𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿, 𝗕𝗮𝗹𝗶𝗽𝘂𝘀𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺 — Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penyempurnaan sistem pemilu melalui penjaringan aspirasi pemerintah daerah, akademisi, serta lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.
Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan bahwa perubahan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi.
Menurut beliau, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan maupun pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya. Evaluasi diperlukan agar sistem yang diterapkan tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Beliau mengingatkan agar penyempurnaan regulasi turut mempertimbangkan keberagaman masyarakat, karakteristik daerah, serta dinamika demokrasi di masing-masing wilayah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penghimpunan masukan untuk penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.
Aria menegaskan bahwa pembahasan perubahan regulasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya perlu dikaji secara mendalam agar aturan baru mampu memberikan kepastian hukum.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian Panja, di antaranya penataan pemilu nasional dan daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden, serta evaluasi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Selain itu, penguatan penegakan hukum, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu turut menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah perguruan tinggi di Bali menyampaikan pandangan akademis mengenai penyempurnaan sistem pemilu.
Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) memberikan rekomendasi terkait penyesuaian aturan pencalonan presiden, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, serta penguatan sistem keadilan pemilu.
Universitas Udayana menekankan pentingnya evaluasi sistem representasi dan mekanisme pemilihan dengan mempertimbangkan kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.
Adapun Universitas Warmadewa menyoroti perlunya penguatan profesionalisme dan netralitas penyelenggara melalui perbaikan mekanisme rekrutmen KPU dan Bawaslu.
Dari unsur penyelenggara, KPU Provinsi Bali menyampaikan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk penataan jadwal pemilihan serta penerapan kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan budaya lokal.
Sementara itu, Bawaslu Provinsi Bali menekankan pentingnya penguatan akses data pemilih, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.
Melalui berbagai masukan tersebut, Koster berharap penyempurnaan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Hasil penjaringan aspirasi di Bali selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Panja Komisi II DPR RI dalam pembahasan perubahan regulasi pemilu.
Editor: Anugrah Arifanto





