๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ โ Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mengoptimalkan aset daerah dan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebagai bagian dari strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (21/9/2026).
Menurut Koster, sejumlah aset milik Pemprov Bali yang selama bertahun-tahun belum memberikan pendapatan optimal mulai ditata dan dikerjasamakan kembali dengan mekanisme sesuai regulasi.
Salah satunya adalah aset di kawasan Padanggalak, Denpasar, yang sejak dekade 1980-an dikerjasamakan untuk kawasan Penyu Dewata.
Setelah kerja sama tersebut sempat mangkrak, Pemprov Bali melakukan evaluasi dan menggandeng mitra baru.
โDulu mangkrak, gedungnya jorok. Sekarang sudah masuk sekitar Rp60 miliar. Jadi itu menambah PAD kita,โ kata Koster.
Optimalisasi juga dilakukan terhadap lahan sekitar 50 are di kawasan Renon yang sebelumnya digunakan Bali Tourism Board dan UPT Samsat.
Aset tersebut kini dimanfaatkan BPD Bali. Berdasarkan appraisal, nilai aset mencapai sekitar Rp145 miliar dan dijadikan penyertaan modal Pemprov Bali di bank daerah tersebut.
Koster memperkirakan penyertaan modal itu mampu memberikan tambahan pendapatan sekitar Rp30 miliar lebih per tahun mulai 2027.
โBayangkan, dari nol menjadi Rp30-an miliar per tahun,โ ujar beliau.
Pemprov Bali juga mengevaluasi pemanfaatan aset seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua.
Menurut Koster, nilai kerja sama aset tersebut sebelumnya berada di kisaran Rp6 miliar hingga Rp7 miliar per tahun. Setelah dilakukan appraisal ulang dan kerja sama dengan mitra baru, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun.
Mitra pengelola kemudian menawarkan pembayaran di muka sekitar Rp850 miliar yang dilakukan secara bertahap.
Koster mengatakan pola optimalisasi serupa akan diterapkan terhadap aset-aset Pemprov Bali lainnya agar kekayaan daerah tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Selain aset daerah, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan penerimaan dari PWA.
Koster menyebut tingkat kepatuhan wisatawan mancanegara membayar pungutan sebesar Rp150.000 terus menunjukkan peningkatan.
Ketika PWA mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024, tingkat kepatuhan disebut sekitar 33 persen dengan penerimaan Rp318 miliar. Pada 2025, kepatuhan meningkat menjadi sekitar 35 persen dengan penerimaan sekitar Rp369 miliar.
Sementara itu, hingga 20 September 2026, tingkat pembayaran disebut telah mencapai sekitar 43 persen.
โDari 35 persen tahun 2025, sekarang sudah 43 persen,โ kata Koster.
Dengan tren tersebut, beliau memperkirakan penerimaan PWA sepanjang 2026 berpeluang menembus Rp400 miliar lebih.
Pemprov Bali menargetkan tingkat kepatuhan pembayaran PWA selanjutnya dapat mencapai sekitar 60-70 persen.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov menggandeng maskapai penerbangan internasional, online travel agent (OTA), serta konsulat negara sahabat untuk menyosialisasikan kewajiban PWA kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.
Pemprov juga meminta OTA memasarkan akomodasi yang memiliki izin. Koster menyebut sekitar 5.000 unit vila dan usaha pariwisata mengajukan perizinan sepanjang 2025-2026.
Menurut Koster, langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperbaiki tata kelola pariwisata.
Penerimaan PWA, lanjut beliau, diarahkan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali, pengelolaan sampah, kegiatan desa adat, serta peningkatan kualitas tata kelola pariwisata.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
