𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 memunculkan beragam penafsiran mengenai peran Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra.
Ketua Badan Khusus DPP Partai Bulan Bintang (PBB), M. Shalahuddin Jamil, S.H., yang akrab disapa Bro Shalah, berpandangan bahwa pendekatan hukum Yusril justru dapat dimaknai sebagai langkah yang membantu Gibran terhindar dari proses pemakzulan.
Menurut Bro Shalah, masyarakat perlu membedakan antara mempertahankan jabatan dan menghindari konsekuensi politik serta hukum melalui mekanisme pemberhentian.
Pandangan tersebut disampaikan dalam pembahasan mengenai dinamika hukum dan politik pascapengunduran diri Gibran, Minggu (22/11/2026).
𝗬𝘂𝘀𝗿𝗶𝗹 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗲𝗸𝘂𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺
Bro Shalah menjelaskan bahwa pernyataan Yusril mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran bukan semata-mata sikap politik, melainkan berkaitan dengan konsekuensi putusan lembaga peradilan.
“Apa yang disampaikan oleh Yusril itu merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” jelas Bro Shalah.
Beliau juga menyinggung kewenangan DPR dalam menindaklanjuti persoalan konstitusional setelah adanya putusan pengadilan tersebut.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan DPR untuk mengambil langkah-langkah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Meski demikian, proses pemakzulan tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
𝗨𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽 𝗞𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘀𝗶 𝗬𝘂𝘀𝗿𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗸𝗱𝗮𝘀𝗺𝗲𝗻
Bro Shalah turut menyoroti pernyataan Yusril mengenai tidak adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut beliau, informasi tersebut merupakan hasil koordinasi antarkementerian, bukan keputusan yang disampaikan Yusril tanpa dasar.
“Itu merupakan hasil koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan Kemendikdasmen,” ungkapnya.
Bro Shalah menjelaskan bahwa hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada publik dan Gibran agar beliau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
“Informasi tersebut disampaikan kepada publik dan juga kepada Wakil Presiden agar Wakil Presiden tidak menempuh upaya hukum yang sia-sia,” terangnya.
𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗿𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗸𝘇𝘂𝗹𝗮𝗻
Bro Shalah menilai pengunduran diri Gibran perlu dilihat melalui perspektif hukum tata negara, bukan semata-mata sebagai kekalahan politik.
Dalam mekanisme pemakzulan, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR memiliki kewenangan masing-masing. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Menurut beliau, pendekatan konstitusional Yusril dapat ditafsirkan sebagai upaya menghindarkan Gibran dari proses pemberhentian yang lebih panjang.
Namun, pandangan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Yusril merancang keputusan pengunduran diri Gibran.
Sebagai penutup, Bro Shalah menegaskan pandangannya bahwa penjelasan hukum yang disampaikan Yusril secara terbuka kepada media justru memiliki arti penting dalam menjaga kehormatan Gibran di tengah polemik konstitusional.
“Adanya pandangan hukum yang dikemukakan oleh Yusril secara umum kepada media justru menyelamatkan marwah Gibran sebagai Wakil Presiden,” pungkas Bro Shalah.
Reporter: Anugrah Arifanto





