𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺, 𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Rapat ini difokuskan untuk membahas upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi pariwisata di Bali.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang memimpin jalannya rapat menyampaikan sejumlah kesimpulan penting. Salah satu poin utamanya adalah desakan kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir usulan Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Lasarus saat membacakan kesimpulan rapat.
Adapun usulan krusial dari Pemprov Bali yang wajib diakomodasi oleh kementerian terkait meliputi:
• Kepastian pengerjaan Ruas Tol Mengwi-Gilimanuk.
• Pembangunan jalan strategis di wilayah Provinsi Bali.
• Penanganan dan pengendalian banjir serta abrasi pantai secara terpadu.
• Pemastian ketersediaan air bersih dengan memaksimalkan sumber air baku.
• Pembangunan pelabuhan dan terminal angkutan logistik agar kendaraan berat tidak membebani jalan raya Bali.
• Penanganan sampah berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi.
• Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan irigasi pendukung kedaulatan swasembada pangan.
• Pembangunan sarana prasarana strategis penunjang pariwisata lainnya.
Lebih lanjut, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V mendukung penuh sinergi program ini demi penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Infrastruktur ini dinilai esensial untuk mendukung pariwisata Bali yang berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶
Meski mendapat lampu hijau dari dewan dan pemerintah pusat, Komisi V DPR RI juga memberikan kewajiban tegas kepada Pemprov Bali. Pemerintah daerah dituntut untuk membereskan urusan legalitas lahan sebelum proyek dieksekusi.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kepastian lahan dan administrasinya yang terkait dengan obyek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗮𝗴𝗶𝗵 𝗞𝗲𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗼𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗔𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗔𝗯𝗿𝗮𝘀𝗶
Menanggapi hasil kesimpulan rapat, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rasa terima kasih atas atensi dan dukungan Komisi V DPR RI. Ia berharap seluruh agenda yang dibahas dapat segera diwujudkan.
Secara khusus, Gubernur Koster kembali menyoroti dua masalah mendesak di Pulau Dewata yang membutuhkan penanganan segera dari pusat.
“Kami mohon kepastian rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi. Yang kedua adalah penanganan abrasi pantai, karena (garis pantai) di Bali tergerus terus,” ungkap Gubernur Koster.
𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁
Menyikapi desakan dari Komisi V dan Gubernur Bali, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk merespons hasil rapat tersebut dalam waktu dekat.
“Seluruh masukan dan arahan Komisi V DPR RI serta Pemerintah Provinsi Bali akan segera kami tindaklanjuti. Ini adalah bagian dari perbaikan berkelanjutan secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Dody (aa).





