𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkokoh perekonomian Bali. Kemudahan memperoleh permodalan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai tuan rumah forum internasional yang mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra internasional untuk membahas penguatan pembiayaan sektor produktif.
Menurut Koster, UMKM mempunyai peran penting dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Selain menyerap tenaga kerja lokal, keberadaan UMKM juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta pelestarian produk dan kearifan lokal Bali.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Meski memiliki kontribusi besar, Koster mengakui keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Karena itu, beliau menilai diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan, dan dunia usaha agar program kredit benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
𝗦𝗶𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗘𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟳
Menghadapi dinamika ekonomi global dan nasional pada 2027, Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Kebijakan tersebut mencakup empat langkah strategis, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan percepatan digitalisasi, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas.
Adapun sektor yang menjadi perhatian meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran (wellness tourism).
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha baru sekaligus memperluas pasar bagi produk UMKM lokal.
Koster juga menekankan bahwa arah pembangunan Bali harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan delapan misi Asta Cita.
Menurut beliau, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan mampu memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat.
Khusus dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan naik kelas.
𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗶𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗸𝘁𝗶𝗳
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah terus mengonsolidasikan berbagai institusi pembiayaan, baik nasional maupun internasional, untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat.
Menurut Maman, peningkatan pembiayaan UMKM tidak cukup hanya dilihat dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas penyaluran serta manfaatnya terhadap perkembangan usaha.
Beliau memaparkan bahwa pembiayaan UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas sekitar Rp300 triliun KUR dan Rp1.200 triliun kredit non-KUR.
Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi telah mencapai 65,9 persen.
Penguatan pembiayaan produktif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa hingga Oktober 2026, realisasi kredit program pemerintah telah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4,27 juta debitur.
Airlangga menyebutkan, kualitas pembiayaan tetap menjadi perhatian pemerintah dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada kisaran 2,13 persen.
Pemerintah juga mendorong penguatan konektivitas pembiayaan bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Forum yang mengusung tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing” tersebut turut dirangkai dengan penyaluran simbolis sejumlah program kredit pemerintah, termasuk KUR, kredit alat dan mesin pertanian, kredit industri padat karya, kredit perumahan, serta kredit bagi perempuan prasejahtera.
Melalui forum internasional ini, Koster berharap terbangun kerja sama yang semakin konkret dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperkuat fondasi perekonomian Bali yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Anugrah Arifanto
