๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฝ๐๐๐๐ฎ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ, ๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pariwisata, khususnya di Bali.
Luhut meminta agar wisatawan mancanegara yang berulah dan berpotensi merusak citra pariwisata Indonesia diberikan tindakan tegas.
โKalau Bali tidak bagus, maka orang juga akan malas datang ke Indonesia. Jadi Bali ini harus tertib,” ujar Luhut usai menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure di Denpasar, Bali, Kamis (26/2/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Luhut secara khusus menyoroti keberadaan turis-turis asing yang tidak berkualitas. Menurutnya, wisatawan yang kerap menimbulkan keributan dan melanggar hukum harus segera dideportasi.
“Yang membuat masalah narkoba, perkelahian, dan investasi-investasi yang mengambil UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sini, kita deportasi saja,โ kata Luhut.
Ia meyakini pesona pariwisata Pulau Dewata tidak akan meredup hanya karena kehilangan 10.000 turis asing yang bermasalah. Sebaliknya, Bali justru akan semakin dicintai jika ekosistem pariwisatanya diisi oleh wisatawan yang berkualitas.
๐๐ป๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ฟ๐๐ธ๐๐๐ฟ ๐ฆ๐ฎ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ต ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐๐ถ๐ด๐ถ๐๐ฎ๐น๐ถ๐๐ฎ๐๐ถ ๐๐ฎ๐ต๐ฎ๐ป
Selain persoalan ketertiban wisatawan, Luhut juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur terpadu untuk menjaga keberlanjutan Bali, terutama terkait ketersediaan air bersih dan penanganan sampah.
Khusus untuk krisis sampah, ia memastikan bahwa pengumuman terkait pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) akan dilakukan pada pekan depan.
โJadi kami harap 18 bulan dari sejak April, Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,โ ucapnya.
Di sisi lain, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu juga menyinggung masalah alih fungsi lahan di Bali. Ia optimis persoalan tersebut dapat diberantas melalui sistem digitalisasi terpadu.
โMasalah ketertiban, alih fungsi lahan itu dengan digitalisasi ini tidak akan bisa lagi main-main,โ ujarnya.
Saat ini, Government Technology (GovTech) atau digitalisasi layanan pemerintah berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi masih berfokus pada penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun ke depannya, integrasi Digital Public Infrastructure (DPI) dan digitalisasi perizinan usaha akan menjadi agenda utama.
Sistem ini nantinya akan menyentuh pendataan alih fungsi lahan sehingga tata ruang pembangunan di Bali menjadi lebih tertib. Luhut bahkan telah memperingatkan kepala daerah setempat terkait sanksi bagi para pelanggar.
โNanti bagaimana kira-kira kita buat semacam penalti, solusinya akan jadi. Sehingga dari sekarang harus diingatkan Pak Gubernur, jika alih fungsi lahan tidak benar, akan ada nanti penyesuaian di sana-sini,” pungkas Luhut (aa).
