Bali adalah wilayah yang memiliki struktur sosial khas. Di dalamnya ada desa adat, banjar adat, krama, tamiu, pecalang, awig-awig, pararem, dan sistem pengamanan berbasis komunitas. Karena itu, setiap organisasi yang hadir di Bali perlu memahami bahwa Bali bukan ruang kosong. Bali adalah ruang adat yang hidup.

Data Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali menunjukkan Bali memiliki 1.493 desa adat, 4.871 banjar adat, dan 4.375 banjar dinas. Angka ini menjelaskan bahwa ketertiban sosial Bali tidak hanya bergantung pada aparat formal. Ada kekuatan sosial, adat, dan budaya yang selama ini menjaga keseimbangan masyarakat.

Dari titik inilah kita perlu memahami Bankamda atau Bantuan Keamanan Desa Adat. Bankamda bukan sekadar satuan keamanan biasa. Ia lahir dari kebutuhan Bali untuk menjaga wilayah desa adat dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya Bali. Bankamda merupakan bagian dari Sipandu Beradat atau Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Bankamda lahir sebagai implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Tujuannya jelas, yaitu memperkuat keamanan masyarakat berbasis kearifan lokal Bali melalui kerja sama antara desa adat, pecalang, aparat desa, Polri, TNI, Linmas, Satpam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan unsur keamanan lainnya.

Dalam konteks ini, kutipan penting yang perlu ditekankan adalah: “Jika Pecalang adalah penjaga keamanan adat, maka Bankamda berfungsi sebagai pasukan bantuan keamanan desa adat yang lebih terstruktur dan terlatih.”

Kalimat ini membantu masyarakat memahami perbedaan mendasar antara Pecalang dan Bankamda. Pecalang berakar pada tradisi. Ia hadir dalam kegiatan adat, agama, budaya, dan tata kehidupan desa adat. Sedangkan Bankamda merupakan penguatan fungsi keamanan desa adat dalam bentuk yang lebih modern, terkoordinasi, dan terhubung dengan aparat negara.

Karena itu, Bankamda tidak boleh dipahami sebagai saingan Pecalang. Keduanya justru saling melengkapi. Pecalang menjaga kewibawaan adat. Bankamda membantu memperluas jangkauan pengamanan desa adat, terutama ketika Bali menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.

Tantangan itu nyata. Bali adalah daerah pariwisata dunia. BPS Bali mencatat sepanjang Januari sampai Desember 2025 terdapat 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali. Pada Januari 2026 saja, kunjungan wisatawan mancanegara langsung mencapai 502.205 kunjungan, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang sebesar 56,67 persen.

Data ini menunjukkan satu hal penting: keamanan Bali adalah bagian dari infrastruktur ekonomi dan budaya. Bila Bali tidak aman, pariwisata terganggu. Bila pariwisata terganggu, ekonomi rakyat ikut terdampak. Karena itu, keamanan di Bali tidak bisa dibiarkan berjalan liar, sektoral, atau dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tidak berada dalam koordinasi sistem resmi.

Di sinilah polemik MADAS Nusantara harus ditempatkan secara rasional. Secara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberi ruang bagi masyarakat untuk membentuk organisasi sepanjang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Artinya, keberadaan sebuah ormas tidak bisa serta-merta ditolak hanya karena identitas kelompok, asal daerah, atau latar belakang anggotanya. Itu prinsip negara hukum. Namun, legalitas administratif juga bukan satu-satunya ukuran. Di Bali, organisasi yang sah secara hukum tetap perlu memperoleh legitimasi sosial melalui sikap, etika, dan penghormatan terhadap desa adat.

Kesbangpol Bali disebut telah menyatakan MADAS Nusantara tercatat resmi dan tidak ditemukan indikasi mengganggu keamanan atau ketertiban. Program kerja yang diperiksa juga disebut bergerak pada bidang sosial, keagamaan, donor darah, peningkatan kualitas SDM, dan digital marketing.

Namun, di sisi lain, ada warga yang menyampaikan aspirasi penolakan. Aspirasi itu tidak boleh langsung dicap sebagai kebencian. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu harus diletakkan pada jalur yang benar.

Kutipan yang paling penting dalam isu ini adalah: “MADAS sebagai organisasi berbeda dari warga Madura sebagai entitas sosial.”

