๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Kemenangan investor proyek lift kaca Pantai Kelingking di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar belum menjadi akhir sengketa. Pemerintah Provinsi Bali memilih melawan putusan tersebut melalui banding dan bersiap memperkuat argumentasi hukum terkait dugaan pelanggaran tata ruang hingga pemanfaatan ruang laut.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan keputusan banding diambil setelah PTUN Denpasar mengabulkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group terhadap Kepala Satpol PP Provinsi Bali.
โAgak aneh juga itu, kok bisa menang. Tentu kita akan banding,โ kata Koster usai mengikuti Rapat Paripurna ke-48 DPRD Bali, Senin (7/9/2026).
Menurut Koster, tim hukum Pemprov Bali tengah menyiapkan materi banding. Ia meminta pembelaan pada tingkat berikutnya disusun lebih kuat dengan belajar dari proses persidangan tingkat pertama.
โKita akan banding. Dengan pengalaman putusan di PTUN kemarin, nanti ketika banding kita minta tim hukum untuk lebih maksimal,โ ujarnya.
Koster memastikan upaya hukum akan diajukan segera. Dalam keterangannya, ia menyebut tenggat banding maksimal 14 hari dan koordinasi telah dilakukan dengan Biro Hukum serta tim hukum Pemprov Bali.
Perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS tercatat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Denpasar sejak 9 April 2026. Penggugat tercatat PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group dengan Kepala Satpol PP Provinsi Bali sebagai tergugat.
Majelis hakim yang diketuai Aditya Permata Putra dengan anggota Ryan Surya Pradhana dan Ulfa Septian Dika mengabulkan gugatan investor seluruhnya. Putusan elektronik pada 3 September 2026 menyatakan batal Surat Kepala Satpol PP Bali Nomor B.22.300.1/11634/Bid.II/Satpol PP tertanggal 27 November 2025. Tergugat juga diwajibkan mencabut surat tersebut dan membayar biaya perkara Rp11.988.000.
Surat itu sebelumnya menjadi dasar pemberitahuan penghentian pembangunan dan pembongkaran konstruksi lift kaca di Pantai Kelingking.
Sengketa berawal dari inspeksi Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Bali bersama sejumlah instansi pada 31 Oktober 2025. Pansus merekomendasikan penghentian pembangunan dan Satpol PP memasang garis pengamanan di lokasi proyek.
Pada 23 November 2025, Koster kemudian memerintahkan penghentian total proyek serta pembongkaran mandiri dalam waktu paling lama enam bulan. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar itu memiliki struktur lift setinggi sekitar 180 meter di tebing Kelingking.
Pemprov Bali saat itu menyebut menemukan 10 bentuk pelanggaran yang dikelompokkan dalam lima kategori, yakni tata ruang, lingkungan hidup, perizinan berusaha, tata ruang laut, dan kepariwisataan budaya.
Temuan pemerintah antara lain menyebut bangunan lift seluas 846 meter persegi berada di kawasan sempadan jurang tanpa rekomendasi gubernur. Pondasi jembatan dan lift juga disebut berada di wilayah pantai dan pesisir tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Selain itu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut hanya mencakup bangunan loket tiket, bukan keseluruhan jembatan dan struktur lift.
Persoalan ruang laut turut muncul di persidangan. Dalam sidang pada 9 Juli 2026, saksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bali menyampaikan hasil survei tim menunjukkan pondasi bangunan berada di wilayah pesisir atau ruang laut sehingga perusahaan disarankan mengurus KKPRL.
Saksi dari Dinas PUPR Bali juga menerangkan bagian bangunan di luar cakupan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), khususnya pada area jurang, dinilai belum memiliki perizinan.
Di sisi lain, ahli hukum investasi yang dihadirkan pihak penggugat pada 21 Juli 2026 berpendapat proyek yang telah mengantongi izin tidak dapat dihentikan begitu saja tanpa dasar hukum serta prosedur pemberitahuan atau teguran yang semestinya.
Dengan banding yang kini disiapkan Pemprov Bali, putusan tingkat pertama belum menutup polemik lift kaca Kelingking. Satpol PP Bali dan Pansus DPRD Bali juga menegaskan kemenangan investor di PTUN tidak otomatis menjadi jalan bagi pembangunan untuk langsung dilanjutkan karena proses hukum serta persoalan perizinan masih berlanjut.
Reporter: ๐๐ป๐๐ด๐ฟ๐ฎ๐ต ๐๐ฟ๐ถ๐ณ๐ฎ๐ป๐๐ผ
