๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) menyoroti penyusutan lahan pertanian dan minimnya regenerasi petani di Bali. Persoalan itu disampaikan dalam audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (26/8/2026).
Ketua BEM Fakultas Pertanian Unud Made Ariel Ardhiana mengatakan, sektor pertanian Bali menghadapi tekanan dari alih fungsi lahan sekaligus berkurangnya minat generasi muda menjadi petani.
โRegenerasi pertanian harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian,โ kata Ariel.
Luas sawah di Bali terus mengalami penyusutan. Pada 2017, luas sawah tercatat sekitar 78.626 hektare, sedangkan pada 2024 tersisa sekitar 68.078 hektare.
Tekanan terhadap lahan pertanian antara lain terjadi di wilayah dengan perkembangan pembangunan dan pariwisata yang pesat, seperti Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Penyusutan sawah dinilai bukan hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga keberlanjutan sistem subak.
BEM Pertanian Unud juga menyoroti kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada Maret 2025 tercatat 104,14, lebih rendah dibandingkan NTP nasional yang mencapai 123,72.
Menurut Ariel, pendapatan petani perlu ditingkatkan melalui perlindungan harga dan perluasan pasar bagi produk lokal.
Untuk menarik minat anak muda terhadap pertanian, BEM Pertanian Unud telah menggelar Agriculture Expo 2026 selama tiga hari pada Juli lalu. Mereka juga merencanakan Agriculture Festival sebagai ruang promosi produk pertanian lokal.
Ariel menilai Bali memiliki banyak varietas dan komoditas unggulan yang mampu bersaing dengan produk impor jika mendapat dukungan pengembangan, promosi, dan akses pasar.
Sementara itu, Koster mengatakan pengendalian alih fungsi lahan menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan ketahanan pangan Bali.
โLahan produktif kita semakin berkurang. Subak mulai terancam. Kita ingin mandiri pangan, sehingga kita harus mengendalikan alih fungsi lahan,โ kata Koster.
Pemprov Bali, lanjut Koster, telah menerbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Sebelumnya, Pemprov Bali juga menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain.
Selain menjaga lahan, Koster menilai persoalan tata niaga hasil pertanian perlu dibenahi agar petani memperoleh harga yang layak.
โKita harus membantu petani Bali. Harga komoditas produk lokal Bali, harga minimumnya harus ada,โ ujarnya.
Koster juga mendorong industri pariwisata meningkatkan penyerapan produk lokal dengan menjalankan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
Pemprov Bali juga berencana memperkuat peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai offtaker hasil pertanian. BUMD diharapkan menghubungkan petani dengan hotel, restoran, dan kafe sehingga petani memperoleh kepastian pasar sekaligus harga jual yang lebih baik.
Koster mengatakan perlindungan lahan, pembenahan pasar, dan peningkatan kesejahteraan petani harus berjalan bersama agar pertanian kembali memiliki daya tarik bagi generasi muda.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
