Ada satu hal yang perlu dijernihkan sejak awal ketika kita membicarakan polemik kehadiran Madas Nusantara di Bali: kritik terhadap sebuah organisasi tidak boleh berubah menjadi prasangka terhadap sebuah etnis. Ini garis batas yang tipis, tetapi sangat penting. Sebab, begitu kritik kelembagaan berubah menjadi sentimen kesukuan, maka diskusi publik kehilangan akal sehatnya.
Bali dan Madura bukan dua dunia yang sepenuhnya asing. Dalam sejarah panjang Nusantara, keduanya pernah berada dalam jejaring politik, perdagangan, kekuasaan, dan kebudayaan yang saling bersentuhan. Sejak masa Majapahit, Gelgel, Klungkung, Jawa Timur, Blambangan, hingga Madura, hubungan antardaerah tidak berjalan dalam sekat yang kaku seperti batas administratif hari ini.
Jejak itu bisa dibaca dari keberadaan komunitas Muslim tua di Bali, termasuk Kampung Gelgel di Klungkung, yang dalam tradisi lokal kerap dikaitkan dengan rombongan dari Jawa dan Majapahit. Ada pula Banjar Medura di kawasan Sanur, yang dalam ingatan sosial masyarakat setempat dihubungkan dengan garis keturunan dari Sumenep, Madura. Bahkan dalam tradisi Puri Pemecutan, kisah Raden Ayu Siti Khotijah atau Gusti Ayu Made Rai juga memperlihatkan adanya relasi simbolik antara Bali dan Madura.
Maka, bila ada yang mengatakan Bali sama sekali tidak punya hubungan historis dengan Madura, pernyataan itu terlalu tergesa-gesa. Sejarah Bali jauh lebih luas dari sekadar narasi “kami” dan “mereka”. Bali sejak lama menjadi ruang perjumpaan: antara Hindu dan Islam, antara puri dan kampung, antara adat dan perdagangan, antara masyarakat lokal dan perantau yang kemudian berakar.
Namun, pengakuan terhadap sejarah itu tidak otomatis berarti semua organisasi berbasis identitas boleh masuk tanpa pertanyaan. Di sinilah letak pokok persoalan Madas Nusantara di Bali.
Penolakan terhadap Madas tidak bisa dibaca secara dangkal sebagai penolakan terhadap warga Madura. Yang sedang dipersoalkan sebagian masyarakat adalah bentuk organisasi, reputasi nama, potensi mobilisasi massa, serta kekhawatiran akan hadirnya kekuatan sosial yang dinilai dapat tumpang tindih dengan sistem keamanan formal dan adat di Bali.
Bali memiliki struktur sosial yang khas. Ada aparat negara, ada desa adat, ada pecalang, ada banjar, ada mekanisme sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat. Ketertiban Bali bukan hanya dijaga oleh hukum formal, tetapi juga oleh rasa, tata krama, dan kesepakatan adat yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Karena itu, kehadiran ormas apa pun yang membawa atribut kuat, struktur komando, dan simbol massa, wajar bila memunculkan pertanyaan publik.
Pertanyaannya bukan: “Apakah mereka Madura?”
Pertanyaannya adalah: “Apa tujuan organisasi ini? Bagaimana legalitasnya? Bagaimana mekanisme pengawasan anggotanya? Apakah mereka tunduk pada hukum negara dan adat Bali? Apakah mereka menjamin tidak akan menjalankan fungsi keamanan, mediasi paksa, penagihan, intimidasi, atau tindakan yang menyerupai kerja aparat?”
Inilah pertanyaan yang sah dalam negara hukum.
Dalam konteks pelantikan Madas Nusantara DPW Bali, ada pula hal yang perlu diluruskan agar publik tidak keliru membaca peristiwa tersebut. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta tidak hadir dalam pelantikan itu. Sambutan beliau dibacakan oleh perwakilan Kesbangpol Provinsi Bali, Aditiana. Koreksi ini penting agar masyarakat tidak membangun tafsir berlebihan atas sebuah acara yang dalam praktik birokrasi bisa saja dihadiri atau diwakili oleh unsur pemerintahan dalam kapasitas formal.
Dalam kehidupan sosial Bali, pejabat publik kerap menerima undangan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, komunitas adat, paguyuban, hingga kelompok profesi. Kehadiran, sambutan, atau perwakilan dalam sebuah acara tidak selalu dapat dimaknai sebagai dukungan penuh terhadap seluruh sikap dan tindakan organisasi yang bersangkutan. Dalam banyak hal, hal itu bisa diletakkan sebagai bagian dari fungsi komunikasi pemerintahan untuk menjaga ruang dialog, menyampaikan pesan ketertiban, serta mengingatkan semua pihak agar tetap berada dalam koridor hukum dan harmoni sosial.
Meski demikian, pada isu yang sensitif, komunikasi publik memang perlu dilakukan dengan lebih terang dan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan yang sampai kepada masyarakat bukanlah pemberian ruang tanpa batas kepada organisasi mana pun, melainkan penegasan bahwa setiap ormas wajib tunduk pada hukum, menghormati adat Bali, dan tidak boleh menimbulkan keresahan. Dengan cara itu, posisi pemerintah tetap dapat dibaca secara proporsional: hadir sebagai pengayom dan pengatur keseimbangan sosial, bukan sebagai pihak yang memperuncing pro dan kontra.
