𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Besaran tersebut meningkat Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Penetapan tersebut disampaikan Gubernur Koster pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
Selain menetapkan UMP, Gubernur Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali tahun 2027 khusus sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Penetapan upah minimum tersebut mempertimbangkan aspirasi kalangan pekerja, kebutuhan hidup layak (KHL), serta rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali telah menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Koster pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kalangan pekerja berharap agar penetapan UMP Bali mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan tidak semata-mata menggunakan formula pengupahan.
Gubernur Koster turut mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287 dalam menetapkan besaran UMP tahun 2027.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak, kebutuhan pekerja di Bali pada 2027 mencapai Rp5.604.481 per bulan.
Dengan UMP sebesar Rp4.559.287, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup layak tersebut mencapai sekitar 81,35 persen.
Meskipun belum sepenuhnya mencapai besaran kebutuhan hidup layak, peningkatan UMP ini diharapkan dapat memperkuat daya beli pekerja, mendorong konsumsi masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bali.
Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
Gubernur Koster menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota se-Bali bersama para pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Adapun ketentuan UMP dan UMSP Bali tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Momentum peringatan 80 tahun Puputan Margarana juga menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwujudkan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja.
Gubernur Koster pun mengajak seluruh pekerja untuk terus meningkatkan semangat, kinerja, dan produktivitas dalam mendukung pembangunan Bali.
“Ke Marga Tabanan Melihat Sejarah, Perjuangan Pahlawan Tak Pernah Terlupa. Semangat Puputan Margarana Tetap Membara, Upah yang Layak Demi Kesejahteraan Pekerja,” demikian pesan Gubernur Koster.
Reporter: Anugrah Arifanto




