𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Bali memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kekayaan daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan BMD dan aset BUMD di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (2/9/2026).
Ketua Tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, aset daerah merupakan kekayaan publik sehingga pengawasannya harus mencakup keberadaan fisik, kepastian hukum, sertifikasi, penguasaan, hingga pemanfaatannya.
“Aset daerah bukan sekadar angka, tetapi merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan mampu memberikan nilai tambah,” kata Agun.
Komisi II juga meminta pemerintah daerah memetakan aset bermasalah, aset yang dikuasai pihak lain, aset belum termanfaatkan, serta aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali memiliki 5.436 bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 3.100 hektare. Sebanyak 4.919 bidang telah bersertifikat, sementara 517 bidang lainnya belum atau masih dalam proses sertifikasi.
Mulai 2026, Pemprov Bali juga melakukan inventarisasi BMD secara bertahap, mencakup gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya.
Menurut Koster, inventarisasi dilakukan untuk menghasilkan data BMD yang akurat, mutakhir, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengamanan aset, penyusunan laporan keuangan, serta kebijakan pengelolaan kekayaan daerah.
Optimalisasi juga dilakukan melalui pola sewa dan kerja sama pemanfaatan dengan terlebih dahulu melakukan penilaian atau appraisal.
Salah satu aset strategis tersebut berada di kawasan Nusa Dua, Badung. Lahan yang luasnya sekitar 39 hektare itu sebelumnya menghasilkan nilai pemanfaatan sekitar Rp7 miliar per tahun.
Setelah kerja sama dievaluasi dan diperbarui, nilai pemanfaatannya meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun.
Dalam kerja sama terbaru, objek lahan yang dimanfaatkan tercatat seluas sekitar 396.290 meter persegi atau 39,6 hektare dengan nilai sewa tahunan sekitar Rp57,81 miliar.
Koster juga memaparkan optimalisasi kawasan sekitar 300 hektare di Klungkung yang akan dikembangkan untuk Pusat Kebudayaan Bali dan kawasan pendukungnya.
Sekitar 40 hektare, menurut paparan Koster, diarahkan menjadi kawasan inti untuk fasilitas seni dan budaya. Sementara bagian lainnya dikembangkan untuk kegiatan ekonomi, convention center, fasilitas pameran, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Dalam pengelolaan kekayaan daerah, Pemprov Bali juga memiliki sejumlah BUMD dan penyertaan modal, antara lain BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, Perumda Kerta Bali Saguna, Perumda Kerthi Bali Santhi, dan Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.
Komisi II meminta pengelolaan BUMD tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesimpulan pertemuan, Komisi II mendorong agar manfaat ekonomi dari aset sektor pariwisata turut diarahkan untuk mendukung pelestarian kebudayaan Bali.
Komisi II juga meminta BPN mempercepat pengamanan dan sertifikasi aset daerah. Sengketa maupun perselisihan lahan didorong diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah.
Agun menegaskan kunjungan tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah, melainkan memastikan aset publik terlindungi, dikelola produktif, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan kain tenun Endek Bali dari Koster kepada pimpinan dan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI.
Reporter: 𝗔𝗻𝘂𝗴𝗿𝗮𝗵 𝗔𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻𝘁𝗼





