𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai membuka ruang bagi berbagai spekulasi politik. Sejumlah nama bermunculan, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga kemungkinan hadirnya sosok dari PDI Perjuangan.
Namun, jika melihat peta kekuatan politik nasional, persoalannya bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi RI-2. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang mampu membantu Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas pemerintahan tanpa menciptakan persaingan kekuasaan baru.
Dalam dunia politik, seorang presiden tidak cukup hanya memiliki orang kepercayaan. Ia juga membutuhkan mitra yang mampu memperluas dukungan, meredam konflik, serta menjaga keberlanjutan pemerintahan.
Di sinilah nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi menarik untuk dianalisis.
Dasco merupakan salah satu figur penting di Partai Gerindra sekaligus orang dekat Prabowo. Meski demikian, menempatkan Dasco sebagai wakil presiden belum tentu menjadi pilihan yang paling menguntungkan secara politik.
Apalagi, Dasco pada Kamis (5/11/2026) telah membantah isu yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran. Ia bahkan menilai kabar tersebut sebagai pengalihan perhatian dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Terlepas dari bantahan itu, ada pertimbangan politik yang cukup mendasar. Gerindra tidak memiliki kekuatan parlemen yang cukup untuk menjalankan pemerintahan sendirian.
Berdasarkan hasil Pemilu 2024, Gerindra menguasai 86 dari 580 kursi DPR RI. Artinya, partai tersebut tetap membutuhkan dukungan partai lain untuk menjaga kekuatan politik pemerintahan.
Jika kursi presiden dan wakil presiden sama-sama dikuasai Gerindra, keuntungan politik bagi Prabowo belum tentu sebanding dengan risikonya.
Partai koalisi lain bisa merasa kurang mendapatkan ruang, sementara sentimen negatif terhadap dominasi satu partai berpotensi meningkat.
𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝘁𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗿𝘂, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗸𝗮𝘁
Situasi politik semakin rumit setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional.
Kasus tersebut menambah tantangan politik pemerintah. Pada saat bersamaan, polemik mengenai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden juga kembali menguat setelah putusan pengadilan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Kedua persoalan itu belum dapat disimpulkan saling berkaitan. Begitu pula spekulasi mengenai keterlibatan jaringan politik yang kerap disebut sebagai kelompok atau Geng Solo. Klaim semacam itu tetap memerlukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, dalam perspektif politik, situasi tersebut dapat menjadi ujian bagi soliditas pemerintahan Prabowo.
Apabila suatu saat kursi wakil presiden benar-benar kosong, Prabowo justru memiliki kesempatan untuk melakukan konsolidasi politik dengan memperluas dukungan pemerintahannya.
Salah satu pilihan yang menarik untuk diperhitungkan adalah membuka kerja sama lebih erat dengan PDI Perjuangan.
𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮 𝗣𝗗𝗜 𝗣𝗲𝗿𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗸 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗿𝗮𝗯𝗼𝘄𝗼?
PDI Perjuangan masih menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2024, yakni 110 kursi.
Dukungan partai berlambang banteng tersebut berpotensi memperkuat posisi Prabowo, terutama apabila ditambahkan pada dukungan partai-partai koalisi yang sudah ada.
Keuntungannya tidak hanya berupa tambahan kekuatan parlemen, tetapi juga peluang meredakan ketegangan politik dan memperluas dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Namun, kerja sama semacam itu tentu memiliki konsekuensi bagi kedua pihak.
Bagi PDI Perjuangan, masuk lebih jauh ke pemerintahan dapat membuka kesempatan mempersiapkan kekuatan politik menuju Pemilu 2029.
Sebaliknya, langkah tersebut juga berisiko mengecewakan sebagian pemilih yang menginginkan PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah.
𝗣𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝗼 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗴, 𝗦𝗼𝘀𝗼𝗸 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗟𝗮𝘆𝗮𝗸 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗵𝗶𝘁𝘂𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻?
Jika skenario kerja sama Prabowo dan PDI Perjuangan benar-benar terbuka, nama Pramono Anung menjadi salah satu figur yang menarik untuk dianalisis.
Pramono memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjabat Wakil Ketua DPR serta Sekretaris Kabinet, dan kini memimpin Jakarta sebagai gubernur periode 2025–2030.
Pengalaman tersebut bisa menjadi modal penting apabila Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu menjembatani komunikasi politik sekaligus membantu menjaga jalannya pemerintahan.
Pramono juga memiliki citra politik yang relatif tenang dan tidak terlalu menonjolkan persaingan terbuka dengan tokoh-tokoh nasional lainnya.
Dalam kalkulasi politik, karakter seperti itu dapat dianggap menguntungkan bagi presiden yang membutuhkan mitra kerja, bukan figur yang berpotensi menjadi pesaing dalam perebutan kekuasaan berikutnya.
Meski demikian, ini masih sebatas kemungkinan dalam analisis politik. Statusnya sebagai gubernur Jakarta juga menjadi pertimbangan tersendiri apabila skenario tersebut benar-benar berkembang.
𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗛𝗬?
Nama Agus Harimurti Yudhoyono tentu tidak bisa dikesampingkan. Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki modal politik, pengalaman pemerintahan, serta dukungan organisasi partai yang telah lama berkecimpung dalam politik nasional.
Namun, jika dilihat dari kebutuhan memperluas koalisi, memilih AHY belum tentu memberikan keuntungan tambahan sebesar menggandeng kekuatan politik baru.
Pasalnya, Partai Demokrat sudah berada dalam pemerintahan Prabowo. AHY sendiri menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dengan demikian, mengangkat AHY menjadi wakil presiden lebih merupakan penguatan hubungan dengan mitra yang sudah ada, bukan perluasan dukungan ke kekuatan politik di luar koalisi.
Selain itu, AHY memiliki masa depan politik yang masih panjang. Potensinya untuk tampil dalam kontestasi nasional berikutnya juga bisa menjadi pertimbangan dalam membaca dinamika suksesi kepemimpinan.
Namun, hal tersebut tidak otomatis menjadikan AHY sebagai ancaman bagi Prabowo. Semuanya bergantung pada kesepakatan politik dan arah kerja sama kedua pihak.
𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶
Perlu ditegaskan, hingga saat ini Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Wacana pemakzulan tidak berarti dirinya otomatis kehilangan jabatan.
Konstitusi mengatur proses pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Jika jabatan wakil presiden benar-benar kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan presiden.
Karena itu, pembicaraan mengenai siapa pengganti Gibran masih berada pada wilayah skenario politik, bukan keputusan resmi negara.
Namun, apabila situasi tersebut benar-benar terjadi, Prabowo kemungkinan akan menghadapi pilihan strategis yang menentukan arah pemerintahannya hingga 2029.
Mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran partai sendiri, memperkuat mitra koalisi yang sudah ada, atau membuka kerja sama dengan kekuatan politik baru.
Dalam konteks tersebut, PDI Perjuangan dan Pramono Anung menjadi pilihan yang menarik untuk diperhitungkan, meskipun bukan tanpa risiko.
Sebab tantangan terbesar Prabowo bukan hanya menentukan siapa yang duduk di kursi RI-2.
Melainkan memastikan bahwa siapa pun yang mendampinginya mampu memperkuat pemerintahan, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta tidak mengubah hubungan presiden dan wakil presiden menjadi arena persaingan kekuasaan.
Penulis : Dr. Ari Djunaedi
