๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster membatasi akses sistem Online Single Submission (OSS) bagi penanam modal asing atau PMA pada 18 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan perizinan berusaha sekaligus melindungi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di Bali.
Koster menyampaikan, Rabu (22/7/2026), kebijakan itu diambil setelah Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama perangkat daerah teknis mengevaluasi kegiatan usaha PMA pada kategori risiko rendah dan menengah rendah.
โHasil evaluasi menemukan adanya indikasi penyalahgunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko oleh PMA untuk memasuki sektor usaha yang berkaitan erat dengan UMKM,โ kata Gubernur Koster.
Menurut Koster, sejumlah investor asing memanfaatkan KBLI berisiko rendah yang hanya mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan pada kategori tersebut dapat terbit secara otomatis tanpa membutuhkan sertifikat standar ataupun izin lanjutan.
Celah regulasi itu disebut dimanfaatkan untuk mendirikan usaha tanpa kewajiban investasi modal yang signifikan. Sejumlah PMA juga terindikasi menjalankan kegiatan melalui alamat kantor virtual atau virtual office.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan menekan pelaku UMKM, terutama pada sektor akomodasi, penyewaan kendaraan, perdagangan eceran, jasa konsultansi, serta usaha makanan dan minuman.
Setelah memperoleh persetujuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemprov Bali menutup akses OSS bagi PMA untuk 18 KBLI.
KBLI tersebut meliputi hotel bintang dan hotel melati dengan luas bangunan kurang dari 6.000 meter persegi, real estat, konsultasi manajemen, penyewaan mobil dan sepeda motor, perdagangan pakaian, tekstil dan makanan, akomodasi lainnya, kafe, kedai obat tradisional, usaha penjahitan, fasilitas kebugaran, fasilitas stadion, serta promotor olahraga.
Penutupan akses OSS itu telah berlaku di seluruh wilayah Bali sejak minggu ketiga Mei 2026. Dengan kebijakan tersebut, PMA tidak dapat mengajukan perizinan baru untuk KBLI terkait hingga diterbitkan kebijakan lebih lanjut.
Namun, perusahaan yang telah memiliki KBLI tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai KBLI dinonaktifkan atau dihapus dari sistem perizinan.
Koster menegaskan, dirinya bersama bupati dan wali kota di Bali akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran perizinan.
Meski demikian, Pemprov Bali tetap membuka pintu bagi investasi asing yang berkualitas, bertanggung jawab, menghormati kearifan lokal, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
โInvestasi yang masuk diharapkan selaras dengan visi pembangunan Bali serta mendukung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM,โ ujar Koster. (AA)





