𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, Gusti Lanang Umbara, memberikan dukungan penuh kepada Bupati Badung Wayan Adi Arnawa untuk segera mengisi kekosongan jabatan kepala dinas (kadis) di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dinilai mendesak guna mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis yang tengah menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
“Ini untuk percepatan program yang menjadi atensi Pemkab Badung,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut saat dihubungi, Minggu (15/2/2025).
𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵
Menurut Lanang, salah satu program prioritas yang mendesak adalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah objek wisata populer di wilayah Badung.
Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, infrastruktur yang memadai adalah kebutuhan vital. Kemacetan, kata Lanang, masih menjadi momok bagi wajah pariwisata Badung.
Oleh karena itu, ia mendorong agar posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera diisi oleh pejabat definitif, mengingat PUPR merupakan leading sector teknis untuk proyek-proyek tersebut.
“Walau ada pejabat pelaksana tugas (Plt), kewenangan yang dimiliki tentu saja terbatas, tidak seperti kepala dinas definitif. Agar tidak ada kendala dalam pengerjaan proyek infrastruktur tersebut, kami mendukung penuh Bupati untuk segera mengisi jabatan Kadis PUPR secara definitif,” tegas Lanang.
Selain infrastruktur, penanganan sampah yang kini menjadi isu global turut disoroti. Ia menegaskan dukungan serupa untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung.
Lanang meyakini, dengan adanya pejabat definitif, eksekusi kebijakan serta strategi penanganan masalah sampah di Badung bisa berjalan jauh lebih maksimal.
𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗜𝗸𝗹𝗶𝗺 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung ini juga memberikan atensi khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang saat ini kursinya juga masih kosong.
“Dalam rangka meningkatkan aliran investasi ke Bali, khususnya Badung, pejabat kadis definitif juga sangat diperlukan, termasuk pejabat-pejabat setingkat kadis di OPD lainnya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Pemkab Badung sebelumnya telah melantik dan mengambil sumpah 234 pejabat di lingkungan pemerintahannya. Namun, Bupati masih mengosongkan 10 posisi pejabat setingkat kepala dinas dan kepala badan.
Kesepuluh kursi yang masih kosong tersebut meliputi Kadis PUPR, DLHK, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, DPM PTSP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) (aa).
