kategori peserta inovasi digital sistem pembayaran (BI-FAST) terbaik di KBMI 1 & 2, dan penghargaan kepada Montana Del Café pada kategori Merchant QRIS Usaha Mikro dan Kecil Terbaik di Wilayah Indonesia Tengah.
Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Prof Dr Ir Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Direktur Utama BPD Bali, Nyoman Sudharma dan Owner dari Montana Del Cafe, Drs. I Nyoman S. Suryawa, didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.
Pencapaian pada ajang BI Award 2022 tersebut tidak lepas dari akselerasi digitalisasi khususnya pada sistem pembayaran yang diadopsi dengan sangat cepat di Bali, khususnya pada penggunaan QRIS yang masif. Dari sisi supply, jumlah merchant yang menyediakan opsi pembayaran QRIS di Bali pada akhir Oktober 2022 tercatat sebanyak 544.809 merchant atau tumbuh 53%. Kemudian dari sisi demand, jumlah pengguna atau user QRIS di Bali telah tercatat sebanyak 609.343 user atau tumbuh 197% (ytd). Hal tersebut menjadikan Provinsi Bali secara nasional menduduki peringkat 9 (jumlah pengguna QRIS terbanyak) dan peringkat 2 (pencapaian target pengguna baru QRIS tahun 2022 tertinggi yaitu sebesar 159%).
Pada saat yang bersamaan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga melaksanakan PTBI Provinsi Bali 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Bupati Jembrana, Pj Bupati Buleleng, Kepala Regional 8 OJK Bali dan Nusra, dan Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, serta stakeholders Bank Indonesia Provinsi Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi Bali 2022 di mana perekonomian triwulan III mencapai 8,09%.
Hal ini salah satunya ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha, seperti Akomodasi Makanan dan Minuman (akmamin) yang meningkat seiring kenaikan wisatawan ke Bali di tengah momentum libur musim panas. Namun, terdapat scarring effect pariwisata yang perlu diwaspadai, yaitu (1) penurunan kualitas SDM, (2) gangguan supply chain, (3) penurunan kualitas fisik, serta (4) sulitnya akses kredit. Hal lain yang juga perlu diwaspadai adalah tingkat inflasi Bali yang pada bulan Oktober 2022 mencapai 6,99%.
Ia juga menyampaikan bahwa kedepannya Bali perlu melakukan penguatan dan pengembangan wisata potensial (MICE, wisata bahari, wellness tourism, dst), digitalisasi & on boarding UMKM, penguatan ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi, dan inovasi pembiayaan dan kemudahan investasi. Untuk jangka panjang, Bali juga perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan penguatan quality tourism.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan arah pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali melalui ekonomi Kerthi Bali. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Bali 2023 adalah pada bidang (1) sandang, pangan, dan papan, (2) kesehatan dan pendidikan, (3) jaminan sosial dan ketenagakerjaan, (4) adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta (5) pariwisata. Strategi jangka pendek pemulihan perekonomian Bali adalah dengan melakukan reaktivasi destinasi wisata Bali dan ekonomi non-pariwisata.
Sementara, strategi jangka menengah adalah melalui transformasi sektor pariwisata & diversifikasi ekonomi melalui 6 (enam) strategi utama, yaitu (1) Bali Sehat dan Pintar, (2) Bali Produktif, (3) Bali Smart Island, (4) Bali Hijau, (5) Bali Terintegrasi, dan (6) Bali Kondusif dan Berintegritas.
Pada kesempatan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memberikan 9 (sembilan) apresiasi Bali Kertha Bhuwana kepada mitra strategis Bank Indonesia yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Bank Indonesia di di Provinsi Bali. (TA/HpB)
Discussion about this post