Balipustakanews.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk manajemen risiko bencana, meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), Kamis (23/10).
Inisiatif ini menjadi tonggak penting bagi Bali dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif dengan mengusung prinsip “Nothing Without Us”—bahwa tidak ada kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan penyandang disabilitas.
Kehadiran ULD-PB menandai perubahan nyata dari sekadar kebijakan menuju aksi partisipatif. Unit ini melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam proses mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Langkah tersebut juga menjadi wujud komitmen Bali untuk memastikan setiap individu memiliki akses dan perlindungan yang setara dalam menghadapi bencana.
“Kami berharap ULD-PB dapat menjadi wadah bagi 11 organisasi disabilitas yang mewakili sekitar 26 ribu penyandang disabilitas di Bali. Ke depan, jangkauannya akan meluas hingga kelompok lansia dan penyandang disabilitas non-fisik,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
Teja menegaskan, pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari upaya pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana. Langkah ini sejalan dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif, yakni data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, peningkatan kapasitas, serta prioritas perlindungan.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB, menilai inisiatif Bali ini mencerminkan komitmen tinggi dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. “Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, sistem penanggulangan bencana akan menjadi lebih manusiawi, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat,” ujarnya.
Program SIAP SIAGA, yang turut mendukung inisiatif ini, merupakan kemitraan Australia–Indonesia yang berfokus pada peningkatan kapasitas Indonesia dalam mencegah, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana. Program ini juga memperkuat kerja sama kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik dan selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta strategi kemanusiaan Pemerintah Australia.
Acting Deputy Konsul Jenderal Australia di Bali, Sophie Hanemayer, menyampaikan apresiasinya atas langkah maju yang diambil Pemerintah Bali. “Peluncuran ULD-PB adalah contoh nyata bagaimana inklusivitas dapat diterapkan dalam sistem tanggap bencana. Kami berharap praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.
Dengan hadirnya ULD-PB, Bali menegaskan komitmennya membangun komunitas tangguh dan saling terhubung, di mana penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga bagian penting dari solusi dalam menghadapi bencana. (hmsprv/pr)
Discussion about this post