Pada saat yang sama, Koster juga akan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan kajian mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta kemungkinan penerapan skema upah minimum sektoral di Bali.

Dua hal tersebut disampaikan Koster saat menjawab pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Senin (21/9/2026).

Terkait pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Koster mengatakan manajemen konstruksi saat ini tengah bekerja mempersiapkan pembangunan zona inti kawasan.

Tahapan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) ditargetkan selesai pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2026.

Zona inti tersebut nantinya mencakup sejumlah fasilitas untuk kegiatan seni dan kebudayaan, di antaranya panggung terbuka utama, panggung madya, panggung tertutup, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Koster menyebut pembangunan kembali zona inti ditargetkan dimulai pada 24 November 2026. Pekerjaan utama diharapkan rampung pada akhir 2027.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran jadwal, beliau menargetkan seluruh fasilitas utama tetap dapat diselesaikan sebelum Juni 2028.

“Pesta Kesenian Bali ke-50 tahun 2028, bulan Juni, sudah kita laksanakan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung,” kata Koster.

Selain zona inti, Kawasan Pusat Kebudayaan Bali juga memiliki zona komersial dengan luas sekitar 150 hektare.

Menurut Koster, zona tersebut dirancang untuk dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Sejumlah fasilitas yang direncanakan antara lain marina, lapangan golf, convention center, hotel, serta fasilitas komersial lainnya.

Saat ini, kajian kelayakan atau feasibility study untuk pengembangan zona komersial masih dilakukan.

Koster mengingatkan kebutuhan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut sangat besar. Karena itu, beliau meminta calon mitra yang ingin terlibat memiliki kemampuan modal yang jelas.

“Pastikan punya uang. Jangan coba-coba. Daripada sengketa belakangan, lebih baik mundur,” ujarnya.

Koster berharap Pusat Kebudayaan Bali nantinya tidak hanya menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Koster turut menanggapi persoalan UMP dan kesejahteraan pekerja di Bali.

Beliau mengatakan kebijakan pengupahan perlu dikaji secara akurat agar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

“Saya sangat setuju. Saya mau diskusi mengenai UMP ini dengan pakarnya,” kata Koster.

Menurut Koster, penetapan UMP mengikuti dasar dan mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat sehingga ruang kebijakan pemerintah daerah memiliki batas tertentu.

Namun, Pemprov Bali masih dapat melakukan kajian terhadap karakteristik ekonomi daerah serta struktur pengupahan pada berbagai sektor.

Kajian tersebut, kata Koster, harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, kondisi perekonomian, hingga pendapatan riil yang diterima pekerja.

Beliau mengingatkan pendapatan pekerja di sejumlah sektor tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga dapat berupa tunjangan dan komponen pendapatan tambahan lainnya.

Kondisi tersebut antara lain ditemukan pada sektor pariwisata, termasuk industri perhotelan dan restoran.

Karena itu, Koster akan meminta BRIDA melakukan kajian agar pemerintah memiliki dasar perhitungan yang lebih terukur.

“Segera saya tugaskan tim BRIDA untuk mengkaji ini supaya lebih akurat, terukur, sesuai,” ujarnya.

Selain UMP, Koster juga membuka kemungkinan mengkaji penerapan upah minimum sektoral. Namun, menurut beliau, kebijakan tersebut tidak dapat disamaratakan karena kemampuan dan karakteristik masing-masing sektor usaha berbeda.

Hasil kajian BRIDA nantinya akan dibahas bersama DPRD Bali sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan pengupahan.

Koster berharap kebijakan yang disusun nantinya dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di Bali.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Siapkan Pusat Kebudayaan Bali untuk PKB 2028 dan Kajian Upah Minimum Sektoral appeared first on Balipustakanews.

Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas membantah kabar burung tersebut dan memberikan klarifikasi detail mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan bahwa tidak ada aktivitas pembuangan sampah jenis apa pun ke wilayah proyek strategis PKB Klungkung. Gubernur Koster menjelaskan, material yang dibawa dan berada di kawasan tersebut bukanlah tumpukan sampah seperti yang dinarasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Material tersebut hanyalah hasil olahan berupa potongan sampah organik yang telah dicacah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompos (komposter).

Lebih lanjut, Gubernur Koster meluruskan bahwa proses pencacahan sampah organik itu sama sekali tidak dilakukan di area lahan PKB. Seluruh proses pengolahan dan pencacahan sudah diselesaikan di fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di luar kawasan.

“Kawasan PKB hanya menerima hasil akhir berupa material kompos,” tegas Gubernur Koster.