Kalimat ini harus menjadi garis batas moral dalam percakapan publik. Mengkritik organisasi tidak boleh berubah menjadi menolak etnis. Menolak cara kerja sebuah ormas tidak boleh berubah menjadi permusuhan terhadap warga Madura. Bali tidak boleh masuk ke dalam jebakan SARA.

Sebaliknya, pihak ormas juga perlu membaca rasa sosial masyarakat Bali. Bali memiliki struktur pengamanan sendiri. Ada Desa Adat, Pecalang, Bankamda, Polri, TNI, Linmas, dan unsur Sipandu Beradat. Karena itu, organisasi apa pun yang hadir di Bali harus menempatkan diri sebagai aktor sosial, bukan aktor keamanan.

Ini penting. Jika MADAS Nusantara bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, dan pemberdayaan warga, ruangnya sah. Tetapi jika ada kesan atau praktik yang mengarah pada pengamanan mandiri, patroli, perlindungan kelompok, tekanan sosial, atau klaim kewenangan wilayah, maka itu harus dicegah sejak awal.

Bali tidak membutuhkan otoritas keamanan paralel. Bali membutuhkan organisasi sosial yang tunduk pada hukum negara dan tata krama desa adat.

Kutipan lain yang penting untuk direnungkan adalah: “Bali terbuka bagi siapa pun yang datang dengan hormat. Tetapi Bali berhak menjaga rumah adatnya agar tidak ada otoritas sosial dan keamanan yang berjalan sendiri-sendiri.”

Kalimat ini adalah posisi paling seimbang. Ia tidak anti-pendatang. Ia juga tidak membiarkan Bali kehilangan kendali atas tata sosialnya sendiri. Bali boleh terbuka, tetapi keterbukaan tidak sama dengan membiarkan semua orang membawa aturan sendiri. Bali ramah, tetapi keramahan Bali berdiri di atas tatanan.

Dalam kebudayaan Bali, keamanan bukan hanya urusan hukum. Keamanan juga soal rasa. Rasa nyaman. Rasa teduh. Rasa tidak terancam. Rasa bahwa adat dihormati. Rasa bahwa pendatang dan warga lokal sama-sama tahu batas.

Karena itu, persoalan MADAS tidak cukup dijawab dengan kalimat “sudah legal”. Legalitas penting, tetapi etika sosial juga penting. Sebaliknya, penolakan juga tidak cukup didasarkan pada rasa curiga. Aspirasi warga harus berbasis fakta, bukan prasangka.

Masyarakat perlu membedakan tiga hal.

Pertama, warga Madura sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak tinggal, bekerja, berusaha, dan hidup damai di Bali.

Kedua, MADAS Nusantara sebagai organisasi yang memiliki struktur, program, simbol, dan tanggung jawab hukum sendiri.

Ketiga, fungsi keamanan desa adat yang sudah diatur melalui Desa Adat, Pecalang, Bankamda, Sipandu Beradat, Polri, TNI, dan pemerintah.

Jika tiga hal ini dicampuradukkan, konflik sosial akan mudah terbakar. Tetapi jika tiga hal ini dipisahkan secara jernih, masyarakat bisa bersikap adil.

Sebagai seorang warga Bali, saya melihat Bankamda justru menjadi jawaban terhadap kegelisahan publik. Bankamda menunjukkan bahwa Bali sudah memiliki sistem pengamanan berbasis adat dan negara. Artinya, tidak perlu ada kelompok lain yang mengambil peran keamanan di luar sistem resmi.

Namun, Bankamda juga harus bekerja profesional. Jangan sampai keberadaannya hanya formalitas. Studi tentang Sipandu Beradat di Buleleng pernah menunjukkan bahwa sistem ini masih menghadapi kendala pendanaan, koordinasi, kesamaan persepsi, dan potensi tumpang tindih dengan sistem keamanan lain. Ini kritik penting. Sistem yang baik harus terus dievaluasi.

Maka, jalan terbaik bukan memperbesar kecurigaan, tetapi memperkuat tata kelola.

Pemerintah Provinsi Bali, Kesbangpol, Majelis Desa Adat, Polda Bali, TNI, dan desa adat perlu membuat batas yang jelas bagi semua ormas. Ormas boleh bergerak dalam kegiatan sosial. Ormas boleh membantu kemanusiaan. Ormas boleh membina anggotanya. Tetapi ormas tidak boleh mengambil fungsi keamanan. Ormas tidak boleh membuat warga merasa ada kekuatan sosial lain di luar negara dan adat.

