𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah sebagai langkah memperkuat tata kelola sekaligus mencegah praktik korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak seharusnya dipandang sebatas proses administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi maupun merealisasikan anggaran.
Menurut beliau, pengadaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Beliau menjelaskan, sektor pengadaan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari besarnya alokasi anggaran pembangunan, perkembangan teknologi digital, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” demikian petikan sambutan Sekda Bali.
Untuk menjawab tantangan tersebut, beliau mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Selain kompetensi, Dewa Made Indra memberikan perhatian khusus terhadap integritas aparatur. Beliau mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi.
Potensi penyimpangan, menurut beliau, dapat muncul pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Karena itu, penguatan tata kelola perlu dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit pengadaan yang permanen, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi sistem pengadaan berbasis elektronik.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegasnya dalam sambutan tersebut.
Pada kesempatan itu, Sekda Bali juga mengapresiasi keberadaan IFPI sebagai organisasi profesi yang diharapkan mampu memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan integritas para pejabat fungsional pengadaan.
Sementara itu, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh pejabat pengadaan agar tidak sekadar memahami regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten dalam menjalankan tugas.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Senada, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas menghasilkan program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi peningkatan profesionalisme anggota.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari, dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPW IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus memperingati HUT ke-3 DPW IFPI Bali.
Editor: Anugrah Arifanto
