𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 – Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menyepakati pemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 56.098,76 hektare.
Luasan tersebut setara dengan 87,01 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) Bali tahun 2024. Angka itu telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.
Kesepakatan dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster bersama bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Koster menegaskan, komitmen pemerintah daerah dibutuhkan untuk melindungi lahan pertanian pangan dari tekanan alih fungsi lahan. Perlindungan lahan produktif dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertanian Bali.
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tertanggal 19 Juni 2026 mengenai percepatan penetapan LP2B.
Berdasarkan hasil rapat, Kabupaten Tabanan memiliki luasan LP2B terbesar, yakni 16.936,23 hektare. Selanjutnya, Gianyar 7.651,93 hektare, Buleleng 7.233,54 hektare, Badung 6.922,41 hektare, Jembrana 6.203,28 hektare, dan Karangasem 5.479,23 hektare.
Adapun Klungkung menetapkan 2.942,34 hektare, Bangli 1.764,54 hektare, dan Denpasar 965,26 hektare.
Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota selanjutnya akan mempercepat proses penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dalam rapat yang sama, pemerintah mengevaluasi digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial Bali. Hingga Rabu pukul 08.00 Wita, sebanyak 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran 1.292.152 kepala keluarga telah mendaftar.
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan juga melaporkan progres Sensus Ekonomi 2026 di Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.
Koster meminta seluruh pemerintah daerah mendukung percepatan pendataan agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan transformasi Ekonomi Kerthi Bali. (AA)





