Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produktif, lingkungan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali, terutama petani.

“Jangan karena uang kita mengorbankan Bali,” kata Koster saat menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutan” di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, Minggu (20/9/2026).

Koster mengatakan, Bali merupakan pulau dengan wilayah relatif kecil, sekitar 5.590 kilometer persegi, tetapi menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar. Kondisi itu berjalan seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata dan investasi.

Pada 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta wisatawan, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Pemprov Bali sebelumnya memperkirakan perputaran ekonomi pariwisata Bali pada tahun tersebut mencapai sekitar Rp176 triliun.

Di sisi lain, Koster menilai tingginya nilai ekonomi tanah menjadi tantangan bagi upaya mempertahankan sawah dan lahan pertanian.

Menurut beliau, ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara dengan hasil panen selama 10 hingga 20 tahun, keputusan petani menjual tanah merupakan sesuatu yang dapat dipahami dari sisi ekonomi keluarga.

Karena itu, Koster berpandangan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan larangan alih fungsi lahan.

“Larangan alih fungsi lahan saja tidak cukup. Harus ada insentif nyata bagi petani, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan ekonomi yang layak,” ujar Koster.

Menurut beliau, kebijakan perlindungan lahan harus membuat sektor pertanian tetap memberikan prospek ekonomi bagi masyarakat. Jika tidak ditata dengan baik, upaya mewujudkan kedaulatan pangan Bali akan menghadapi tantangan serius.

Persoalan lainnya adalah regenerasi petani. Koster menyoroti tenaga kerja pertanian yang banyak diisi kelompok usia di atas 50 tahun, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor tersebut masih menjadi tantangan.

Dengan demikian, mempertahankan lahan pertanian menurut Koster harus dibarengi dengan upaya menjaga keberlanjutan profesi petani serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga lahan produktif, mendukung kedaulatan pangan, serta mencegah praktik penguasaan lahan melalui skema nominee.

Koster juga meminta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ikut mengambil peran dalam perlindungan pertanahan Bali.

Menurut beliau, Notaris dan PPAT tidak hanya berperan mengesahkan atau mengadministrasikan transaksi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mencegah praktik nominee melalui berbagai bentuk akta dan perjanjian pertanahan.

Kebijakan perlindungan lahan tersebut, kata Koster, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Melalui kerangka pembangunan tersebut, Bali diarahkan menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, termasuk mengendalikan alih fungsi lahan, mengembangkan pertanian organik, menjaga sumber air dan ekosistem, serta memperkuat kedaulatan pangan.

Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN Joko Subagya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyan, Ketua Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia I Wayan Muntra, serta anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Bali.

Editor: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Gubernur Koster Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Bali di Tengah Tekanan Investasi appeared first on Balipustakanews.

Ketua BEM Fakultas Pertanian Unud Made Ariel Ardhiana mengatakan, sektor pertanian Bali menghadapi tekanan dari alih fungsi lahan sekaligus berkurangnya minat generasi muda menjadi petani.

“Regenerasi pertanian harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai generasi muda semakin jauh dari sektor pertanian,” kata Ariel.

Luas sawah di Bali terus mengalami penyusutan. Pada 2017, luas sawah tercatat sekitar 78.626 hektare, sedangkan pada 2024 tersisa sekitar 68.078 hektare.

Tekanan terhadap lahan pertanian antara lain terjadi di wilayah dengan perkembangan pembangunan dan pariwisata yang pesat, seperti Badung, Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Penyusutan sawah dinilai bukan hanya mengancam produksi pangan, tetapi juga keberlanjutan sistem subak.

BEM Pertanian Unud juga menyoroti kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada Maret 2025 tercatat 104,14, lebih rendah dibandingkan NTP nasional yang mencapai 123,72.

Menurut Ariel, pendapatan petani perlu ditingkatkan melalui perlindungan harga dan perluasan pasar bagi produk lokal.

Untuk menarik minat anak muda terhadap pertanian, BEM Pertanian Unud telah menggelar Agriculture Expo 2026 selama tiga hari pada Juli lalu. Mereka juga merencanakan Agriculture Festival sebagai ruang promosi produk pertanian lokal.

Ariel menilai Bali memiliki banyak varietas dan komoditas unggulan yang mampu bersaing dengan produk impor jika mendapat dukungan pengembangan, promosi, dan akses pasar.

Sementara itu, Koster mengatakan pengendalian alih fungsi lahan menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan ketahanan pangan Bali.

“Lahan produktif kita semakin berkurang. Subak mulai terancam. Kita ingin mandiri pangan, sehingga kita harus mengendalikan alih fungsi lahan,” kata Koster.

Pemprov Bali, lanjut Koster, telah menerbitkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Sebelumnya, Pemprov Bali juga menerbitkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain.

Selain menjaga lahan, Koster menilai persoalan tata niaga hasil pertanian perlu dibenahi agar petani memperoleh harga yang layak.

“Kita harus membantu petani Bali. Harga komoditas produk lokal Bali, harga minimumnya harus ada,” ujarnya.

Koster juga mendorong industri pariwisata meningkatkan penyerapan produk lokal dengan menjalankan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Pemprov Bali juga berencana memperkuat peran badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai offtaker hasil pertanian. BUMD diharapkan menghubungkan petani dengan hotel, restoran, dan kafe sehingga petani memperoleh kepastian pasar sekaligus harga jual yang lebih baik.

Koster mengatakan perlindungan lahan, pembenahan pasar, dan peningkatan kesejahteraan petani harus berjalan bersama agar pertanian kembali memiliki daya tarik bagi generasi muda.

Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼

The post Temui Gubernur Koster, BEM Pertanian Unud Minta Perlindungan Lahan dan Penguatan Pasar Produk Lokal appeared first on Balipustakanews.