Dalam demokrasi, memilih bukan sekadar menentukan siapa yang berkuasa. Memilih juga berarti menentukan siapa yang harus mengawasi kekuasaan.
Karena itu, pandangan bahwa pemilih sebaiknya tidak menyerahkan suara eksekutif dan legislatif kepada kekuatan politik yang sama patut dipertimbangkan secara serius. Ketika calon presiden berasal dari Partai A, tidak ada kewajiban moral maupun politik bagi pemilih untuk memilih anggota DPR dari partai yang sama.
Justru dalam situasi tertentu, memilih calon legislatif dari partai berbeda merupakan keputusan yang lebih rasional. Bukan untuk menciptakan permusuhan antara pemerintah dan parlemen, melainkan untuk mencegah kekuasaan berjalan tanpa koreksi.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat. Namun, demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang terlalu kuat hingga tidak lagi dapat diawasi.
Presiden Bukan Pemilik Parlemen
Sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan mandat yang berbeda kepada Presiden dan DPR. Presiden dipilih untuk menjalankan pemerintahan. DPR dipilih untuk menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan publik.
Keduanya sama-sama memperoleh mandat langsung dari rakyat.
Artinya, DPR bukan cabang organisasi politik Presiden. Anggota parlemen juga bukan perpanjangan tangan kabinet. Mereka tidak dipilih untuk selalu mengatakan setuju terhadap kebijakan pemerintah.
Parlemen justru dibutuhkan ketika pemerintah mengambil keputusan yang keliru, menutup informasi, menggunakan anggaran secara tidak efisien, atau mendorong regulasi yang merugikan kepentingan publik.
Apabila Presiden dan mayoritas mutlak anggota DPR berada dalam satu barisan politik yang sama, fungsi pengawasan berisiko berubah menjadi formalitas. Rapat dengar pendapat dapat berubah menjadi panggung pembenaran. Pembahasan undang-undang dapat berlangsung terburu-buru. Kritik dianggap sebagai gangguan, bukan bagian dari demokrasi.
Di titik itulah kekuasaan memperoleh cek kosong.
Memilih Berbeda Bukan Berarti Tidak Konsisten
Sebagian masyarakat masih melihat pilihan yang berbeda antara pemilu presiden dan pemilu legislatif sebagai bentuk ketidakkonsistenan. Pandangan ini keliru.
Pemilih tidak sedang memilih satu paket pemerintahan. Pemilih sedang menentukan orang dan lembaga untuk menjalankan fungsi yang berbeda.
Seseorang dapat menganggap calon tertentu paling layak menjadi Presiden, tetapi menilai partai pengusungnya tidak memiliki calon anggota DPR yang baik di daerah pemilihannya. Sebaliknya, seorang calon legislatif dapat dinilai kompeten dan berintegritas meskipun partainya tidak mengusung calon Presiden pilihan pemilih tersebut.
Inilah inti dari split-ticket voting. Pemilih memberikan mandat eksekutif kepada satu kekuatan politik dan mandat pengawasan kepada kekuatan lain.
Pilihan semacam itu bukan tanda kebingungan. Justru itulah bentuk kedewasaan politik.
Pemilih tidak lagi memperlakukan partai seperti klub sepak bola yang harus dibela dalam semua keadaan. Ia menilai setiap jabatan berdasarkan fungsi, kapasitas, dan rekam jejak orang yang akan mengisinya.
Pemilu 2024 Membuktikan Pemilih Sudah Membedakan Pilihan
Hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa membedakan pilihan.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh sekitar 58,58 persen suara dalam pemilihan presiden. Pada saat yang sama, Partai Gerindra hanya memperoleh sekitar 13,22 persen suara dalam pemilu legislatif.
Selisih itu memang tidak dapat sepenuhnya dibaca sebagai split-ticket voting karena pasangan Prabowo-Gibran didukung sejumlah partai. Namun, data tersebut tetap menunjukkan satu hal: dukungan terhadap calon Presiden tidak otomatis diterjemahkan menjadi dukungan terhadap partainya.
Pemilih Indonesia mampu memisahkan figur, partai, dan kepentingan politik.
Masalahnya muncul setelah pemilu selesai.
Partai-partai yang sebelumnya berkompetisi dapat bergabung ke dalam pemerintahan. Lawan politik berubah menjadi mitra koalisi. Perbedaan saat kampanye hilang setelah kursi kabinet dan posisi kekuasaan dibagikan.
Dalam konfigurasi politik hingga 17 Juli 2026, kekuatan yang berada dalam orbit pemerintahan menguasai sekitar 81 persen kursi DPR. Praktis hanya tersisa ruang politik yang sangat terbatas bagi oposisi.
Bahkan partai yang berada di luar koalisi belum tentu menjalankan oposisi secara tegas dan konsisten.
Inilah paradoks demokrasi Indonesia. Pemilih dapat membagi suara untuk menciptakan keseimbangan, tetapi elite partai dapat menyatukan kembali kekuasaan setelah pemilu.
Koalisi Gemuk Bukan Selalu Stabilitas
Pendukung koalisi besar biasanya menggunakan satu argumen: stabilitas.
Pemerintah membutuhkan dukungan parlemen agar program dapat berjalan, anggaran dapat disahkan, dan undang-undang dapat dibuat. Argumen itu benar, tetapi hanya sampai batas tertentu.
