Pariwisata Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Keindahan alam dan kekayaan budayanya telah lama menjadi magnet utama yang menyumbang devisa besar bagi negara. Namun, harus diakui, di balik pesona magisnya, Pulau Dewata menyimpan persoalan klasik yang kian mengkhawatirkan: kemacetan akut di Bali Selatan dan ketimpangan pembangunan dengan wilayah utara, timur, dan barat.
Oleh karena itu, langkah proaktif Gubernur Bali Wayan Koster yang langsung melakukan ‘jemput bola’ ke Jakarta menemui tiga menteriโMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perhubunganโpatut kita apresiasi dan dukung sepenuhnya. Ini adalah manuver kepemimpinan yang tanggap, memastikan kesepakatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI tidak hanya berhenti menjadi macan kertas, tetapi segera bertransformasi menjadi cetak biru pembangunan yang nyata.
Akselerasi pembangunan infrastruktur yang disepakati mulai tahun 2026 hingga 2030 ini bukan sekadar proyek tambal sulam. Apa yang diperjuangkan Gubernur Koster dan direstui oleh pemerintah pusat adalah sebuah rekayasa ulang urat nadi transportasi dan logistik Bali.
Ada beberapa poin krusial yang menunjukkan bahwa rencana ini sangat visioner. Pertama, pemisahan jalur logistik dan penumpang. Selama ini, bercampurnya kendaraan berat dan kendaraan pribadi di jalur Gilimanuk-Mengwi menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan. Keputusan Kementerian Perhubungan untuk mengalihkan rute logistik langsung dari Ketapang menuju Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, atau Gunaksa adalah terobosan cerdas. Langkah ini tidak hanya mengurai beban jalan darat, tetapi juga otomatis akan menghidupkan urat nadi ekonomi di kawasan Buleleng, Karangasem, dan Klungkung.
Kedua, komitmen untuk mengurai simpul kemacetan kronis. Persetujuan Menteri PU untuk membangun underpass Jimbaran di Badung, kelanjutan shortcut Singaraja-Mengwitani titik 11 dan 12, hingga pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur adalah jawaban konkret atas keluhan wisatawan dan masyarakat lokal selama bertahun-tahun. Ditambah lagi dengan inovasi taksi laut yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua dan Canggu, Bali sedang bersiap menaikkan kelas layanan transportasinya ke standar global.
Ketiga, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat. Pembangunan bukan hanya soal jalan dan pelabuhan. Ketersediaan air bersih dan irigasi subak melalui Bendungan Telagawaja untuk masyarakat Kubu, Karangasem, serta Embung Unda di Klungkung menunjukkan bahwa pembangunan ini tetap berakar pada kebutuhan mendasar rakyat dan kelestarian budaya agraris Bali.
Langkah Gubernur Koster mendatangi Bappenas, Kementerian PU, dan Kemenhub membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat adalah kunci. Tidak mungkin daerah dibiarkan memikul beban sendirian dalam membenahi etalase negara.
Kita mendukung penuh keberanian dan kecepatan Gubernur Koster dalam mengeksekusi rencana ini. Namun, tugas belum selesai. Tantangan sesungguhnya ada pada tahap eksekusi. Studi kelayakan, pembebasan lahan, hingga pembangunan fisik yang dimulai pada tahun ini harus berjalan transparan, tepat waktu, dan meminimalkan dampak ekologis.
Masyarakat Bali dan publik secara luas harus mengawal kesepakatan ini. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali utara, selatan, timur, barat, dan tengah yang dicita-citakan bukan lagi sekadar utopia. Lewat kolaborasi solid yang telah ditunjukkan hari ini, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh krama Bali adalah sebuah keniscayaan yang segera terwujud. Infrastruktur yang memadai adalah pelayan terbaik bagi pariwisata yang berkelanjutan.