MADAS Nusantara juga perlu mengambil langkah terbuka. Sampaikan kepada publik bahwa organisasi ini tidak menjalankan fungsi keamanan, tidak melakukan patroli, tidak mengambil peran Pecalang atau Bankamda, dan menghormati Desa Adat Bali. Pernyataan seperti ini penting untuk menurunkan suhu sosial.

Di sisi lain, masyarakat Bali juga perlu menjaga tutur dan sikap. Kritik harus diarahkan kepada organisasi, bukan etnis. Jangan sampai media sosial mengubah kegelisahan menjadi permusuhan. Jangan sampai narasi yang awalnya tentang tata kelola ormas berubah menjadi serangan terhadap warga Madura.

Kutipan penutup yang paling tepat adalah: “Kritik terhadap organisasi harus berbasis legalitas, fungsi, program, perilaku anggota, dan dampak sosial. Kritik tidak boleh diarahkan pada asal-usul etnis.”

Inilah sikap waras yang perlu dipegang masyarakat.

Bali punya hak menjaga adatnya. Warga pendatang punya hak hidup aman dan bermartabat. Negara punya kewajiban memastikan semua organisasi tunduk pada hukum. Desa Adat punya kewenangan menjaga harmoni wilayahnya. Ormas punya ruang bergerak, tetapi bukan ruang untuk mengambil fungsi keamanan.

Maka, polemik MADAS Nusantara sebaiknya dijadikan momentum untuk memperkuat literasi sosial masyarakat. Jangan semua isu dibaca dengan emosi. Jangan semua perbedaan dianggap ancaman. Tetapi jangan pula semua kegelisahan warga dianggap intoleransi.

Bali akan tetap kuat jika masyarakatnya mampu berpikir jernih. Menjaga adat tanpa membenci. Menerima pendatang tanpa kehilangan tatanan. Menghormati hak berserikat tanpa membiarkan otoritas keamanan berjalan liar.

Bankamda dan Sipandu Beradat adalah penanda bahwa Bali memiliki sistem sendiri untuk menjaga keamanan berbasis budaya. Karena itu, siapa pun yang hadir di Bali harus memahami satu prinsip dasar: hormati hukum negara, hormati desa adat, hormati masyarakat, dan jangan membawa Bali ke dalam konflik identitas.

Sumber rujukan data: 

• Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
• Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat
• UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Data Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali
• BPS Provinsi Bali
• Polda Bali
• ANTARA
• Kesbangpol Bali
• Kajian akademik tentang Sipandu Beradat dan community policing berbasis desa adat.

The post Menjaga Bali dengan Akal Sehat: Bankamda, Desa Adat, dan Polemik MADAS Nusantara appeared first on Balipustakanews.

Bali dan Madura bukan dua dunia yang sepenuhnya asing. Dalam sejarah panjang Nusantara, keduanya pernah berada dalam jejaring politik, perdagangan, kekuasaan, dan kebudayaan yang saling bersentuhan. Sejak masa Majapahit, Gelgel, Klungkung, Jawa Timur, Blambangan, hingga Madura, hubungan antardaerah tidak berjalan dalam sekat yang kaku seperti batas administratif hari ini.

Jejak itu bisa dibaca dari keberadaan komunitas Muslim tua di Bali, termasuk Kampung Gelgel di Klungkung, yang dalam tradisi lokal kerap dikaitkan dengan rombongan dari Jawa dan Majapahit. Ada pula Banjar Medura di kawasan Sanur, yang dalam ingatan sosial masyarakat setempat dihubungkan dengan garis keturunan dari Sumenep, Madura. Bahkan dalam tradisi Puri Pemecutan, kisah Raden Ayu Siti Khotijah atau Gusti Ayu Made Rai juga memperlihatkan adanya relasi simbolik antara Bali dan Madura.

Maka, bila ada yang mengatakan Bali sama sekali tidak punya hubungan historis dengan Madura, pernyataan itu terlalu tergesa-gesa. Sejarah Bali jauh lebih luas dari sekadar narasi “kami” dan “mereka”. Bali sejak lama menjadi ruang perjumpaan: antara Hindu dan Islam, antara puri dan kampung, antara adat dan perdagangan, antara masyarakat lokal dan perantau yang kemudian berakar.