Bahan kompos organik tersebut nantinya ditujukan secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Pupuk ini akan digunakan untuk menyuburkan area perkebunan serta tanaman penyangga yang mengelilingi kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

Langkah pemanfaatan kompos organik ini merupakan bagian terintegrasi dari upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di Bali. Selain itu, inisiatif ini sekaligus mendukung konsep pembangunan infrastruktur yang tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih, hijau, dan ramah lingkungan.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗜𝘀𝘂 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗥𝗽 𝟰𝟬𝟬 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster juga menyoroti dan menepis rumor liar lainnya yang menyertai isu tersebut. Beredar kabar bahwa Pemprov Bali menganggarkan dana fantastis hingga Rp 400 miliar khusus untuk pengelolaan sampah atau kompos di kawasan PKB.

Gubernur Koster menegaskan bahwa informasi terkait anggaran ratusan miliar tersebut adalah bohong dan sepenuhnya salah. Ia juga menyebutkan telah memberikan teguran kepada pihak-pihak yang turut menyebarkan informasi tidak benar ini ke publik.

Merespons maraknya peredaran kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, masyarakat luas diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dengan jelas. Masyarakat diharapkan selalu cerdas dalam menyaring isu dan memastikan kebenaran setiap berita melalui sumber-sumber resmi pemerintah (aa).

The post Gubernur Koster Bantah Keras Isu PKB Klungkung Jadi TPA Organik dan Anggaran Rp 400 Miliar appeared first on Balipustakanews.

Menurutnya, nilai-nilai integritas tersebut menjadi syarat mutlak untuk membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Ibu Putri Koster dalam wawancara di Ruang Podcast Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (2/2).

“Saya bekerja dari hati. Dalam setiap tugas, selalu saya berikan sentuhan kasih sayang,” kata Ibu Putri Koster.

Istri Gubernur Bali Wayan Koster ini mengibaratkan proses pembangunan UMKM seperti membangun sebuah piramida yang membutuhkan dasar yang kokoh.

Oleh sebab itu, ia menilai penguatan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dimulai dari pembenahan di sektor hulu.

Sejak masa pandemi Covid-19, Ibu Putri Koster mengaku telah fokus menata pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas produk perajin.

Upaya hilirisasi kemudian dilakukan melalui berbagai terobosan, salah satunya lewat Pameran Bali Bangkit yang menerapkan kurasi ketat.

Ia menjelaskan bahwa karakter disiplin dan kemandirian yang diterapkannya di Dekranasda merupakan buah dari didikan almarhum ayahnya, salah satu perintis BPD Bali.

Nilai kejujuran dan tanggung jawab itulah yang terus dipegangnya dalam mendampingi Gubernur Bali menjalankan pemerintahan.

Rencana Kampung Difabel di Klungkung

Selain menyoroti sektor UMKM, Ibu Putri Koster juga mengungkapkan perhatiannya terhadap kelompok masyarakat rentan. Ia memaparkan rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan inklusif berupa “kampung difabel”.

Kawasan ini rencananya akan diintegrasikan dengan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang berlokasi di Kabupaten Klungkung. Nantinya, area tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas pelatihan keterampilan, seperti pelatihan barista hingga jasa pijat.

“Hal tersebut telah saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Rencananya, di PKB akan disiapkan satu kawasan khusus yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Bali penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Ibu Putri Koster berharap media massa dapat terus berperan sebagai jembatan informasi yang efektif.

Sinergi antara pemerintah dan media dinilai krusial agar program-program pemberdayaan yang dirancang dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (red).

The post Ibu Putri Koster Tekankan Integritas dan Disiplin Jadi Fondasi UMKM Bali appeared first on Balipustakanews.

Dalam kuliah umum tersebut, Ny. Putri Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan membangun Pusat Kebudayaan Bali di lahan seluas 326 hektar, dengan zona utama seluas 36 hektar. Kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari gedung pertunjukan, museum tematik, Bali International Convention Center, Bali Expo, hingga hotel, restoran, dan rumah sakit. Karena skala proyek ini sangat besar, ia menekankan pentingnya kontribusi para tenaga teknik lokal.

“Ayo anak-anak Bali, khususnya dari Fakultas Teknik, mari ambil bagian. Bukan hanya Warmadewa, tapi juga kampus teknik lain di Bali. Pak Koster ingin proyek ini dibangun oleh putra-putri daerah sendiri,” tegasnya.

Selain mengajak berpartisipasi dalam proyek pembangunan, Ny. Putri Koster juga mendorong mahasiswa untuk berani memulai usaha sendiri. Ia mengatakan bahwa wirausaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Bali. Ia berpesan agar mahasiswa tidak hanya terpaku pada teori di kelas, tetapi aktif mengembangkan diri di luar kampus.

“Zaman sekarang tantangannya lebih besar, karena gadget sering bikin terlena. Kalian harus isi waktu dengan kegiatan produktif agar tidak jadi sarjana yang rapuh,” ujarnya.

