๐๐ฒ๐ป๐ฝ๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kerta Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (19/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo bersama Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri.
Kunjungan kerja itu mengangkat tema โDiplomasi Parlemen untuk Transformasi Bali Menuju Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berdaya Saing Global.โ
Dalam pertemuan tersebut, Koster memaparkan kondisi terkini pariwisata dan perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, Bali sempat mengalami tekanan ekonomi sangat berat pada 2020. Saat itu, ekonomi Bali terkontraksi hingga minus 9,3 persen akibat lumpuhnya sektor pariwisata yang selama ini menyumbang lebih dari 60 persen perekonomian daerah.
โBali dua tahun benar-benar menderita karena wisatawan hampir tidak ada. Tahun 2021 sehari hanya sekitar 500 wisatawan asing yang datang, padahal biasanya puluhan ribu orang,โ ujar Koster.
Menurut Koster, pemulihan ekonomi Bali berlangsung secara bertahap. Setelah kembali terkontraksi minus 2,46 persen pada 2021, ekonomi Bali mulai tumbuh positif pada 2022 dan terus menguat hingga mencapai 5,82 persen pada 2025.
Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta orang. Sementara itu, wisatawan domestik tercatat sekitar 9,2 juta orang.
Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang. Angka ini jauh melampaui jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,4 juta jiwa.
Koster menyebut, tingginya kunjungan wisatawan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara selama berada di Bali mencapai 1.522 dollar AS per kunjungan.
Dari jumlah kunjungan tersebut, perputaran ekonomi dari wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp 176 triliun.
โKontribusi wisatawan mancanegara Bali terhadap kunjungan nasional mencapai sekitar 45,8 persen. Ini menunjukkan betapa strategisnya Bali bagi sektor pariwisata Indonesia,โ kata Koster.
Koster menilai, ekonomi berbasis pariwisata memiliki keunggulan dibandingkan sektor ekstraktif seperti tambang, minyak, maupun batu bara. Menurut dia, aktivitas ekonomi pariwisata memiliki dampak yang lebih merata karena bergerak melalui hotel, restoran, transportasi, UMKM, hingga berbagai sektor jasa.
Dampak tersebut, kata Koster, terlihat dari sejumlah indikator pembangunan Bali. Tingkat kemiskinan Bali berada di angka 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, dan prevalensi stunting sekitar 8,7 persen.
Meski demikian, Koster mengakui bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga membawa sejumlah persoalan. Beberapa di antaranya adalah masalah sampah, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, keterbatasan air bersih, serta pelanggaran yang dilakukan sebagian wisatawan asing.
Ia menegaskan, Pemprov Bali telah mengambil langkah penertiban terhadap berbagai aktivitas usaha ilegal yang dilakukan warga negara asing. Aktivitas tersebut meliputi penyalahgunaan investasi, akomodasi tidak berizin, bisnis ilegal, hingga pelanggaran keimigrasian.
โKami sudah berkoordinasi dengan Polda, Kejaksaan, Imigrasi, dan kementerian terkait. Yang melanggar aturan langsung ditindak, termasuk deportasi bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran,โ ujarnya.
Koster juga menyoroti maraknya akomodasi dan usaha wisata yang dipasarkan melalui platform digital tanpa izin dan tanpa membayar pajak. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan penertiban agar tercipta persaingan usaha yang sehat serta melindungi pelaku usaha lokal.
Di sektor pariwisata, Koster menegaskan Bali kini diarahkan menuju pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Ia menolak pengembangan pariwisata massal yang berpotensi merusak identitas, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Bali.
โKita ingin wisatawan yang datang menghormati budaya Bali. Jangan sampai pariwisata berkembang tetapi merendahkan martabat dan citra Bali,โ kata Koster.
Untuk menjawab persoalan lingkungan, Pemprov Bali juga mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu. Salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy dengan kapasitas sekitar 1.200 ton per hari.
Koster optimistis persoalan sampah di Bali dapat tertangani secara signifikan pada 2028. Selain itu, pemerintah pusat juga disebut telah memberikan dukungan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menyatakan pihaknya siap mendukung transformasi pariwisata Bali melalui jalur diplomasi parlemen di berbagai forum internasional.
Menurut Bramantyo, Bali merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, keberhasilan Bali dalam mengelola pariwisata berkelanjutan akan menjadi keberhasilan Indonesia secara keseluruhan.
โKontribusi Bali terhadap devisa dan perekonomian nasional sangat besar. Karena itu diplomasi parlemen harus bisa memberi dampak nyata, termasuk membantu promosi pariwisata Bali di tingkat internasional,โ ujar Bramantyo.
Bramantyo mengatakan, BKSAP DPR RI memiliki jaringan kerja sama bilateral dengan 102 negara. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas promosi Bali kepada wisatawan berkualitas dari berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Latin.
Ia juga mendukung konsep pariwisata berkualitas yang tengah diterapkan Pemprov Bali. Menurut dia, peningkatan jumlah wisatawan tidak harus selalu menjadi tujuan utama. Yang lebih penting adalah bagaimana kunjungan wisatawan mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.
โBali memiliki keunikan yang tidak dimiliki destinasi lain. Nilai budaya dan kearifan lokal inilah yang harus terus dijaga sebagai kekuatan utama pariwisata Bali,โ kata Bramantyo. (AA)