Namun, pengakuan terhadap sejarah itu tidak otomatis berarti semua organisasi berbasis identitas boleh masuk tanpa pertanyaan. Di sinilah letak pokok persoalan Madas Nusantara di Bali.

Penolakan terhadap Madas tidak bisa dibaca secara dangkal sebagai penolakan terhadap warga Madura. Yang sedang dipersoalkan sebagian masyarakat adalah bentuk organisasi, reputasi nama, potensi mobilisasi massa, serta kekhawatiran akan hadirnya kekuatan sosial yang dinilai dapat tumpang tindih dengan sistem keamanan formal dan adat di Bali.

Bali memiliki struktur sosial yang khas. Ada aparat negara, ada desa adat, ada pecalang, ada banjar, ada mekanisme sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Ketertiban Bali bukan hanya dijaga oleh hukum formal, tetapi juga oleh rasa, tata krama, dan kesepakatan adat yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Karena itu, kehadiran ormas apa pun yang membawa atribut kuat, struktur komando, dan simbol massa, wajar bila memunculkan pertanyaan publik.

Pertanyaannya bukan: “Apakah mereka Madura?”

Pertanyaannya adalah: “Apa tujuan organisasi ini? Bagaimana legalitasnya? Bagaimana mekanisme pengawasan anggotanya? Apakah mereka tunduk pada hukum negara dan adat Bali? Apakah mereka menjamin tidak akan menjalankan fungsi keamanan, mediasi paksa, penagihan, intimidasi, atau tindakan yang menyerupai kerja aparat?”

Inilah pertanyaan yang sah dalam negara hukum.

Dalam konteks pelantikan Madas Nusantara DPW Bali, ada pula hal yang perlu diluruskan agar publik tidak keliru membaca peristiwa tersebut. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta tidak hadir dalam pelantikan itu. Sambutan beliau dibacakan oleh perwakilan Kesbangpol Provinsi Bali, Aditiana. Koreksi ini penting agar masyarakat tidak membangun tafsir berlebihan atas sebuah acara yang dalam praktik birokrasi bisa saja dihadiri atau diwakili oleh unsur pemerintahan dalam kapasitas formal.

Dalam kehidupan sosial Bali, pejabat publik kerap menerima undangan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, komunitas adat, paguyuban, hingga kelompok profesi. Kehadiran, sambutan, atau perwakilan dalam sebuah acara tidak selalu dapat dimaknai sebagai dukungan penuh terhadap seluruh sikap dan tindakan organisasi yang bersangkutan. Dalam banyak hal, hal itu bisa diletakkan sebagai bagian dari fungsi komunikasi pemerintahan untuk menjaga ruang dialog, menyampaikan pesan ketertiban, serta mengingatkan semua pihak agar tetap berada dalam koridor hukum dan harmoni sosial.

Meski demikian, pada isu yang sensitif, komunikasi publik memang perlu dilakukan dengan lebih terang dan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan yang sampai kepada masyarakat bukanlah pemberian ruang tanpa batas kepada organisasi mana pun, melainkan penegasan bahwa setiap ormas wajib tunduk pada hukum, menghormati adat Bali, dan tidak boleh menimbulkan keresahan. Dengan cara itu, posisi pemerintah tetap dapat dibaca secara proporsional: hadir sebagai pengayom dan pengatur keseimbangan sosial, bukan sebagai pihak yang memperuncing pro dan kontra.

Bali bukan daerah yang anti terhadap pendatang. Data sosial menunjukkan Bali adalah ruang migrasi. Banyak warga dari berbagai daerah hidup, bekerja, berdagang, menikah, dan membangun masa depan di Bali. Orang Jawa, Madura, Sasak, Bugis, Sunda, Flores, Tionghoa, dan komunitas lain telah menjadi bagian dari denyut sosial-ekonomi Bali. Banyak dari mereka bahkan lebih Bali dalam perilaku sosialnya dibanding orang yang hanya menjadikan Bali sebagai slogan.

