Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali dalam rapat paripurna di Denpasar, Senin (21/9/2026).

“Kita butuh investasi, tetapi investasi yang benar, mengikuti peraturan perundang-undangan,” kata Koster.

Menurut Koster, investasi tetap diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pembangunan Bali. Namun, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan tata ruang maupun ketentuan hukum.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Bali telah membentuk tim pengawas kinerja penyelenggaraan tata ruang. Tim tersebut melakukan pemantauan secara berkala ke seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Hasil pengawasan kemudian disampaikan kepada bupati dan wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing agar dapat ditindaklanjuti.

Koster juga mengapresiasi fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD Bali dalam menemukan dan mengawasi berbagai persoalan tata ruang.

Menurut beliau, pengawasan diperlukan agar pembangunan di Bali tidak berkembang tanpa kendali dan tetap sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Koster menilai penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap terukur. Kebijakan pemerintah, menurut beliau, jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa Bali menutup diri atau bersikap antipati terhadap investasi.

Investasi yang memenuhi seluruh ketentuan, kata Koster, tetap akan memperoleh dukungan pemerintah. Sebaliknya, pelanggaran tata ruang maupun perizinan harus ditindak agar tidak menjadi preseden bagi investasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster turut menyinggung sengketa administrasi pemerintahan terkait proyek lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung.

Pemprov Bali sebelumnya memutuskan menempuh upaya hukum banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar mengabulkan gugatan investor proyek tersebut.

Koster menegaskan pemerintah tetap melanjutkan proses hukum dan tidak melakukan kompromi terhadap persoalan yang berkaitan dengan prinsip penegakan aturan.

Sikap terhadap investasi tersebut juga disampaikan dalam konteks posisi Bali sebagai salah satu penggerak utama pariwisata nasional.

Koster menyebut sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali sepanjang 2025. Pada periode yang sama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional mencapai sekitar 15,39 juta.

Dengan angka tersebut, Koster menyebut sekitar 45,8 persen wisatawan asing yang datang ke Indonesia memilih Bali sebagai tujuan perjalanan.

“Wisatawan asing yang ke Indonesia, 45,8 persen itu ke Bali,” ujar Koster.

Apabila digabungkan dengan wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali sepanjang 2025 disebut mencapai sekitar 16,3 juta.

Koster juga menyampaikan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Bali mencapai sekitar 1.522 dollar AS per kunjungan.

Menurut beliau, besarnya pergerakan wisatawan menunjukkan posisi strategis Bali terhadap perekonomian nasional, baik melalui perputaran usaha, penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap devisa.

Meski demikian, Koster mengatakan besarnya aktivitas pariwisata juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dan layanan publik.

Karena itu, beliau menilai dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Bali perlu terus diperkuat, terutama untuk menangani persoalan kemacetan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta kebutuhan energi.

Koster berpandangan kualitas infrastruktur, penataan ruang, dan pengendalian pembangunan menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya saing Bali sebagai destinasi pariwisata internasional dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pengembangan investasi di Bali diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berjalan sejalan dengan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas pariwisata.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Perketat Pengawasan Tata Ruang, Investor di Bali Diminta Patuhi Perizinan appeared first on Balipustakanews.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan, melindungi sistem subak, serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif akibat tekanan pembangunan.

Komitmen itu disampaikan Koster saat menerima Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (20/7/2026).

“Lahan produktif kita jaga. Kita dukung penuh dengan penguatan infrastruktur,” kata Koster dalam pertemuan tersebut.

Menurut Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan kebijakan yang membatasi pemanfaatan lahan pertanian produktif untuk kepentingan investasi. Pemerintah juga menyiapkan insentif agar pemilik lahan tetap mempertahankan fungsi pertaniannya.

“Kita punya perda untuk melindungi lahan produktif. Tidak akan keluar izin investasi di lahan produktif. Pembangunan fasilitas pariwisata atau lainnya boleh dilakukan, tetapi bukan di lahan produktif,” ujarnya.

Koster mengatakan, perlindungan LP2B sejalan dengan arah pembangunan Bali yang berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan pertanian sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta kebudayaan Bali.

Ia meminta program tersebut diselaraskan dengan rencana pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai proyek percontohan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Ini kontekstual dan cocok untuk masa depan Bali. Tindak lanjuti juga keinginan Menteri Bappenas agar Bali menjadi pilot project pembangunan SDGs,” kata Koster.

Menanggapi hal tersebut, Suyus menyatakan Kementerian ATR/BPN siap membantu mempercepat penyelesaian dokumen tata ruang yang masih berproses di sejumlah wilayah Bali.

“Rencana tata ruang wilayah yang belum selesai akan kita bantu percepat. Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur,” ujar Suyus.

LP2B merupakan kawasan pertanian yang dilindungi secara hukum agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian. Pemilik lahan yang masuk dalam kawasan tersebut dapat memperoleh insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, bantuan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pertanian.

Di Bali, perlindungan lahan pertanian dinilai strategis karena berkaitan dengan kelangsungan sistem irigasi tradisional subak. Pengendalian pemanfaatan ruang juga mengacu pada RTRW Provinsi Bali Tahun 2023–2043 dan regulasi daerah mengenai perlindungan lahan produktif.

Melalui pendataan LP2B, penguatan tata ruang, pemberian insentif, dan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah berharap sektor pariwisata tetap berkembang tanpa mengorbankan lahan pertanian, ketahanan pangan, dan keberlanjutan subak. (AA)

The post Gubernur Koster Tegaskan Izin Investasi Tak Akan Diberikan di Lahan Produktif appeared first on Balipustakanews.