Bali bukan daerah yang anti terhadap pendatang. Data sosial menunjukkan Bali adalah ruang migrasi. Banyak warga dari berbagai daerah hidup, bekerja, berdagang, menikah, dan membangun masa depan di Bali. Orang Jawa, Madura, Sasak, Bugis, Sunda, Flores, Tionghoa, dan komunitas lain telah menjadi bagian dari denyut sosial-ekonomi Bali. Banyak dari mereka bahkan lebih Bali dalam perilaku sosialnya dibanding orang yang hanya menjadikan Bali sebagai slogan.
Karena itu, kita harus berhati-hati agar polemik Madas tidak ditarik menjadi sentimen anti-Madura. Warga Madura yang tinggal di Bali tidak boleh ikut menanggung beban reputasi sebuah ormas. Pedagang kecil, pekerja informal, buruh, pengusaha, tokoh agama, keluarga perantau, dan generasi muda Madura di Bali tidak identik dengan Madas Nusantara. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga berhak atas rasa aman dan penghormatan.
Namun, pada saat yang sama, Madas Nusantara juga tidak bisa berlindung di balik identitas Madura untuk menghindari pertanyaan publik. Bila organisasi ini ingin diterima di Bali, maka beban pembuktiannya berada pada organisasi itu sendiri. Mereka harus menunjukkan secara terbuka legalitas, susunan pengurus, kode etik, sumber pendanaan, bidang kerja, mekanisme sanksi internal, serta komitmen tertulis untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban.
Lebih dari itu, Madas Nusantara perlu menegaskan bahwa mereka tidak mewakili seluruh warga Madura. Ini penting. Sebab ketika sebuah ormas memakai simbol identitas tertentu, publik mudah menganggap organisasi itu sebagai representasi etnis. Padahal, tidak semua warga Madura menjadi anggota Madas. Tidak semua warga Madura sepakat dengan gaya berorganisasi Madas. Bahkan sangat mungkin banyak warga Madura di Bali justru ingin hidup tenang, bekerja baik-baik, dan tidak terseret dalam kegaduhan organisasi.
Di sinilah kedewasaan publik Bali diuji. Apakah kita mampu menolak potensi premanisme tanpa menjadi rasis? Apakah kita mampu mengkritik ormas tanpa merendahkan etnis? Apakah kita mampu menjaga Bali tanpa membakar prasangka?
Bali punya hak penuh untuk menjaga dirinya. Bali berhak menolak setiap organisasi yang berpotensi menimbulkan intimidasi, kekerasan, gangguan keamanan, atau klaim kekuasaan di luar hukum. Bali juga berhak meminta pemerintah bersikap tegas terhadap ormas yang tidak jelas manfaat sosialnya. Tetapi hak itu harus dijalankan dengan bahasa yang presisi dan sikap yang adil.
Jangan sampai semangat menjaga Bali berubah menjadi kebencian terhadap sesama warga negara. Jangan sampai kritik terhadap Madas berubah menjadi stigma terhadap Madura. Jangan sampai ruang digital Bali, yang sudah sering panas oleh akun anonim dan potongan narasi provokatif, kembali memproduksi bara kecil yang bisa membakar hubungan sosial.
Kita perlu kembali pada prinsip sederhana: yang diuji adalah perilaku organisasi, bukan asal-usul etnis. Yang diawasi adalah tindakan kolektif, bukan darah keturunan. Yang ditolak adalah potensi kekerasan dan intimidasi, bukan manusia yang datang dari daerah tertentu.
Bila Madas Nusantara ingin berada di Bali, maka mereka harus datang dengan kerendahan hati sosial. Bukan dengan simbol kekuatan massa. Bukan dengan narasi kebesaran organisasi. Bukan dengan klaim sebagai penjaga apa pun. Bali sudah memiliki penjaganya: hukum negara, aparat resmi, desa adat, pecalang, dan masyarakat yang hidup dalam kesadaran menjaga harmoni.
Sebaliknya, bila masyarakat Bali menolak Madas, penolakan itu harus diletakkan pada dasar yang benar: legalitas, ketertiban, rekam jejak, dan potensi gangguan sosial. Bukan pada sentimen asal-usul. Dengan begitu, Bali tetap tegas tanpa kehilangan adab. Bali tetap waspada tanpa jatuh pada kebencian.
Sejarah Bali dan Madura mengajarkan bahwa perjumpaan bukan hal baru. Yang baru hari ini adalah cara kita mengelola kecemasan di tengah dunia digital yang cepat memprovokasi. Karena itu, jalan terbaik bukan menutup mata terhadap risiko ormas, tetapi juga bukan membuka pintu bagi prasangka etnis.
Bali harus dijaga. Tetapi Bali hanya akan benar-benar terjaga bila ketegasan berjalan bersama keadilan.
Penulis : I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati
Penulis adalah seorang Pengamat Media Sosial