Stabilitas bukan alasan untuk mematikan kontrol. Kemudahan mengesahkan kebijakan bukan ukuran tunggal keberhasilan demokrasi.
Parlemen yang terlalu mudah menyetujui kehendak pemerintah justru berbahaya. Kebijakan publik tidak lagi diuji secara sungguh-sungguh. Proses legislasi berpotensi kehilangan kedalaman. Kesalahan pemerintah tidak dikoreksi dari dalam sistem.
Koalisi yang menguasai sekitar 81 persen kursi DPR bukan sekadar koalisi mayoritas. Itu adalah dominasi politik.
Dominasi semacam ini memungkinkan pemerintah bekerja cepat. Namun, kecepatan tanpa pengawasan dapat melahirkan keputusan yang ceroboh. Efisiensi politik tanpa transparansi dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Pemerintah memang tidak boleh disandera oleh parlemen. Tetapi parlemen juga tidak boleh menjadi stempel pemerintah.
Berbeda Partai Belum Tentu Berbeda Sikap
Meski demikian, memilih partai berbeda juga bukan jaminan mutlak.
Partai yang berbeda saat pemilu belum tentu berbeda setelah pemilu. Anggota DPR yang berasal dari luar partai Presiden belum tentu berani mengkritik pemerintah. Sebagian dapat mengikuti arahan elite, berkompromi demi jabatan, atau bergabung dalam koalisi kekuasaan.
Karena itu, pemilih tidak cukup hanya melihat warna dan lambang partai.
Calon legislatif harus dinilai dari keberanian bersikap, rekam jejak, integritas, pemahaman terhadap legislasi dan anggaran, serta konsistensinya membela kepentingan publik.
Memilih calon dari partai berbeda tetapi tidak kompeten sama buruknya dengan memilih calon dari partai pemerintah yang hanya menjadi pengikut.
Tujuan pemisahan suara bukan menciptakan konflik politik. Tujuannya adalah membangun keseimbangan.
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Hari Pencoblosan
Indonesia tidak kekurangan pemilu. Indonesia justru berisiko kekurangan pengawasan setelah pemilu.
Setiap lima tahun, masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Namun, setelah itu, keputusan politik kembali didominasi elite partai. Koalisi berubah. Janji kampanye dilupakan. Perbedaan ideologi memudar ketika berhadapan dengan pembagian kekuasaan.
Demokrasi akhirnya berhenti menjadi kedaulatan rakyat dan berubah menjadi kesepakatan antarelite.
Di tengah kemunduran kualitas demokrasi, melemahnya oposisi, serta semakin besarnya koalisi pemerintahan, masyarakat perlu melihat surat suara sebagai alat untuk mendistribusikan kekuasaan, bukan menyerahkan seluruh kekuasaan kepada satu kelompok.
Pemilih harus berani membedakan antara memilih pemimpin dan memilih pengawas.
Presiden terbaik belum tentu membutuhkan parlemen yang selalu patuh. Justru Presiden yang baik seharusnya tidak takut terhadap parlemen yang kritis.
Demikian pula, anggota DPR yang baik tidak seharusnya menganggap kritik kepada pemerintah sebagai bentuk permusuhan. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional.
Bukan Soal Merah atau Bukan Merah
Karena itu, pertanyaannya tidak seharusnya berhenti pada: jika memilih eksekutif dari Partai Merah, apakah legislatif harus berasal dari partai selain Merah?
Persoalannya bukan warna.
Persoalannya adalah apakah calon legislatif tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan. Apakah ia berani menolak kebijakan yang merugikan rakyat. Apakah ia memahami anggaran. Apakah ia hadir di tengah konstituen. Apakah ia memiliki integritas ketika berhadapan dengan tekanan partai dan kepentingan pemerintah.
Rumusnya sederhana: pilih Presiden terbaik untuk memerintah dan pilih legislator terbaik untuk mengawasi.
Keduanya boleh berasal dari partai yang sama apabila sama-sama berkualitas dan independen. Namun, ketika satu kekuatan politik telah menguasai hampir seluruh ruang kekuasaan, memberikan suara kepada kekuatan lain dapat menjadi bentuk kehati-hatian demokratis.
Bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi untuk memastikan pemerintah tidak kehilangan batas.
Kekuasaan Harus Selalu Memiliki Lawan Tanding
Setiap kekuasaan membutuhkan pengimbang.
Tanpa pengimbang, pemerintah dapat merasa selalu benar. Tanpa oposisi, partai politik kehilangan alasan untuk menawarkan gagasan alternatif. Tanpa parlemen yang kritis, kebijakan publik berisiko ditentukan oleh kesepakatan sempit elite.
Indonesia tidak membutuhkan parlemen yang menghambat semua kebijakan Presiden. Namun, Indonesia juga tidak membutuhkan parlemen yang menyetujui segala sesuatu.
Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang efektif sekaligus dapat dikoreksi.
Karena itu, memilih eksekutif dan legislatif dari partai berbeda bukanlah pilihan aneh. Dalam situasi koalisi pemerintah yang terlalu dominan, pilihan tersebut justru dapat menjadi keputusan yang masuk akal.
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang. Demokrasi juga berbicara tentang siapa yang mengawasi pemenang.
Pemilih yang cerdas tidak menyerahkan seluruh kekuasaan kepada satu tangan. Sebab sejarah politik berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi pada akhirnya cenderung mengawasi rakyat, bukan melayani rakyat.