Karena itu, kita harus berhati-hati agar polemik Madas tidak ditarik menjadi sentimen anti-Madura. Warga Madura yang tinggal di Bali tidak boleh ikut menanggung beban reputasi sebuah ormas. Pedagang kecil, pekerja informal, buruh, pengusaha, tokoh agama, keluarga perantau, dan generasi muda Madura di Bali tidak identik dengan Madas Nusantara. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga berhak atas rasa aman dan penghormatan.

Namun, pada saat yang sama, Madas Nusantara juga tidak bisa berlindung di balik identitas Madura untuk menghindari pertanyaan publik. Bila organisasi ini ingin diterima di Bali, maka beban pembuktiannya berada pada organisasi itu sendiri. Mereka harus menunjukkan secara terbuka legalitas, susunan pengurus, kode etik, sumber pendanaan, bidang kerja, mekanisme sanksi internal, serta komitmen tertulis untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban.

Lebih dari itu, Madas Nusantara perlu menegaskan bahwa mereka tidak mewakili seluruh warga Madura. Ini penting. Sebab ketika sebuah ormas memakai simbol identitas tertentu, publik mudah menganggap organisasi itu sebagai representasi etnis. Padahal, tidak semua warga Madura menjadi anggota Madas. Tidak semua warga Madura sepakat dengan gaya berorganisasi Madas. Bahkan sangat mungkin banyak warga Madura di Bali justru ingin hidup tenang, bekerja baik-baik, dan tidak terseret dalam kegaduhan organisasi.

Di sinilah kedewasaan publik Bali diuji. Apakah kita mampu menolak potensi premanisme tanpa menjadi rasis? Apakah kita mampu mengkritik ormas tanpa merendahkan etnis? Apakah kita mampu menjaga Bali tanpa membakar prasangka?

Bali punya hak penuh untuk menjaga dirinya. Bali berhak menolak setiap organisasi yang berpotensi menimbulkan intimidasi, kekerasan, gangguan keamanan, atau klaim kekuasaan di luar hukum. Bali juga berhak meminta pemerintah bersikap tegas terhadap ormas yang tidak jelas manfaat sosialnya. Tetapi hak itu harus dijalankan dengan bahasa yang presisi dan sikap yang adil.

Jangan sampai semangat menjaga Bali berubah menjadi kebencian terhadap sesama warga negara. Jangan sampai kritik terhadap Madas berubah menjadi stigma terhadap Madura. Jangan sampai ruang digital Bali, yang sudah sering panas oleh akun anonim dan potongan narasi provokatif, kembali memproduksi bara kecil yang bisa membakar hubungan sosial.

Kita perlu kembali pada prinsip sederhana: yang diuji adalah perilaku organisasi, bukan asal-usul etnis. Yang diawasi adalah tindakan kolektif, bukan darah keturunan. Yang ditolak adalah potensi kekerasan dan intimidasi, bukan manusia yang datang dari daerah tertentu.

Bila Madas Nusantara ingin berada di Bali, maka mereka harus datang dengan kerendahan hati sosial. Bukan dengan simbol kekuatan massa. Bukan dengan narasi kebesaran organisasi. Bukan dengan klaim sebagai penjaga apa pun. Bali sudah memiliki penjaganya: hukum negara, aparat resmi, desa adat, pecalang, dan masyarakat yang hidup dalam kesadaran menjaga harmoni.

Sebaliknya, bila masyarakat Bali menolak Madas, penolakan itu harus diletakkan pada dasar yang benar: legalitas, ketertiban, rekam jejak, dan potensi gangguan sosial. Bukan pada sentimen asal-usul. Dengan begitu, Bali tetap tegas tanpa kehilangan adab. Bali tetap waspada tanpa jatuh pada kebencian.

Sejarah Bali dan Madura mengajarkan bahwa perjumpaan bukan hal baru. Yang baru hari ini adalah cara kita mengelola kecemasan di tengah dunia digital yang cepat memprovokasi. Karena itu, jalan terbaik bukan menutup mata terhadap risiko ormas, tetapi juga bukan membuka pintu bagi prasangka etnis.

Bali harus dijaga. Tetapi Bali hanya akan benar-benar terjaga bila ketegasan berjalan bersama keadilan.

Penulis : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati 
Penulis adalah seorang Pengamat Media Sosial

The post Bali, Madura, dan Batas Jernih antara Menolak Ormas dan Menolak Etnis appeared first on Balipustakanews.