๐๐ฎ๐ฑ๐๐ป๐ด – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam pelayanan dasar, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, hingga penataan ruang publik.
Pesan itu disampaikan Tito dalam keynote speech pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Batch II Tahun 2026 Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (28/8/2026).
Menurut Tito, kepala daerah memiliki kekuasaan regulasi dan struktur pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan desa yang dapat digerakkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
โPower yang melekat pada bapak-bapak, ibu-ibu, bisa membuat peraturan, bisa memaksa bawahannya. Gunakan untuk sesuatu yang bagus,โ kata Tito.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II tahun ini menilai empat sektor, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, implementasi Program 3 Juta Rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Tito mengatakan empat sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi bagian penting dari kehadiran pemerintah di daerah.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah didorong memperbaiki puskesmas dan rumah sakit serta mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara di bidang pendidikan, Tito menilai akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi salah satu indikator utama kehadiran negara.
Untuk sektor perumahan, Tito mengatakan pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan backlog perumahan hanya melalui APBN dan APBD. Pemerintah daerah perlu menciptakan ekosistem yang memudahkan pengembang membangun hunian, termasuk melalui kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan kebijakan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Tito, pemerintah berperan memberikan stimulus, sementara keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
Soroti Sampah dan Wajah Kawasan Wisata
Dalam pidatonya, Tito memberikan perhatian khusus pada persoalan sampah dan kebersihan kota. Menurut dia, sampah masih menjadi persoalan di kawasan perkotaan, daratan hingga laut.
Pengelolaan sampah, kata Tito, harus dimulai dari hulu dengan mengurangi sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan di hilir kemudian dapat dikembangkan dengan teknologi yang memungkinkan sampah memiliki nilai ekonomi, termasuk sebagai sumber energi.
Ia juga menyinggung kondisi sejumlah kawasan wisata yang dipenuhi spanduk, baliho dan berbagai media promosi sehingga mengurangi estetika ruang publik.
Bali menjadi salah satu daerah yang disorot karena menyandang status sebagai destinasi pariwisata dunia.
โIni salah satu destinasi wisata dunia, tapi kemudian menjadi kurang bagus dengan ketidakelokan, ketidakindahan, tidak asri. Ini yang diminta Bapak Presiden, tolong ditertibkan,โ ujarnya.
Tito meminta pemerintah daerah berani membuat regulasi untuk mengatur pemasangan media luar ruang. Promosi, menurut dia, dapat diarahkan pada titik-titik tertentu dengan desain yang lebih tertib sehingga kebutuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keindahan kawasan.
Ia juga mendorong daerah membangun budaya bersih melalui kegiatan rutin di kantor pemerintahan, kecamatan, desa, pasar hingga lingkungan masyarakat.
Untuk Bali, Tito menilai sistem sosial berbasis banjar dapat menjadi kekuatan dalam membangun gerakan kebersihan secara kolektif.
โSeluruh banjar wajib setiap dua kali seminggu, misalnya satu jam kerja bakti di lingkungan banjarnya masing-masing. Bersihlah Bali,โ kata dia.
Dorong Solidaritas Antardaerah
Selain pelayanan publik dan lingkungan, Tito menekankan pentingnya solidaritas antarpemerintah daerah ketika terjadi bencana.
Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang mengirimkan bantuan kepada wilayah terdampak bencana, termasuk bantuan dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga daerah lainnya.
Tito secara khusus menyebut kerja sama Bali, NTB dan NTT yang kerap disebut kelompok โBNNโ, bukan Badan Narkotika Nasional, melainkan Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.
Menurut Tito, pola saling membantu tersebut perlu dijadikan tradisi nasional karena bencana dapat terjadi di daerah mana pun dan kapan pun.
โSolidaritas kita, saling membantu antardaerah ketika terjadi bencana, kiranya dapat menjadi tradisi kita. Itu sangat bermanfaat bagi daerah yang terdampak,โ ujarnya.
Tito berharap penghargaan pemerintah daerah tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi pemacu kompetisi sehat antardaerah dalam menghasilkan inovasi dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia menegaskan banyak kepala daerah memiliki kemampuan, kreativitas dan rekam kerja yang baik untuk masyarakat.
โBanyak yang bagus, banyak yang cerdas, banyak yang kreatif, yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Dan ini kita buktikan dengan kegiatan kita hari ini,โ kata Tito.
Reporter: Anugrah Arifanto