Menurutnya, seorang wirausaha harus memiliki visi jauh ke depan, kreatif, inovatif, dan siap mengambil risiko. “Harus punya ambisi yang kuat,” tambahnya.

Rektor Universitas Warmadewa, Prof. I Gede Suranaya Pandit, menjelaskan bahwa kuliah umum ini merupakan kegiatan rutin untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Prof. A. A. Gede Oka Wisnumurti, turut mengapresiasi kehadiran Putri Koster sebagai narasumber. Ia menilai Putri Koster memiliki andil besar dalam menggerakkan UMKM dan pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi. (kbs/pr)

The post Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Dimulai, Ny. Putri Koster: Saatnya Putra Daerah Ambil Peran! appeared first on Balipustakanews.

Dalam kesempatan pagi itu, Ny. Putri Koster mengajak dua narasumber yaitu Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS, Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dan Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, S.T., MA Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Bidang Infrastruktur, bertempat di RRI Singaraja dan Radio Nuansa Giri, Singaraja.

Wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu pun mengatakan bahwa menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster pada 5 September mendatang tidak menyurutkannya sebagai Ketua TP PKK Prov Bali dalam mensosialisasikan program-program kerja Gubernur Bali. “TP PKK mempunyai dua program kerja yaitu sosialisasi dan aksi sosial, nah ini saya datang ke sini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan pemerintah selama lima tahun ini,” tuturnya.

Ia pun meyakini jika masyarakat sudah benar-benar mengetahui program pemerintah dengan baik, maka masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. “Pemerintah merancang program dan kebijakan juga menimbang kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, tentu saja sebagai wadah bagi masyarakat kita dalam mengekspresikan diri. Nanti sekian banyak seniman, pengerajin dan masyarakat yang bisa memanfaatkan tempat tersebut,” tuturnya.

Lebih jauh, Bunda Putri juga mengatakan jika Pusat Kebudayaan Bali ke depan biaa menjadi daya tarik wisata dan pusat perekonomian baru di Bali, sehingga pembangunan di Bali bisa seimbang. “Saya juga ingin nanti akan dibangun kawasan khusus bagi saudara-saudara kita yang difabel untuk mereka mengembangkan diri. Jadi bagi mereka yang pintar melukis, atau spa bisa diberdayakan dengan taraf bintang lima tentunya,” tutupnya seraya mengatakan bahwa keberadaan Pusat Kebudayaan Bali bukan untuk memindahkan aktivitas kebudayaan ke sana, namun tepatnya sebagai wadah agar masyarakat bisa mengekspresikan diri di sana.

Sementara itu, Prof. Made Damriyasa menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah banyak melahirkan infrastruktur, salah satu karya monumental yaitu Pusat Kebudayaan Bali (PKB). “Bahkan PKB sendiri mendapat apresiasi dari Bappenas karen satu-satunya penggunaan dana PEN yang benar-benar untuk investasi, di saat daerah lain untuk membantu penanganan Covid-19,” jelasnya.

Bahkan ia menambahkan saat ini investasi PKB nilainya sudah berkali lipat. Hal itu terbukti saat kunjungan BAPPENAS terakhir, dan diappraisal nilanya naik menjadi 5 Triliun dari yang awalnya 1,5 Triliun bantuan dana PEN.

Dr. Wayan Kastawan, Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Bidang Infrastruktur menyatakan bahwa pembangunan PKB merupakan langkah brilian dan luar biasa. Karena mengubah lahan tidak produktif bekas galian C menjadi infrastruktur yang bernilai investasi sangat tinggi.

Kawasan Pusat Kebudayaan Bali akan memiliki tiga zona, yakni zona inti, zona penunjang dan zona penyangga. Pada zona inti akan berisi 15 Fasilitas Pentas Seni Tradisi dan Seni Modern; 12 Museum Tematik; Auditorium Bung Karno; Desa Difable; Bali International Convention Center; Bali Exhibition Center; Pusat Promosi Ekspor; Fasilitas Pariwisata; Pelabuhan Marina; dan Taman Rekreasi Ekologis.

“Termasuk panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang. Ada pula panggung terbuka madya dengan kapasitas 4.000 orang dan panggung terbuka lain untuk kapasitas 3.000 sampai 3.500 orang, serta 12 Museum Tematik juga akan dibangun di Zona Inti,” katanya.

Di zona penunjang ada areal untuk hotel, apartemen, dan fasilitas usaha pariwisata. Sedangkan zona penyangga memiliki hutan dan taman ekologis tematik seluas kurang lebih 70-90 hektare. “nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yaitu enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia benar-benar diimplementasikan di sana,” tutupnya.

The post Ny. Putri Koster Sosialisasikan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali appeared first on Balipustakanews.