𝗕𝗔𝗡𝗚𝗟𝗜 – Sengketa hak asuh terhadap seorang anak berkebutuhan khusus berinisial KASA (7) memicu dilema penanganan medis di Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama, Kabupaten Bangli, Bali. Upaya mediasi antara manajemen rumah sakit, ibu kandung pasien DW, dan kuasa hukumnya Ni Made Arri Wulandari, S.H., berakhir buntu akibat benturan regulasi administratif medis dengan tuntutan kemanusiaan dari pihak keluarga.
Audiensi yang digelar Selasa (12/5/2026) bertujuan membahas permohonan pengambilalihan perawatan KASA yang kini menjalani rawat inap. Namun, proses terhambat lantaran ayah kandung pasien, OW, dinilai tidak kooperatif. Secara administratif, OW tercatat sebagai penanggung jawab pasien sejak mendaftarkan KASA pada 28 April 2026.
Dr. Weda, Spesialis Konsultan Ahli Jiwa Anak dan Remaja yang menangani KASA, menyatakan pasien didiagnosis mengarah pada spektrum autisme dengan suspek Sindrom Asperger. Meski memiliki kemampuan bilingual dan kecerdasan superior (IQ >120), KASA mengalami hambatan dalam interaksi sosial, komunikasi, serta menunjukkan perilaku repetitif.
“Terapi farmakologis menggunakan Risperidone telah diberikan untuk menstabilkan dopamin, meredakan kecemasan, dan mencegah halusinasi. Fokus utama kini adalah meningkatkan kemandirian dasar (ADL) agar tingkat ketergantungan pasien berkurang,” ujar Dr. Weda. Rumah sakit juga menyediakan terapi non-farmakologis progresif seperti Neurofeedback dan Transcranial Magnetic Stimulation (TMS), yang efektivitasnya sangat bergantung pada keberlanjutan penanganan dan stabilitas lingkungan.
DW menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi anaknya. Meski putusan pengadilan pada Oktober 2024 menetapkan hak asuh bersama pasca-perceraian, DW mengaku kesulitan menemui KASA selama 1,5 tahun terakhir. Kekhawatirannya memuncak setelah menerima laporan penurunan berat badan dan insiden terjatuh di kamar mandi ruang rawat inap.
“Anak autis sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan trauma. Kami mendesak rumah sakit memprioritaskan best interest of the child. KASA perlu dirawat di lingkungan keluarga yang stabil dan kondusif di bawah pengawasan saya,” tegas DW, didukung kuasa hukumnya yang menyoroti dugaan ketidakstabilan lingkungan tempat tinggal ayah kandung.
Direktur RS Manah Shanti Mahottama, Ni Wayan Murdani, bersama Kepala Bidang Pelayanan Darsana, menegaskan posisi rumah sakit yang netral namun terikat regulasi. Merujuk UU Perlindungan Anak No. 35/2014 dan PP No. 28/2024 Pasal 299, informed consent sah ditandatangani OW selaku wali terdaftar. Secara medis, KASA belum memenuhi syarat rawat jalan.
“Kami tidak dapat menyerahkan pasien tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang secara administratif. Surat pernyataan bebas tuntutan dari pihak ibu tidak menghilangkan risiko gugatan hukum dari ayah kandung,” jelas Murdani. Rumah sakit menegaskan komitmennya pada keselamatan pasien (patient safety) tanpa melanggar koridor hukum.
Guna mencegah regresi kondisi KASA, rumah sakit merekomendasikan:
1. Konsultasi mendalam dengan Unit Etik dan Hukum untuk meninjau status hak asuh secara yuridis;
2. Peningkatan pengawasan terintegrasi di ruang perawatan;
3. Mediasi lanjutan antara DW dan OW yang difasilitasi rumah sakit dalam 24–48 jam ke depan.
Hingga Selasa (12/5/2026) siang, pihak rumah sakit berharap konflik keluarga segera terselesaikan demi kelancaran pemulihan KASA. Sementara itu, kuasa hukum DW menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum tambahan apabila tidak ditemukan solusi yang menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik anak. (AA)
