Pada saat yang sama, Koster juga akan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan kajian mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kemungkinan penerapan skema upah minimum sektoral di Bali.

Dua hal tersebut disampaikan Koster saat menjawab pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Senin (21/9/2026).

Terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Koster mengatakan manajemen konstruksi saat ini tengah bekerja mempersiapkan pembangunan zona inti kawasan.

Tahapan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) ditargetkan selesai pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026.

Zona inti tersebut nantinya mencakup sejumlah fasilitas untuk kegiatan seni dan kebudayaan, di antaranya panggung terbuka utama, panggung madya, panggung tertutup, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Koster menyebut pembangunan kembali zona inti ditargetkan dimulai pada 24 November 2026. Pekerjaan utama diharapkan rampung pada akhir 2027.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran jadwal, beliau menargetkan seluruh fasilitas utama tetap dapat diselesaikan sebelum Juni 2028.

“Pesta Kesenian Bali ke-50 tahun 2028, bulan Juni, sudah kita laksanakan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung,” kata Koster.

Selain zona inti, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali juga memiliki zona komersial dengan luas sekitar 150 hektare.

Menurut Koster, zona tersebut dirancang untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain marina, lapangan golf, convention center, hotel, serta fasilitas komersial lainnya.

Saat ini, kajian kelayakan atau feasibility study untuk pengembangan zona komersial masih dilakukan.

Koster mengingatkan kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, beliau meminta calon mitra yang ingin terlibat memiliki kemampuan modal yang jelas.

“Pastikan punya uang. Jangan coba-coba. Daripada sengketa belakangan, lebih baik mundur,” ujarnya.

Koster berharap Pusat Kebudayaan Bali nantinya tidak hanya menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Koster turut menanggapi persoalan UMP dan kesejahteraan pekerja di Bali.

Beliau mengatakan kebijakan pengupahan perlu dikaji secara akurat agar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

“Saya sangat setuju. Saya mau diskusi mengenai UMP ini dengan pakarnya,” kata Koster.

Menurut Koster, penetapan UMP mengikuti dasar dan mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat sehingga ruang kebijakan pemerintah daerah memiliki batas tertentu.

Namun, Pemprov Bali masih dapat melakukan kajian terhadap karakteristik ekonomi daerah serta struktur pengupahan pada berbagai sektor.

Kajian tersebut, kata Koster, harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, kondisi perekonomian, hingga pendapatan riil yang diterima pekerja.

Beliau mengingatkan pendapatan pekerja di sejumlah sektor tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga dapat berupa tunjangan dan komponen pendapatan tambahan lainnya.

Kondisi tersebut antara lain ditemukan pada sektor pariwisata, termasuk industri perhotelan dan restoran.

Karena itu, Koster akan meminta BRIDA melakukan kajian agar pemerintah memiliki dasar perhitungan yang lebih terukur.

“Segera saya tugaskan tim BRIDA untuk mengkaji ini supaya lebih akurat, terukur, sesuai,” ujarnya.

Selain UMP, Koster juga membuka kemungkinan mengkaji penerapan upah minimum sektoral. Namun, menurut beliau, kebijakan tersebut tidak dapat disamaratakan karena kemampuan dan karakteristik masing-masing sektor usaha berbeda.

Hasil kajian BRIDA nantinya akan dibahas bersama DPRD Bali sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan pengupahan.

Koster berharap kebijakan yang disusun nantinya dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Bali.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Siapkan Pusat Kebudayaan Bali untuk PKB 2028 dan Kajian Upah Minimum Sektoral appeared first on Balipustakanews.

“Sepakat untuk merekomendasikan nilai UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 atau naik 7,04 persen dari UMP Bali tahun 2025,” ujar Koster dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Selain UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali juga mengalami kenaikan dengan persentase yang sama. Pada 2026, UMSP ditetapkan sebesar Rp 3.267.693. Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena proses penetapan UMP dan UMSP dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu nasional, yakni sebelum 24 Desember 2025.

Menurut Koster, penetapan UMP dan UMSP tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Bali. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi pengusaha, serta serikat pekerja terus diperkuat. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung implementasi UMP dan UMSP Bali Tahun 2026 melalui pembinaan, sosialisasi, serta pengawasan yang efektif di lapangan,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, UMP Bali tahun 2025 tercatat sebesar Rp 2.996.560, meningkat 6,5 persen dari UMP 2024 yang berada di angka Rp 2.813.672. Dengan kenaikan UMP 2026, pemerintah daerah berharap iklim ketenagakerjaan di Bali tetap kondusif sekaligus mampu mendorong kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. (pr)

The post Naik 7 Persen, UMP Bali 2026 Capai Rp 3,2 Juta appeared first on Balipustakanews.