๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melanjutkan pembangunan secara fundamental dan komprehensif melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Komitmen tersebut disampaikan Koster dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, Jumat (14/8/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahyadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Bali, para ketua DPRD kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Koster mengajak masyarakat Bali tidak melupakan sejarah sekaligus meneruskan semangat pengabdian para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan Pulau Dewata.
โKita sebagai generasi penerus yang mewarisi spirit pengabdian beliau, wajib meneruskan perjuangan dan pengabdian beliau, membangun Bali pada masa kini dan masa depan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga eksistensi keberlanjutan Bali sepanjang masa,โ kata Koster.
Ia mengatakan, bersama Giri Prasta, dirinya mengemban amanah masyarakat untuk ngayah secara total, Lascarya Niskala-Sakala, dengan bekerja sungguh-sungguh, fokus, tulus, dan lurus membangun Bali.
UU Provinsi Bali Jadi Landasan
Koster juga menyoroti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang dinilainya menjadi landasan penting dalam mengatur pembangunan sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali.
Regulasi tersebut antara lain mengakui nilai kearifan lokal Sad Kerthi, keberadaan desa adat dan subak, serta pola pembangunan yang berorientasi pada kekhasan Bali.
โUndang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum dalam menata arah dan tatanan pembangunan Bali sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali,โ ujarnya.
UU tersebut kemudian menjadi salah satu dasar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Menurut Koster, periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan haluan pembangunan tersebut sehingga akan menentukan fondasi pembangunan Bali hingga satu abad mendatang.
โTidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,โ tegasnya.
Enam Prioritas Pembangunan
Pembangunan Bali periode 2025-2030 diarahkan pada enam bidang prioritas. Pertama, adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial, serta ketenagakerjaan.
Selanjutnya, transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur dan transportasi darat, laut, serta udara; lingkungan, kehutanan, dan energi; serta Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.
Koster mengakui perkembangan pembangunan juga memunculkan sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan lingkungan, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, dan kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Pemprov Bali, kata dia, menempatkan sejumlah persoalan tersebut sebagai program super prioritas. Di antaranya penanganan sampah melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penanganan kemacetan, penertiban usaha transportasi dan akomodasi pariwisata, Online Travel Agent (OTA), serta wisatawan asing yang melanggar aturan.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah merencanakan sejumlah proyek strategis pada periode 2026-2029, antara lain Jalan Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran, Jalan Gatot Subroto Barat-Canggu, Underpass Tohpati, Jalan Sunset Road-Mahendradatta, dan sejumlah konektivitas Jalan Lingkar Bali.
Soroti Kontribusi Pariwisata Bali
Dalam kesempatan itu, Koster turut menyoroti besarnya kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut kunjungan wisatawan mancanegara melalui jalur udara ke Bali pada 2025 mencapai sekitar 7,05 juta orang atau 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Bali juga disebut memberikan kontribusi sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
โData ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia,โ kata Koster.
Menurut dia, meski kontribusi tersebut tidak masuk dalam skema dana bagi hasil, pariwisata Bali berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa nasional.
Target Net Zero Emission 2045
Koster menambahkan pembangunan Bali juga diarahkan semakin ramah lingkungan melalui pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik, pertanian organik, perlindungan danau, mata air, sungai serta laut, hingga pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Pemprov Bali juga mencanangkan target Net Zero Emission pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional pada 2060.
Menutup pidatonya, Koster mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda Bali, menjaga kekompakan, persatuan, dan semangat gotong royong untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
โSelamat Hari Jadi ke-68. Dirgahayu Provinsi Bali,โ tuturnya.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
